Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIKEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 48 UU PDP

Corporate actions

sanctioned by Pasal 57 ayat (1)

1Legal text

Pasal 48

(1)
Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. elucidation
(2)
Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(3)
Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Official copy: salinan p. 19

2Official elucidation

Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media massa baik elektronik maupun nonelektronik.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 131 to 137.

Ayat (5) delegates the detail on notice of transfer on merger, split or dissolution to a government regulation, now PP 33/2026. The regulation settles it without passing it down.

PP Pasal 131Pengalihan Data Pribadi dapat dilakukan dari Pengendali Data…
(1)
Pengalihan Data Pribadi dapat dilakukan dari Pengendali Data Pribadi lama ke Pengendali Data Pribadi baru.
(2)
Pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(3)
Sebelum pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian terhadap:
  1. a.
    hak Subjek Data Pribadi yang masih wajib dipenuhi oleh Pengendali Data Pribadi selama dan/atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dilakukan; dan
  2. b.
    kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam bidang Pelindungan Data Pribadi yang masih wajib dipenuhi oleh Pengendali Data Pribadi selama dan/atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(4)
Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 wajib memperbarui penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan hasil penilaian terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengendali Data Pribadi menyusun langkah teknis operasional pengalihan Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru dalam hal terdapat kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau hak Subjek Data Pribadi yang wajib dipenuhi selama proses dan/atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
(6)
Hubungan hukum antara Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pengendali Data Pribadi Bersama sampai proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dianggap selesai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 63

PP Pasal 132Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum…

Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 64

PP Pasal 133Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan…sanction list
repeats UU Pasal 48
(1)
Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
what the PP adds
(2)
Kewajiban penyampaian pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru.
(3)
Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  1. a.
    Informasi bahwa akan ada pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru;
  2. b.
    aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang akan dan telah dilakukan dalam rangka penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum;
  3. c.
    nama badan hukum yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan Informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru;
  4. d.
    metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru;
  5. e.
    Informasi waktu kapan pemrosesan Data Pribadi untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung;
  6. f.
    Informasi bahwa Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; dan
  7. g.
    pernyataan bahwa Pengendali Data Pribadi lama akan memusnahkan Data Pribadi yang telah dialihkan kepada Pengendali Data Pribadi baru, pada saat penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum berakhir.
(4)
Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  1. a.
    Informasi bahwa telah terjadi pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama ke Pengendali Data Pribadi baru;
  2. b.
    aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang akan dan telah dilakukan dalam rangka penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum;
  3. c.
    nama badan hukum yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan Informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru;
  4. d.
    Informasi bahwa telah terjadi pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan awal yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi lama;
  5. e.
    Informasi waktu pemrosesan Data Pribadi untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung;
  6. f.
    metode, prosedur, dan jangka waktu penyampaian keberatan dan/atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru; dan
  7. g.
    Informasi bahwa Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/atau pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(5)
Pemberitahuan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum mulai berlaku.
(6)
Pengendali Data Pribadi lama menyiapkan syarat dan ketentuan pengaksesan Data Pribadi oleh pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "mulai berlaku" ialah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum yang telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Misalnya penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum berupa perseroan terbatas di Indonesia berlaku secara efekif sejak tanggal surat persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ayat (6) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 64

PP Pasal 134Pengalihan Data Pribadi dalam penggabungan, pemisahan,…
(1)
Pengalihan Data Pribadi dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum, Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru harus membuat perjanjian mengenai Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. a.
    dasar pemrosesan Data Pribadi masing-masing Pengendali Data Pribadi;
  2. b.
    pemenuhan prinsip Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    pemenuhan hak Subjek Data Pribadi; dan
  4. d.
    pembagian kewajiban dan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, dan pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
(3)
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari perjanjian yang melandasi terjadinya penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
(4)
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib tunduk pada ketentuan perjanjian yang harus disusun dan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 67

PP Pasal 135Kewajiban melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan…
(1)
Kewajiban melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku juga bagi Pengendali Data Pribadi baru.
(2)
Pengendali Data Pribadi baru dapat memproses Data Pribadi untuk tujuan Pengendali Data Pribadi baru setelah masa pengajuan keberatan oleh Subjek Data Pribadi untuk penyimpanan dan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru berakhir.

Read it in the regulationsalinan p. 67

PP Pasal 136Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan…
(1)
Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan pembubaran, selain melakukan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, juga harus menyampaikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi paling sedikit memuat Informasi:
  1. a.
    telah terjadi pembubaran Pengendali Data Pribadi sehingga akan dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  2. b.
    pihak lain yang bekerja sama dengan Pengendali Data Pribadi untuk memproses Data Pribadi; dan
  3. c.
    narahubung atau PPDP yang ditugaskan untuk merespons pertanyaan atau permintaan Informasi terkait pemrosesan Data Pribadi hingga beberapa waktu tertentu yang wajar.
(2)
Pengendali Data Pribadi yang mengalami pembubaran dapat menunjuk pihak lain yang bertugas menjadi narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Read it in the regulationsalinan p. 68

PP Pasal 137Subjek Data Pribadi berhak untuk melaksanakan hak sebagaimana…
(1)
Subjek Data Pribadi berhak untuk melaksanakan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(2)
Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dilaksanakan dengan mengirimkan permintaan pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepada:
  1. a.
    Pengendali Data Pribadi lama setelah Pengendali Data Pribadi lama mengirimkan pemberitahuan akan terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sampai dengan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum mulai berlaku; dan
  2. b.
    Pengendali Data Pribadi baru setelah Pengendali Data Pribadi baru mengirimkan pemberitahuan bahwa telah terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.

Read it in the regulationsalinan p. 68

4Commentary

4.1How the regulation implements it

PP Pasal 131 to 137 govern transfer of personal data on merger, separation, acquisition, consolidation and dissolution, with notification duties before and after at Pasal 133 and 134 and subject rights preserved at Pasal 137, sanction-backed at Pasal 133(1). GDPR handles corporate actions through general rules, so this is a distinct Indonesian regime that transaction diligence must address on its own terms.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 6 and 14

What the GDPR provides. The GDPR has no article on mergers, demergers, acquisitions, consolidations or dissolution. A database moving in a transaction falls back on the ordinary tools: the acquirer needs a legal basis under Article 6(1), a compatibility test under Article 6(4) if the purpose shifts, and Article 14 information to the subject because the data came from a source other than the subject, at the latest within one month under Article 14(3)(a).

Article 13(3) catches any controller that collected from the subject and then processes for a new purpose, which is how the seller side is reached. Corporate succession is left to national company law, and the Regulation says nothing about winding up.

The GDPR reaches the notification limb through two general duties rather than a dedicated one. The acquirer owes Article 14 information because it obtained the data from a source other than the subject, discharged once and after the event, at the latest within one month under Article 14(3)(a).

The seller is reached by Article 13(3) where the transfer is a purpose other than the one it collected for, and that information is owed before the further processing begins. So Europe does produce a notice on each side of the transaction, but split across two controllers and two provisions and triggered by a purpose change, where Pasal 48 ayat (2) puts both notices on the transferring entity and triggers them off the corporate act itself.

Dissolution is the wider gap. Article 5(1)(e) and Article 17 still apply to a company being wound up, but the Regulation never says who performs the deletion or what becomes of the data when the controller ceases to exist, whereas Pasal 48 ayat (3) and ayat (4) put storage, transfer, erasure and destruction on the dissolution itself and require the subject to be told.

The exit an acquirer reaches for in Europe is narrower than it looks, because Article 14(5)(b) is read by the transparency guidelines as tied to archiving, research and statistical purposes and not to be relied on routinely outside them, with the number of data subjects only one factor in the balance, so it is a weak defence in Europe and no defence at all under Pasal 48, which UU Pasal 50 does not list among the exempted duties.

The practical consequence for diligence is that an EU style checklist hangs the seller's notice off a purpose change, so a pre closing notice tied to the corporate act, as at PP Pasal 133, has no line to sit on and gets found after signing.

5Decisions and guidance

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 6 GDPRLawfulness of processing5 of 1,187 decisions

The DPO tags 1,187 national decisions since 25 May 2018, from 28 countries, as citing Article 6(1) and 6(4); most come from Belgium (133), Italy (131) and Hungary (117). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 14 GDPRInformation to be provided where personal data have not been obtained from the data subject5 of 17 decisions

The DPO tags 17 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 14(3) and 14(5); most come from Denmark (4), Finland (4) and Hungary (3). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 6 GDPRLawfulness of processing16 judgments · 8 EDPB documents

Cited in its commentary on Article 6(1) and 6(4). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 19.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 47.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 131 to 137 at pp. 63 to 68.
  4. 4EDPB, Article 29 Working Party - Guidelines on transparency under Regulation 2016/679. EDPB.
  5. 5GDPRhub (noyb), commentary on Article 6 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  6. 6GDPRhub (noyb), commentary on Article 14 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.