Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIKEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 50 UU PDP

Exceptions to controller obligations

1Legal text

Pasal 50

(1)
Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:
  1. a.
    kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    kepentingan proses penegakan hukum;
  3. c.
    kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  4. d.
    kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
(2)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Official copy: salinan p. 20

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 149 to 159.

PP Pasal 149Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam…
repeats UU Pasal 50
(1)
Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 84 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) huruf a, dan Pasal 125 ayat (1) dikecualikan untuk:
  1. a.
    kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    kepentingan proses penegakan hukum;
  3. c.
    kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  4. d.
    kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
what the PP adds
(2)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
(3)
Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 75

PP Pasal 150Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap pertahanan dan keamanan nasional;
  4. d.
    mendapatkan surat keterangan dari Lembaga atau Kementerian atau lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan; dan
  5. e.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Huruf a Yang dimaksud dengan "proporsional terbatas" yaitu terdapat kesesuaian antara penilaian kebutuhan dan pencapaian tujuan yang diinginkan atas pemrosesan Data Pribadi tersebut. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 76

PP Pasal 151Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi tujuan penegakan hukum;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan proses penegakan hukum; dan
  4. d.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 76

PP Pasal 152Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; dan
  4. d.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 77

PP Pasal 153Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 149 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; dan
  4. d.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain untuk kepentingan pencegahan dan penanganan kejahatan terkait sektor keuangan misalnya fraud. Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 78

PP Pasal 154Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan…

Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang sifatnya nonkomersial;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dan kebutuhan pengecualian hak Subjek Data Pribadi;
  4. d.
    hasil statistik atau penelitian ilmiah tidak digunakan untuk menilai atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Subjek Data Pribadi; dan
  5. e.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Read it in the regulationsalinan p. 79

PP Pasal 155Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana…
(1)
Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memberikan Data Pribadi yang diprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam surat permintaan Data Pribadi dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik paling sedikit memuat:
  1. a.
    nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  2. b.
    identitas pihak yang terindikasi sebagai tersangka atau terdakwa;
  3. c.
    uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
  4. d.
    jenis Data Pribadi yang diminta dan relevansinya dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi;
  5. e.
    jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
  6. f.
    pernyataan telah memiliki dan menerapkan mekanisme pelindungan dan pengamanan yang layak dan memadai dalam memproses Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan
  7. g.
    dasar kewenangan untuk meminta Data Pribadi.
(3)
Jenis Data Pribadi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus bersifat terbatas dan relevan dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi yang disangkakan atau didakwakan.
(4)
Surat permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
  1. a.
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala kepolisian daerah, kepala kepolisian resor, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. b.
    pimpinan instansi atau lembaga, atau penjabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. c.
    Jaksa Agung, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang kejaksaan negeri, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa dan/atau penuntut umum; atau
  4. d.
    Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan dalam hal permintaan diajukan oleh hakim.
(5)
Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada pimpinan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tindak pidana Pelindungan Data Pribadi" merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "instansi atau lembaga" merupakan instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 79

PP Pasal 156Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam…
(1)
Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat meminta bantuan Lembaga dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Lembaga memberikan bantuan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pemberian pendapat atau rekomendasi" misalnya pemberian keterangan ahli.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 157Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana…
(1)
Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi memberikan Data Pribadi yang diproses atas permintaan Data Pribadi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.
(2)
Pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan pelindungan dan keamanan Data Pribadi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 158Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali…
(1)
Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi merupakan Pengendali Data Pribadi atas Data Pribadi yang diprosesnya.
(2)
Pemrosesan Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 159Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan…

Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan kerja sama antar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kewajiban melindungi Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 82

3Commentary

3.1How the regulation implements it

PP Pasal 149 to 159 apply exceptions to controller obligations interest by interest, in parallel with the exceptions to subject rights. The two sets are drafted separately, so an exception to a right does not automatically carry an exception to the corresponding duty.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 2 and 23

What the GDPR provides. GDPR Article 23 lets Union or member state law restrict the scope of the obligations and rights in Articles 12 to 22, Article 34 and the corresponding parts of Article 5.

The restriction must come by legislative measure, must respect the essence of fundamental rights and freedoms, and must be necessary and proportionate in a democratic society to safeguard one of the listed objectives, among them national security, defence, public security, criminal enforcement and other important objectives of general public interest.

Article 23(2) then dictates what that measure must contain: purposes, categories of data, scope of the restriction, safeguards against abuse, the controller, storage periods, risks to data subjects, and whether data subjects are told about the restriction. A restriction cannot be inferred, and nothing in Article 23 lets an administrative practice stand in for the legislative measure.

Only one of the four interests in UU Pasal 50 ayat (1) is handled in the EU by scope rather than by exception: processing by competent authorities for criminal law purposes is carved out by Article 2(2)(d) and lands in the Law Enforcement Directive with its own rights regime.

National security is not the clean carve-out it looks like, because Article 2(2)(a) removes the state's own activity while a private controller compelled to process for a national security objective stays inside the GDPR, which is why national security also appears as a restriction ground at Article 23(1)(a).

The other two limbs, public interest in the administration of the state and financial sector supervision, are Article 23(1)(e) territory, but Article 23 would still demand a distinct legislative measure carrying the Article 23(2) content list, where UU Pasal 50 ayat (2) asks only that the exception be exercised in the framework of implementing statutory provisions.

Neither the necessity and proportionality test nor the essence test appears in the Indonesian text. The structural difference runs the other way too: Article 23 restricts data subject rights and the matching controller duties in one operation, while UU Pasal 50 lists exempted duties and leaves exceptions to rights in a separate provision, which is why PP Pasal 149 to 159 had to build two parallel sets and why an exception on one side does not carry to the other.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-511/18La Quadrature du Net and Others v Premier ministre and Others6 October 2020

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 2 GDPRMaterial scope1 of 107 decisions

The DPO tags 107 national decisions since 25 May 2018, from 16 countries, as citing Article 2; most come from Lithuania (37), Austria (14) and Greece (10). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 2 GDPRMaterial scope1 judgment

Cited in its commentary on Article 2(2)(a) and 2(2)(d). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

Refers to

  • Pasal 30Correction within 3x24 hoursthe article
  • Pasal 32Access and processing historythe article
  • Pasal 36Duty of confidentialitythe article
  • Pasal 42Ending processingthe article
  • Pasal 43Duty to eraseayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b and ayat (1) huruf c
  • Pasal 44Duty to destroyayat (1) huruf b
  • Pasal 45Notification of erasurethe article
  • Pasal 46Personal data breach notificationayat (1) huruf a

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 20.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 149 to 159 at pp. 75 to 82.
  3. 3Case C-511/18 La Quadrature du Net and Others v Premier ministre and Others, 6 October 2020, ECLI:EU:C:2020:791. EUR-Lex.
  4. 4EDPB, Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR. EDPB.
  5. 5GDPRhub (noyb), commentary on Article 2 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  6. 6GDPRhub (noyb), commentary on Article 23 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.