Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB XIIPENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM ACARA

Pasal 64 UU PDP

Dispute resolution and procedure

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 64

(1)
Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
  1. a.
    alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
  2. b.
    alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Official copy: salinan p. 29

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 200 to 222.

PP Pasal 200Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Arbitrase, pengadilan,…
repeats UU Pasal 64
(1)
Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian Sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
what the PP adds
(2)
Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian Sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 107

PP Pasal 201Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali…
(1)
Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersengketa dengan iktikad baik dapat menyampaikan laporan terkait Sengketa kepada Lembaga.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan Informasi lengkap dan benar berupa:
  1. a.
    identitas pihak yang menyampaikan pelaporan dan identitas pihak yang dilaporkan;
  2. b.
    ringkasan permasalahan dan kronologis Sengketa;
  3. c.
    pernyataan tidak ada duplikasi laporan yang telah disampaikan kepada Lembaga sebelumnya;
  4. d.
    bukti terkait permasalahan atau Sengketa; dan
  5. e.
    penjelasan atau bukti kedudukan hukum pelapor.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(4)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga memberikan nomor registrasi kepada pihak yang menyampaikan laporan.
(5)
Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat menolak menindaklanjuti laporan.

Read it in the regulationsalinan p. 107

PP Pasal 202Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201,…Peraturan Lembaga
(1)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Lembaga melakukan verifikasi dokumen dan Informasi.
(2)
Dalam melakukan verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat:
  1. a.
    memanggil Para Pihak yang Bersengketa;
  2. b.
    meminta dokumen atau Informasi lebih lanjut; dan/atau
  3. c.
    menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 108

PP Pasal 203Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
(1)
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)
Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan oleh Lembaga.
(3)
Lembaga memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyampaian hasil verifikasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 108

PP Pasal 204Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…

Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, Lembaga memproses laporan tersebut dalam rangka penegakan hukum administratif.

Read it in the regulationsalinan p. 109

PP Pasal 205Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…

Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana dan/atau unsur pelanggaran administratif, Lembaga memfasilitasi Para Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian Sengketa.

Read it in the regulationsalinan p. 109

PP Pasal 206Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan…
(1)
Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan Mediasi.
(2)
Fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi berdasarkan laporan dan hasil verifikasi atas Sengketa Para Pihak yang Bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilaksanakan oleh Lembaga.
(3)
Pelaksanaan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  1. a.
    hal yang disengketakan tidak termasuk dalam Sengketa; atau
  2. b.
    Para Pihak yang Bersengketa telah menentukan mekanisme penyelesaian Sengketa dalam perjanjian.
(4)
Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Lembaga menetapkan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.

Read it in the regulationsalinan p. 109

PP Pasal 207Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat…Peraturan Lembaga
(1)
Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator penyelesaian Sengketa.
(2)
Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari:
  1. a.
    Mediator yang terdaftar pada Lembaga; atau
  2. b.
    Lembaga Mediasi yang terdaftar di Lembaga.
(3)
Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator yang terdaftar pada Lembaga untuk penyelesaian Sengketa.
(4)
Dalam hal Lembaga belum memiliki Mediator atau Mediator tidak tersedia, para pihak dapat menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(5)
Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan penunjukan dirinya kepada pimpinan Lembaga secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(6)
Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Mediasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 110

PP Pasal 208Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai…
(1)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan Mediator, Para Pihak yang Bersengketa menyerahkan penunjukan Mediator kepada pimpinan Lembaga untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).
(2)
Pimpinan Lembaga menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator.
(3)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) kepada pejabat Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 110

PP Pasal 209Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan…
(1)
Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan prinsip:
  1. a.
    biaya ringan;
  2. b.
    efektif;
  3. c.
    manfaat;
  4. d.
    akses terjangkau;
  5. e.
    mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak;
  6. f.
    rahasia dan tertutup; dan
  7. g.
    keadilan dan kepatutan.
(2)
Mediator dapat menyelenggarakan penyelesaian Sengketa secara luring atau daring yang memungkinkan Para Pihak yang Bersengketa saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pertemuan.
(3)
Penyelenggaraan Mediasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Lembaga, atau tempat lain yang ditetapkan pimpinan Lembaga.
(4)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b, Para Pihak yang Bersengketa harus melaksanakan proses Mediasi sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
its elucidation

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan prinsip "biaya ringan" merupakan biaya penyelesaian Sengketa dapat dijangkau oleh Para Pihak yang Bersengketa. Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip "efektif" merupakan penyelesaian Sengketa didasarkan pada mekanisme yang memberikan manfaat bagi pelindungan hak Para Pihak yang Bersengketa. Huruf c Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" merupakan penyelesaian Sengketa dapat mendorong terwujudnya iklim Pelindungan Data Pribadi dan perekonomian yang kondusif. Huruf d Yang dimaksud dengan prinsip "akses terjangkau" merupakan penyelesaian Sengketa dengan memastikan:

  1. a.
    Informasi atau dokumen yang penting dan relevan terkait dengan penyelesaian Sengketa mudah diperoleh Para Pihak yang Bersengketa; dan
  2. b.
    lokasi atau tempat pertemuan penyelesaian Sengketa dapat dijangkau oleh Para Pihak yang Bersengketa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi Informasi, seperti pertemuan virtual. Huruf e Yang dimaksud prinsip "mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak" merupakan penyelesaian Sengketa bertujuan untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak yang Bersengketa dalam rangka mencari solusi terbaik bagi Para Pihak yang Bersengketa (win-win solution). Huruf f Yang dimaksud dengan prinsip "rahasia dan tertutup" merupakan penyelesaian Sengketa dengan memastikan:
  3. a.
    dokumen atau catatan serta pembahasan yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa melalui Mediasi hanya untuk kepentingan penyelesaian Sengketa tersebut;
  4. b.
    dokumen atau catatan serta pembahasan tersebut harus dimusnahkan setelah Mediasi tersebut berakhir; dan
  5. c.
    proses dan pertemuan Mediasi hanya ditujukan bagi Para Pihak yang Bersengketa serta tidak terbuka bagi pihak lain. Huruf g Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan dan kepatutan" merupakan penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 111

PP Pasal 210Biaya Mediator dan biaya penyelenggaraan Mediasi dari: a.…

Biaya Mediator dan biaya penyelenggaraan Mediasi dari:

  1. a.
    Lembaga; atau
  2. b.
    Lembaga Mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) diatur oleh Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 112

PP Pasal 211Mediator menentukan waktu pertemuan pertama Mediasi. (2)…
(1)
Mediator menentukan waktu pertemuan pertama Mediasi.
(2)
Pertemuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah Mediator ditunjuk.
(3)
Pada pertemuan pertama Mediasi yang dihadiri Para Pihak yang Bersengketa, Mediator dapat meminta Para Pihak yang Bersengketa untuk menyelesaikan Sengketa di antara mereka melalui negosiasi.
(4)
Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permintaan pelaksanaan negosiasi diterima.

Read it in the regulationsalinan p. 112

PP Pasal 212Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia. (2) Dalam…
(1)
Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia.
(2)
Dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menyusun notula atau catatan negosiasi bersama berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang Bersengketa.
(3)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa menyusun dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian.
(4)
Para Pihak yang Bersengketa menyampaikan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mediator untuk ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
(5)
Mediator harus memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
  1. a.
    bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  2. b.
    merugikan pihak ketiga; atau
  3. c.
    tidak dapat dilaksanakan.
(6)
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
(7)
Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 112

PP Pasal 213Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai…
(1)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa harus menyampaikan ketidaksepakatan tersebut kepada Mediator secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(2)
Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator menentukan pertemuan lanjutan Mediasi.
(3)
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pertemuan lanjutan ditentukan, setiap pihak harus menyerahkan ringkasan permasalahan kepada pihak lainnya dan Mediator.
(4)
Para Pihak yang Bersengketa dapat menyampaikan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2).
(5)
Mediator dapat menggunakan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan Mediasi.

Read it in the regulationsalinan p. 113

PP Pasal 214Dalam pertemuan lanjutan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam…

Dalam pertemuan lanjutan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2), Mediator harus menjelaskan kepada Para Pihak yang Bersengketa paling sedikit:

  1. a.
    pengertian dan manfaat Mediasi;
  2. b.
    prinsip Mediasi dan peran Mediator;
  3. c.
    tahapan Mediasi;
  4. d.
    kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
  5. e.
    biaya yang mungkin timbul terkait penunjukan Mediator; dan
  6. f.
    kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menandatangani formulir kesepakatan dan penjelasan Mediasi.

Read it in the regulationsalinan p. 114

PP Pasal 215Para Pihak yang Bersengketa harus menghadiri secara langsung…
(1)
Para Pihak yang Bersengketa harus menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.
(2)
Kehadiran Para Pihak yang Bersengketa secara daring merupakan kehadiran langsung Para Pihak yang Bersengketa dalam proses dan pertemuan Mediasi.
its elucidation

Ayat (1) Yang dimaksud "menghadiri secara langsung" antara lain kehadiran oleh orang yang berhak atau pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, misalnya kehadiran karyawan suatu perseroan terbatas atau orang lain untuk dan atas nama perseroan terbatas berdasarkan surat kuasa dari direksi. Ayat (2) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 114

PP Pasal 216Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses…
(1)
Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
(2)
Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. a.
    kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  2. b.
    Subjek Data Pribadi belum dewasa atau di bawah pengampuan dan wali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut berdasarkan alasan yang sah; dan/atau
  3. c.
    menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Read it in the regulationsalinan p. 114

PP Pasal 217Para Pihak yang Bersengketa dengan atau tanpa didampingi…
(1)
Para Pihak yang Bersengketa dengan atau tanpa didampingi kuasanya harus menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
(2)
Mediator dapat menyatakan bahwa pihak yang bersengketa, Para Pihak yang Bersengketa, dan/atau kuasa hukumnya tidak beriktikad dalam hal yang bersangkutan:
  1. a.
    tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
  2. b.
    menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
  3. c.
    ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
  4. d.
    menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi ringkasan perkara pihak lain; dan/atau
  5. e.
    tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2).
(3)
Mediator dapat menghentikan Mediasi dan menyatakan Mediasi gagal mencapai kesepakatan dalam hal terdapat pihak yang tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Lembaga.
(5)
Penyampaian laporan kepada pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
(6)
Para Pihak yang Bersengketa dapat menindaklanjuti hasil Mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan:
  1. a.
    penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase atau pengadilan; atau
  2. b.
    tidak melanjutkan Sengketa.

Read it in the regulationsalinan p. 115

PP Pasal 218Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga…
(1)
Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pertemuan pertama Mediasi.
(2)
Jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa.
(3)
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Mediator kepada pimpinan Lembaga paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan menyampaikan:
  1. a.
    kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa untuk memperpanjang jangka waktu Mediasi; dan
  2. b.
    alasan perpanjangan.
(4)
Berdasarkan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Lembaga dapat memberikan perpanjangan Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan.
(6)
Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik kepada pimpinan Lembaga.
(7)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).

Read it in the regulationsalinan p. 116

PP Pasal 219Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasa…
(1)
Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasa hukumnya, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat.
(2)
Sebelum Mediator menghadirkan ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat, Para Pihak yang Bersengketa harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat.
its elucidation

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang mengetahui langsung permasalahan yang disengketakan.

Read it in the regulationsalinan p. 117

PP Pasal 220Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai…
(1)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian dengan bantuan Mediator dan ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
(2)
Dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
  1. a.
    bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  2. b.
    merugikan pihak ketiga; atau
  3. c.
    tidak dapat dilaksanakan.
(3)
Dalam hal proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum Para Pihak yang Bersengketa, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan jika terdapat pernyataan tertulis Para Pihak yang Bersengketa yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
(4)
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
(5)
Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 117

PP Pasal 221Lembaga dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam…
(1)
Lembaga dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian Sengketa.
(2)
Permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 118

PP Pasal 222Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa melalui…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa melalui Lembaga dan kompetensi Mediator diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 119

3Commentary

3.1How the regulation implements it

PP Pasal 200 to 222 provide for arbitration, court proceedings or alternative dispute resolution at Pasal 200, facilitation by the Lembaga that prioritises mediation at Pasal 206, and a complete mediation procedure with a 30 Hari limit at Pasal 218. Because Hari means working days, the mediation window is materially longer than it appears, and the whole chapter depends on the Lembaga being operational.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 77, 78, 79 and 82

What the GDPR provides. The GDPR gives the data subject three routes and lets them run together. Article 77 is a complaint to a supervisory authority in the member state of residence, work or alleged infringement. Article 78 is a judicial remedy against the authority, both against its binding decisions and where it fails to handle a complaint or to report progress within three months.

Article 79 is a direct action against the controller or processor, with Article 79(2) allowing the data subject to sue in the courts of their own habitual residence unless the defendant is a public authority acting in its public powers, and Article 82 supplying compensation for material and non material damage.

UU Pasal 64 ayat (1) lists arbitration, the courts and other alternative dispute resolution, where the GDPR opens instead with the GDPR Article 77 complaint, which is not a dispute between two parties but a request that the regulator act. PP Pasal 200 repeats the three routes and adds no gate. Mediation sits one step to the side.

PP Pasal 206 ayat (1) says the Lembaga's own facilitation mengutamakan Mediasi, but that facilitation is reached only where verification of a report found no criminal and no administrative element under PP Pasal 205, and PP Pasal 206 ayat (3) huruf b excludes it where the parties have already fixed a mechanism by contract. So mediation is a preference inside one optional channel, not a precondition to court or arbitration.

On the EU side C-132/213 held that GDPR Articles 77(1), 78(1) and 79(1) may be exercised concurrently and independently, with the relationship between them left to member state procedural autonomy, which is the benchmark any future gating rule would be measured against. Arbitration is the sharper divergence, though not because the GDPR forbids it.

GDPR Article 79(1) states the judicial remedy without prejudice to any available administrative or non judicial remedy, so the Regulation neither designates arbitration nor rules it out, and what it does fix is the court forum, GDPR Article 79(2) letting the data subject sue where they live unless the defendant is a public authority acting in the exercise of its public powers.

UU Pasal 64 ayat (1) names arbitration in the statute but adds no forum rule of its own and does not displace the agreement requirement in the arbitration law, so the practical exposure is a dispute clause in a standard contract rather than anything the article itself does. The question that dominates the EU case law is missing here.

C-300/214 held that an infringement alone does not sound in compensation and that damage must be proved, while ruling out any national seriousness threshold for non material damage, where UU Pasal 12 ayat (1) leaves both quantum and threshold to the general law. Ayat (3) on electronic evidence and ayat (4) on closed hearings have no GDPR counterpart, because the Regulation leaves procedure to national law subject only to equivalence and effectiveness.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-132/21BE v Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság12 January 2023
  • C-300/21UI v Österreichische Post AG4 May 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 77 GDPRRight to lodge a complaint with a supervisory authority4 of 225 decisions

The DPO tags 225 national decisions since 25 May 2018, from 15 countries, as citing Article 77; most come from Austria (105), Malta (24) and Italy (22). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 78 GDPRRight to an effective judicial remedy against a supervisory authority1 of 45 decisions

The DPO tags 45 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 78; most come from Italy (25), Belgium (11) and Finland (4). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • AR/970Belgium, Marktenhof24 January 2024
Article 79 GDPRRight to an effective judicial remedy against a controller or processor1 of 23 decisions

The DPO tags 23 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 79; most come from Belgium (13), Lithuania (2) and Finland (2). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 82 GDPRRight to compensation and liability1 of 37 decisions

The DPO tags 37 national decisions since 25 May 2018, from 9 countries, as citing Article 82; most come from France (20), Belgium (4) and Greece (3). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 77 GDPRRight to lodge a complaint with a supervisory authority7 judgments

Cited in its commentary on Article 77(1). Read it on GDPRhub

  • C-474/2414 July 2026
  • C-414/24Datenschutzbehörde v. Dr. GS18 June 2026
  • C-416/23Österreichische Datenschutzbehörde9 January 2025
  • C-21/23ND v. DR4 October 2024
  • C-26/227 December 2023
  • C-60/22Bundesrepublik Deutschland4 May 2023
  • C-311/18Facebook Ireland and Schrems16 July 2020
Article 78 GDPRRight to an effective judicial remedy against a supervisory authority1 judgment · 1 EDPB document

Cited in its whole commentary on Article 78. Read it on GDPRhub

Article 79 GDPRRight to an effective judicial remedy against a controller or processor4 judgments

Cited in its commentary on Article 79(1) and 79(2). Read it on GDPRhub

Article 82 GDPRRight to compensation and liability7 judgments

Cited in its whole commentary on Article 82. Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 29.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 200 to 222 at pp. 107 to 119.
  3. 3Case C-132/21 BE v Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 12 January 2023, ECLI:EU:C:2023:2. EUR-Lex.↑
  4. 4Case C-300/21 UI v Österreichische Post AG, 4 May 2023, ECLI:EU:C:2023:370. EUR-Lex.↑
  5. 5GDPRhub (noyb), commentary on Article 77 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  6. 6GDPRhub (noyb), commentary on Article 78 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  7. 7GDPRhub (noyb), commentary on Article 79 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  8. 8GDPRhub (noyb), commentary on Article 82 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.