Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IVHAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 11 UU PDP

Right to delay or restrict

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Official copy: salinan p. 6

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 97 to 104.

PP Pasal 97Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan…
repeats UU Pasal 11

Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 49

PP Pasal 98Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diajukan dalam hal: a.…

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diajukan dalam hal:

  1. a.
    Subjek Data Pribadi mempermasalahkan keakuratan atau kebenaran Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi untuk jangka waktu yang memungkinkan Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas keakuratan atau kebenaran Data Pribadi tersebut;
  2. b.
    Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum dan Subjek Data Pribadi tidak mengajukan permohonan penghapusan Data Pribadi, tetapi mengajukan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi; atau
  3. c.
    Subjek Data Pribadi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan, melaksanakan, atau melakukan pembelaan terhadap tuntutan hukum.
its elucidation

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Meskipun Pengendali Data Pribadi tidak lagi memerlukan Data Pribadi untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi, Subjek Data Pribadi tetap dapat mengajukan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadinya. Penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi antara lain membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lain atau publik atau memindahkan Data Pribadi ke satu media penyimpanan yang aman secara sementara agar Data Pribadi tersebut tidak lagi diproses lebih lanjut. Contoh: Dalam hal Subjek Data Pribadi sudah tidak lagi bekerja pada suatu perusahaan, perusahaan sebagai Pengendali Data Pribadi dapat menghapus atau membuat Subjek Data Pribadi tidak lagi dapat mengakses Data Pribadinya di perusahaan itu. Berdasarkan ketentuan ini, meskipun Pengendali Data Pribadi sudah tidak memerlukan Data Pribadi tersebut, Subjek Data Pribadi berhak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan berperkara antara Subjek Data Pribadi dan perusahaan itu. Dalam hal ini Subjek Data Pribadi dapat meminta agar perusahaan memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya atau menunda penghapusan Data Pribadinya.

Read it in the regulationsalinan p. 49

PP Pasal 99Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2)
Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  1. a.
    terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
  2. b.
    dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
  3. c.
    Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3)
Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permintaan Subjek Data Pribadi terverifikasi.

Read it in the regulationsalinan p. 50

PP Pasal 100Berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99…
(1)
Berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), Pengendali Data Pribadi menolak permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi disertai dengan alasan dan konsekuensi.
(2)
Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diterima dan terverifikasi.

Read it in the regulationsalinan p. 50

PP Pasal 101Dalam melaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data…

Dalam melaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi hanya dapat melakukan penyimpanan Data Pribadi atas Subjek Data Pribadi yang bersangkutan sampai dengan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi berakhir atau diakhiri oleh Subjek Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 51

PP Pasal 102Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data…
(1)
Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pengendali Data Pribadi dapat:
  1. a.
    memindahkan Data Pribadi ke sistem lain yang tidak terhubung dengan pemrosesan Data Pribadi lainnya untuk sementara;
  2. b.
    membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lainnya;
  3. c.
    mengeluarkan Data Pribadi yang telah dipublikasikan dari situs web yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi untuk sementara; dan/atau
  4. d.
    melakukan langkah teknis lain yang relevan.
(2)
Data Pribadi yang telah ditandai sebagai Data Pribadi yang ditunda dan dibatasi harus teridentifikasi secara jelas dalam sistem yang menyimpan Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 51

PP Pasal 103Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 51

PP Pasal 104Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penundaan dan…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 52

3Commentary

3.1How the regulation implements it

Delay and restriction acquire enumerated grounds at PP Pasal 98, a controller duty with exceptions at Pasal 99 and 100, and marking and notification duties at Pasal 101 to 103. The exceptions in Pasal 99(2) are where the right is actually bounded, and they are drawn more widely than the grounds themselves.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 18 and 19

What the GDPR provides. GDPR Article 18(1) gives a right to restriction of processing on four closed grounds: the accuracy of the data is contested, for a period enabling the controller to verify it; the processing is unlawful but the subject asks for restriction instead of erasure; the controller no longer needs the data but the subject needs them for legal claims; or a GDPR Article 21(1) objection is pending verification.

Only the first and the fourth carry a time limit on their face. GDPR Article 18(2) then defines the effect, which is that restricted data may be stored and otherwise processed only with consent, for legal claims, to protect the rights of another person, or for important public interest. GDPR Article 18(3) requires the controller to inform the subject before a restriction is lifted.

GDPR Article 19 adds a duty to communicate the restriction to each recipient the data were disclosed to, unless that proves impossible or takes disproportionate effort, and to name those recipients to the subject on request.

GDPR Article 18 is an interim measure in two of its four grounds, not in all four. GDPR Article 18(1)(a) runs for a period enabling the controller to verify accuracy, and GDPR Article 18(1)(d) runs pending verification of the GDPR Article 21(1) objection. GDPR Article 18(1)(b) and (c) carry no time limit, and a restriction chosen over erasure can run for as long as the subject prefers it.

UU Pasal 11 sets no grounds and states a proportionality standard tied to the purpose of processing, so on the face of the statute the right is freestanding. PP Pasal 98 supplies grounds after the fact, and its huruf a, b and c track GDPR Article 18(1)(a), (b) and (c); nothing tracks the GDPR Article 18(1)(d) objection ground. The effect of a restriction is regulated too.

PP Pasal 101 allows only storage until the restriction ends or the subject ends it, and PP Pasal 102 lists the technical measures. That is narrower than GDPR Article 18(2), which also permits processing with consent, for legal claims, to protect another person and for important public interest. So the controller's first question is answered, and answered more strictly than in the EU.

What is not answered is the GDPR Article 19 recipient duty. Nothing in PP Pasal 101 to 103 requires a restriction to be communicated to recipients, and the nearest duty of that kind sits in the erasure chapter at PP Pasal 88, reaching only the Prosesor Data Pribadi.

PP Pasal 103 notifies the subject within 3x24 hours after the restriction is imposed, which is not the GDPR Article 18(3) warning before a restriction is lifted, and no provision requires that warning. PP Pasal 99(2) remains the sharp point: exceptions drawn wider than the grounds invert the GDPR Article 18 structure, in which the grounds are the narrow element and the GDPR Article 18(2) effect is fixed.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-60/22UZ v Bundesrepublik Deutschland4 May 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 18 GDPRRight to restriction of processing2 of 8 decisions

The DPO tags 8 national decisions since 25 May 2018, from 3 countries, as citing Article 18(1), 18(2) and 18(3); most come from Hungary (6), Greece (1) and Estonia (1). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 19 GDPRNotification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing4 of 32 decisions

The DPO tags 32 national decisions since 25 May 2018, from 12 countries, as citing Article 19; most come from Italy (8), Greece (7) and Lithuania (3). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • 10165159Italy, Garante per la protezione dei dati personali10 July 2025 · fine EUR 10,000
  • DecisionRomania, ANSPDCP2025 · fine EUR 10,000
  • 72/2025Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit22 April 2025Partly annulled by the Market Court on 17 December 2025 (judgment 2025/AR/892).
  • ZSPR.440.998.2018Poland, UODO18 January 2019

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 18 GDPRRight to restriction of processing1 opinion

Cited in its commentary on Article 18(1), 18(2) and 18(3). Read it on GDPRhub

  • C-655/23Opinion of the Advocate General20 March 2025
Article 19 GDPRNotification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing1 judgment · 1 EDPB document

Cited in its whole commentary on Article 19. Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 6.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 97 to 104 at pp. 49 to 52.
  3. 3Case C-60/22 UZ v Bundesrepublik Deutschland, 4 May 2023, ECLI:EU:C:2023:373. EUR-Lex.
  4. 4GDPRhub (noyb), commentary on Article 18 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  5. 5GDPRhub (noyb), commentary on Article 19 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.