Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IIIJENIS DATA PRIBADI

Pasal 4 UU PDP

Categories of personal data

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 4

(1)
Data Pribadi terdiri atas:
  1. a.
    Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan elucidation
  2. b.
    Data Pribadi yang bersifat umum.
(2)
Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. a.
    data dan informasi kesehatan; elucidation
  2. b.
    data biometrik; elucidation
  3. c.
    data genetika; elucidation
  4. d.
    catatan kejahatan; elucidation
  5. e.
    data anak;
  6. f.
    data keuangan pribadi; dan/atau elucidation
  7. g.
    data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  1. a.
    nama lengkap;
  2. b.
    jenis kelamin;
  3. c.
    kewarganegaraan;
  4. d.
    agama;
  5. e.
    status perkawinan; dan/atau
  6. f.
    Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. elucidation

Official copy: salinan p. 4

2Official elucidation

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan "data dan informasi kesehatan" adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

Yang dimaksud dengan "data biometrik" adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.

Yang dimaksud dengan "data genetika" adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

Yang dimaksud dengan "catatan kejahatan" merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Yang dimaksud dengan "data keuangan pribadi" adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

Yang dimaksud dengan "Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang" antara lain nomor telepon seluler dan IP Address.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 5 to 7.

PP Pasal 5Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat…
repeats UU Pasal 4

Data Pribadi terdiri atas:

  1. a.
    Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
  2. b.
    Data Pribadi yang bersifat umum.

Read it in the regulationsalinan p. 7

PP Pasal 6Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam…
(1)
Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  1. a.
    data dan Informasi kesehatan;
  2. b.
    data biometrik;
  3. c.
    data genetika;
  4. d.
    catatan kejahatan;
  5. e.
    data Anak;
  6. f.
    data keuangan pribadi; dan/atau
  7. g.
    data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan oleh Kementerian atau lembaga.
(3)
Dalam menentukan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian atau lembaga berkoordinasi dengan Lembaga.
(4)
Penentuan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Data Pribadi yang pemrosesannya berpotensi menimbulkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi.
its elucidation

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "data dan Informasi kesehatan" adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan. Huruf b Yang dimaksud dengan "data biometrik" adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA. Huruf c Yang dimaksud dengan "data genetika" adalah semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal. Huruf d Yang dimaksud dengan "catatan kejahatan" merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Huruf e Yang dimaksud dengan "data Anak" merupakan Data Pribadi Anak. Huruf f Yang dimaksud dengan "data keuangan pribadi" adalah termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data kartu kredit. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan menimbulkan dampak lebih besar antara lain:

  1. a.
    tindakan diskriminatif kepada Subjek Data Pribadi;
  2. b.
    kerugian materiil dan/atau imateriil Subjek Data Pribadi; atau
  3. c.
    dampak yang bertentangan dengan hak Subjek Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 7

PP Pasal 7Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam…Peraturan Lembaga
(1)
Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  1. a.
    nama lengkap;
  2. b.
    jenis kelamin;
  3. c.
    kewarganegaraan;
  4. d.
    agama;
  5. e.
    status perkawinan; dan/atau
  6. f.
    Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
(2)
Pengombinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
  1. a.
    referensi langsung;
  2. b.
    referensi pemetaan;
  3. c.
    triangularisasi; dan/atau
  4. d.
    kombinasi lainnya.
(3)
Pengombinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk penggunaan data yang tersedia pada domain publik.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengombinasian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "referensi langsung" merupakan pengombinasian dengan cara menghubungkan data unik yang sama pada dua sistem yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasikan seseorang. Misalnya, pada dua sistem yang berbeda menggunakan data unik berupa Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang jika dihubungkan dapat mengidentifikasi seseorang. Huruf b Yang dimaksud dengan "referensi pemetaan" merupakan pengombinasian dengan cara menghubungkan data unik yang berbeda pada dua sistem yang berbeda dengan suatu pemetaan antara data unik tersebut, sehingga dapat mengidentifikasi seseorang. Misalnya, suatu sistem yang menggunakan data unik berupa nomor induk kependudukan dihubungkan dengan sistem lain yang menggunakan data unik berupa nomor induk pegawai, sehingga dapat mengidentifikasi seseorang. Huruf c Yang dimaksud dengan "triangularisasi" merupakan pengombinasian dengan cara menghubungkan data unik dengan beberapa data lain secara longitudinal, yakni ketika dihubungkan dapat ditemukan irisan antara data-data tersebut sehingga dapat mengidentifikasi seseorang. Huruf d Yang dimaksud dengan "kombinasi lainnya" adalah penggunaan berbagai teknik atau metode untuk mengkombinasikan data dan/atau Informasi sesuai dengan perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 8

4Commentary

4.1How the regulation implements it

PP Pasal 5 to 7 close several of the open letters the statute left in its list of specific and general personal data. The list remains open at its final letter, so the boundary of specific personal data continues to depend on future instruments rather than on the PP itself.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 9 and 10

What the GDPR provides. GDPR Article 9(1) prohibits processing of a closed list of special categories: racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometric data processed for the purpose of uniquely identifying a person, health data, and data concerning sex life or sexual orientation. Article 9(2) reopens the prohibition through ten exemptions, including explicit consent and substantial public interest resting on a legal basis.

Article 10 keeps criminal convictions and offences out of that list and allows their processing only under the control of official authority or where authorised by law. There is no defined category of ordinary personal data; anything not caught by Article 9 or 10 is personal data under Article 4(1) and nothing more.

The largest difference is structural and it is easy to miss while the two lists are being compared. GDPR Article 9(1) is a prohibition, reopened by the ten gateways at GDPR Article 9(2), so special category data may not be processed at all unless one of them is open. UU Pasal 4 prohibits nothing.

It sorts personal data into umum and spesifik and leaves the consequences to attach elsewhere, for example the impact assessment trigger at UU Pasal 34 ayat (2) huruf b. Nothing in the Indonesian text plays the part of the prohibition, so both instruments can put a category on the same side of the line and still reach different results. On the lists themselves the sharpest difference is agama.

UU Pasal 4 ayat (3) huruf d places it in the umum list, while GDPR Article 9(1) makes religious or philosophical belief special and prohibited by default. Biometrics run the other way: the GDPR qualifies the category by purpose, so a photograph is not automatically Article 9 data, whereas data biometrik in UU Pasal 4 ayat (2) huruf b is unqualified and therefore wider.

The UU adds data anak and data keuangan pribadi, and neither is a special category in the EU. Children are protected there by rules spread across the Regulation instead of by a category, among them the consent rule for information society services at GDPR Article 8, the balancing at GDPR Article 6(1)(f), the plain language duty at GDPR Article 12(1) and the erasure ground at GDPR Article 17(1)(f).

Financial data has no category of its own and is reached through GDPR Article 22 on automated decisions and GDPR Article 35 on impact assessment, which is where credit scoring lands, as C-634/214 shows. Catatan kejahatan sits inside the same UU list, where the GDPR deliberately holds it apart in GDPR Article 10 behind an official-authority gate, a separation the Court treated as load-bearing in C-439/195 when it struck down open publication of driving penalty points.

The closed EU list is what forced the Court to build a doctrine of indirect revelation in C-184/206 and C-252/217, so data from which a special category can be inferred is itself special, and again in C-21/238 for pharmacy orders.

That doctrine answers a question the open final letter of UU Pasal 4 ayat (2) does not reach, because adding a category by instrument settles what is on the list and not whether ordinary data reveals something already on it. Indonesia will need an answer of its own.

5Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-184/20OT v Vyriausioji tarnybinės etikos komisija1 August 2022
  • C-21/23ND v DR4 October 2024
  • C-252/21Meta Platforms Inc and Others v Bundeskartellamt4 July 2023
  • C-439/19Proceedings brought by B22 June 2021
  • C-634/21OQ v Land Hessen7 December 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 9 GDPRProcessing of special categories of personal data5 of 157 decisions

The DPO tags 157 national decisions since 25 May 2018, from 25 countries, as citing Article 9(1) and 9(2); most come from Italy (20), Hungary (16) and Belgium (15). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 10 GDPRProcessing of personal data relating to criminal convictions and offences4 of 65 decisions

The DPO tags 65 national decisions since 25 May 2018, from 20 countries, as citing Article 10; most come from Italy (10), Belgium (7) and Greece (7). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • 10268727Italy, Garante per la protezione dei dati personali18 June 2026 · fine EUR 20,000
  • Decision of 17 June 2026Estonia, AKI
  • DecisionRomania, ANSPDCP2026
  • 55/2025Belgium, GegevensbeschermingsautoriteitFederale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken20 March 2025

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 9 GDPRProcessing of special categories of personal data6 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 9(1) and 9(2). Read it on GDPRhub

Article 10 GDPRProcessing of personal data relating to criminal convictions and offences2 judgments

Cited in its whole commentary on Article 10. Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 4.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 38, p. 39.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 5 to 7 at pp. 7 to 8.
  4. 4Case C-634/21 OQ v Land Hessen, 7 December 2023, ECLI:EU:C:2023:957. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-439/19 Proceedings brought by B, 22 June 2021, ECLI:EU:C:2021:504. EUR-Lex.↑
  6. 6Case C-184/20 OT v Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, 1 August 2022, ECLI:EU:C:2022:601. EUR-Lex.↑
  7. 7Case C-252/21 Meta Platforms Inc and Others v Bundeskartellamt, 4 July 2023, ECLI:EU:C:2023:537. EUR-Lex.↑
  8. 8Case C-21/23 ND v DR, 4 October 2024, ECLI:EU:C:2024:846. EUR-Lex.↑
  9. 9EDPB, Guidelines 03/2020 on the processing of data concerning health for the purpose of scientific research in the context of the COVID-19 outbreak. EDPB.
  10. 10GDPRhub (noyb), commentary on Article 9 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  11. 11GDPRhub (noyb), commentary on Article 10 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.