penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
PP Pasal 123Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan…sanction list
repeats UU Pasal 35
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:
a.
penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.
penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
what the PP adds
(2)
Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan:
a.
pseudonimisasi, enkripsi Data Pribadi, dan/atau langkah teknis lainnya yang mampu mencegah atau melindungi risiko terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
b.
memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki keamanan Data Pribadi dan ketahanan secara konsisten dalam pemrosesan Data Pribadi;
c.
memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengembalikan akses dan ketersediaan Data Pribadi secara tepat waktu dalam hal terjadi insiden fisik atau teknis; dan/atau
d.
memiliki proses untuk melakukan pengujian, evaluasi, dan penilaian secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas langkah teknis dan operasional sehingga menjamin keamanan pemrosesan Data Pribadi.
(3)
Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terdapat potensi dampak pada Subjek Data Pribadi paling sedikit meliputi:
a.
pemusnahan Data Pribadi secara tanpa hak;
b.
kehilangan, perubahan, atau pembukaan Data Pribadi secara tanpa hak;
c.
akses dari Data Pribadi yang disimpan, dikirim, atau diproses dalam bentuk lain; dan/atau
d.
pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.
(4)
Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat keamanan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi.
(5)
Pengendali Data Pribadi melakukan penilaian kesesuaian antara penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(6)
Penyusunan dan penerapan langkah penentuan tingkat keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Lembaga menyusun langkah teknis operasional serta penentuan tingkat keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
its elucidation
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keamanan" mencakup pemenuhan aspek kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "pemusnahan Data Pribadi secara tanpa hak" merupakan tindakan menghancurkan Data Pribadi tanpa izin atau otoritas yang sah untuk melakukannya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang keamanan siber dan sandi. Ayat (7) Cukup jelas.
PP Pasal 124Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk…
(1)
Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dimulai dari tahapan perencanaan sistem pemrosesan Data Pribadi sampai dengan penyelenggaraan pemrosesan Data Pribadi.
(2)
Dalam melaksanakan penyusunan dan penerapan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus:
a.
mempertimbangkan teknologi, biaya implementasi, sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi serta risiko yang ditimbulkan oleh pemrosesan Data Pribadi;
b.
memastikan secara baku (default) Data Pribadi yang diproses terbatas hanya pada Data Pribadi yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi; dan
c.
melakukan evaluasi risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi Data Pribadi secara berkala dan konsisten.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penerapan langkah organisasi dan teknis dilaksanakan dalam rangka meminimalisasi tujuan pemrosesan Data Pribadi dan meminimalisasi Data Pribadi yang diproses. Huruf c Evaluasi risiko dan implementasi tindakan pencegahan dilakukan baik secara berkala ataupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelindungan terhadap Data Pribadi yang diproses melalui produk atau layanan yang ditawarkan.
PP Pasal 123 and 124 require technical and operational measures and an assessment of the security level appropriate to the risk, sanction-backed at Pasal 123(1). The standard is risk-calibrated rather than fixed, which places the assessment itself at the centre of any enforcement inquiry.
What the GDPR provides.GDPR Article 32(1) requires the controller and the processor to implement technical and organisational measures appropriate to the risk, judged against the state of the art, the cost of implementation, and the nature, scope, context and purposes of the processing.
It names four things those measures should deliver as appropriate: pseudonymisation and encryption, ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of systems and services, restoration of access after an incident, and a process for regularly testing and evaluating effectiveness. GDPR Article 32(2) sets the appropriate level by reference to the risks of accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure or access.
GDPR Article 32(3) lets adherence to an approved code of conduct or a certification serve as an element of proof.
Both texts calibrate security to risk and UU Pasal 35 huruf b does the work of GDPR Article 32(2), but the calibration inputs and the addressee both differ.
GDPR Article 32(1) weighs risk against the state of the art and the cost of implementation, which is what lets a supervisory authority call a measure adequate in one year and inadequate two years later, while UU Pasal 35 huruf b weighs only the nature and risk of the data, so the Indonesian standard carries no moving benchmark and no cost factor to argue from.
GDPR Article 32(1) also binds the processor directly and in its own name, where UU Pasal 35 addresses the Pengendali alone. GDPR Article 32(3) offers a demonstration route through codes of conduct and certification that has no Indonesian counterpart, so there is no pre-approved way to show the chosen security level was the right one, which throws the whole question back onto the assessment itself.
C-340/213 shows what that costs, with the burden of proving the measures were appropriate sitting on the controller and an attack succeeding not proving by itself that they were not. C-687/214 makes the same point from the other side, holding that an unauthorised disclosure by an employee does not by itself show that the measures fell short.
4Decisions and guidance
Court of Justice of the EU
C-340/21VB v Natsionalna agentsia za prihodite14 December 2023
C-687/21BL v MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH25 January 2024
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
Article 32 GDPRSecurity of processing5 of 518 decisions
The DPO tags 518 national decisions since 25 May 2018, from 25 countries, as citing Article 32(1), 32(2) and 32(3); most come from Romania (128), Denmark (76) and Latvia (70). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Article 32 GDPRSecurity of processing1 EDPB document
Cited in its commentary on Article 32(1), 32(2) and 32(3). Read it on GDPRhub