Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIIISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57 UU PDP

Administrative sanctions

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 57

(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. a.
    peringatan tertulis;
  2. b.
    penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  3. c.
    penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
  4. d.
    denda administratif.
(3)
Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. elucidation
(4)
Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Official copy: salinan p. 25

2Official elucidation

Yang dimaksud dengan "pendapatan" adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 184 to 199.

Ayat (5) delegates the detail on procedure for administrative sanctions to a government regulation, now PP 33/2026. PP Pasal 187 and 199 pass it down again to a Peraturan Lembaga.

PP Pasal 184Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29,…
(1)
Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 58, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 74 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 129, Pasal 130 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 138 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140, Pasal 142 ayat (1), Pasal 160 ayat (2), dan Pasal 165 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. a.
    peringatan tertulis;
  2. b.
    penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  3. c.
    penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
  4. d.
    denda administratif.
(3)
Lembaga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
(5)
Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
(6)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  1. a.
    tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  2. b.
    kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  3. c.
    kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  4. d.
    dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
  5. e.
    pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan oleh Lembaga.
(7)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan.
(8)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Tingkat atau dampak pelanggaran dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Tingkat atau dampak pelanggaran kuantitatif misalnya jumlah dari Subjek Data Pribadi yang terdampak dan nilai kerugian finansial yang timbul dari pelanggaran. Tingkat atau dampak pelanggaran kualitatif misalnya terkait reputasi atau nama baik dari Subjek Data Pribadi yang haknya terlanggar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud "dasar pertimbangan dan alasan yang jelas" antara lain kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, dan/atau kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 95

PP Pasal 185Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana…
(1)
Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf d dikenakan paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap variabel pelanggaran.
(2)
Variabel pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  1. a.
    dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
  2. b.
    durasi waktu terjadinya pelanggaran;
  3. c.
    jenis Data Pribadi yang terdampak;
  4. d.
    jumlah Subjek Data Pribadi yang terdampak;
  5. e.
    proses temuan pelanggaran;
  6. f.
    tingkat keterbukaan dan kerja sama Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam proses pemeriksaan;
  7. g.
    skala usaha Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  8. h.
    kemampuan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk membayar;
  9. i.
    kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan/atau
  10. j.
    variabel lain yang relevan yang ditetapkan oleh Lembaga.
(3)
Dengan pertimbangan tertentu, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(4)
Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
its elucidation

Ayat (1) Pengenaan denda administratif paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran dibebankan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi oleh Lembaga. Yang dimaksud dengan "pendapatan" merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 96

PP Pasal 186Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam…
(1)
Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam keputusan Lembaga, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan kewajiban pembayaran bagi pihak yang dikenai sanksi administratif dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2)
Penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan di bidang piutang negara.

Read it in the regulationsalinan p. 97

PP Pasal 187Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 98

PP Pasal 188Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data…

Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui tahapan:

  1. a.
    pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi serta hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi;
  2. b.
    pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; dan
  4. d.
    penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif.
its elucidation

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan" adalah pemeriksaan awal yang bertujuan untuk menilai secara administratif dan substantif mengenai pengaduan atau laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan dan penelusuran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 98

PP Pasal 189Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat…Peraturan Lembaga
(1)
Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat berasal dari:
  1. a.
    pengaduan atau laporan; dan/atau
  2. b.
    hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Lembaga.
(3)
Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis yang memuat Informasi paling sedikit:
  1. a.
    identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan;
  2. b.
    identitas Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan;
  3. c.
    dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
  4. d.
    keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan dapat dirahasiakan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tertulis" merupakan pengaduan atau laporan yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya dalam hal pengungkapan identitas berisiko membahayakan keamanan dan/atau keselamatan pihak yang mengadukan atau melaporkan. Ayat (5) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 99

PP Pasal 190Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen…
(1)
Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
(2)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk melengkapi Informasi.
(3)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan klarifikasi atau penjelasan mengenai hal-hal yang tertuang dalam Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga dapat memanggil pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk mendapatkan penjelasan.
(4)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan terdapat cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga melakukan penelusuran.
(5)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan tidak cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan.
(6)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan Lembaga tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Lembaga menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan dengan memberikan keterangan.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan" misalnya apabila ruang lingkup pengaduan tidak termasuk dalam kewenangan Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan/atau Peraturan Pemerintah ini.

Read it in the regulationsalinan p. 100

PP Pasal 191Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data…

Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran.

Read it in the regulationsalinan p. 101

PP Pasal 192Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan…
(1)
Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan Pasal 191.
(2)
Pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diduga melakukan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat:
  1. a.
    memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  2. b.
    meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  4. d.
    melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan/atau
  5. e.
    melakukan tindakan dalam rangka menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat memanggil Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)
Pemanggilan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(6)
Pemanggilan terhadap Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Setiap Orang, Badan Publik, dan/atau ahli.
(7)
Pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilakukan secara proporsional dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat Informasi:
  1. a.
    dasar hukum;
  2. b.
    tujuan dan ruang lingkup;
  3. c.
    daftar sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan; dan
  4. d.
    relevansi antara sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan dan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(8)
Dalam hal Lembaga meminta kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memperoleh akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, permintaan akses dilakukan dengan menyampaikan Informasi paling sedikit mengenai:
  1. a.
    dasar hukum;
  2. b.
    tujuan dan ruang lingkup;
  3. c.
    deskripsi mengenai jenis Data Pribadi yang dimintakan akses;
  4. d.
    deskripsi mengenai cara akses terhadap Data Pribadi; dan
  5. e.
    jangka waktu pemberian akses terhadap Data Pribadi.
(9)
Dalam hal Lembaga menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, penunjukan harus disertai dengan surat penugasan dari Lembaga.
(10)
Pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran dimulai.
(11)
Apabila diperlukan, jangka waktu pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) Hari.

Read it in the regulationsalinan p. 101

PP Pasal 193Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan…

Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi tidak terbukti, Lembaga:

  1. a.
    menghentikan proses pemeriksaan dan penelusuran; dan
  2. b.
    memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan serta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan.

Read it in the regulationsalinan p. 103

PP Pasal 194Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 104

PP Pasal 195Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif…
(1)
Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran diselesaikan.
(2)
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada media resmi Lembaga.
(3)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga.
(4)
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif harus melaksanakan keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
(6)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dapat mengajukan penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lembaga.
(7)
Penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan persetujuan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 104

PP Pasal 196Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud…

Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 paling sedikit memuat:

  1. a.
    nama dan alamat Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  2. b.
    jenis pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    ketentuan yang dilanggar;
  4. d.
    jenis sanksi administratif yang dikenai kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  5. e.
    uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan
  6. f.
    jangka waktu pemenuhan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 105

PP Pasal 197Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang…
(1)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan Lembaga paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan keputusan tersebut.
(2)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.
(3)
Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Lembaga menetapkan keputusan keberatan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pengajuan keberatan diterima.
(4)
Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  1. a.
    menerima keberatan sebagian atau seluruhnya; atau
  2. b.
    menolak keberatan disertai dengan alasan penolakan.
(5)
Keputusan keberatan disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.
(6)
Apabila pimpinan Lembaga tidak memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
(7)
Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)
Dalam hal keberatan ditolak, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 105

PP Pasal 198Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada…

Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif.

Read it in the regulationsalinan p. 106

PP Pasal 199Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 107

4Commentary

4.1How the regulation implements it

PP Pasal 184(1) lists 36 provisions whose breach draws administrative sanctions, ranging from written warning to suspension, erasure or destruction and fines capped at 2% of annual revenue against violation variables at Pasal 185, with the enforcement sequence at Pasal 188 to 199. Pasal 185(3) permits the fine to be set as low as zero, which places a wide and largely unstructured discretion at the centre of the sanctions regime.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 58, 83 and 84

What the GDPR provides. GDPR Article 83 sets the conditions for administrative fines. Article 83(4) caps one tier at 10 million euro or, for an undertaking, 2 per cent of total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher, and Article 83(5) caps the other at 20 million euro or 4 per cent on the same basis.

Article 83(2) requires due regard to eleven listed factors at points (a) to (k) in deciding whether to fine and how much, including gravity, degree of responsibility and financial benefit gained, and it makes the fine imposable in addition to or instead of the other corrective measures in GDPR Article 58(2), the fine itself being point (i) of that list of ten.

Article 83(8) subjects the exercise to procedural safeguards including effective judicial remedy, and Article 84 leaves further penalties, criminal ones included, to member state law.

The gap is wider than 2 per cent against 4 per cent. Article 83(4) and (5) fix an alternative maximum, so the cap on an EU fine never falls below 10 million euro however small the turnover, while UU Pasal 57 ayat (3) states a percentage ceiling with no monetary alternative and PP Pasal 185 ayat (3) lets the figure be set at Rp0,00 or 0 per cent.

Neither system sets a minimum. The EU base is larger than it reads: with Recital 150, and as held in C-807/214, turnover is that of the whole undertaking in the competition law sense rather than the fined entity, where PP Pasal 185 ayat (1) takes the annual revenue or receipts of the Pengendali or Prosesor itself. The variabel pelanggaran is not a narrower revenue base.

PP Pasal 185 ayat (2) defines it as a ten-point severity measure covering impact, duration, type of data, number of subjects affected, how the breach came to light, cooperation during examination, business scale, ability to pay, compliance record and any further variable the Lembaga sets, so it is the Indonesian answer to the eleven Article 83(2) factors and reads closely against them.

The difference is where each list sits and what it must survive. Article 83(2) is in the Regulation and its arithmetic is contestable on the face of the instrument, while UU Pasal 57 ayat (5) defers the method of imposition to a Peraturan Pemerintah, and neither instrument carries anything answering to Article 83(8), which subjects the exercise to procedural safeguards including effective judicial remedy, so a challenge falls back on general administrative law.

C-683/215 adds a threshold the Indonesian text never states: a fine requires wrongful conduct, intentional or negligent, so breach of a listed pasal is not by itself enough in the EU.

5Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-807/21Deutsche Wohnen SE v Staatsanwaltschaft Berlin5 December 2023
  • C-683/21Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos v Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija5 December 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 58 GDPRPowers5 of 55 decisions

The DPO tags 55 national decisions since 25 May 2018, from 14 countries, as citing Article 58(2); most come from Spain (17), Greece (8) and Poland (7). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 83 GDPRGeneral conditions for imposing administrative fines4 of 41 decisions

The DPO tags 41 national decisions since 25 May 2018, from 7 countries, as citing Article 83(2), 83(4), 83(5) and 83(8); most come from Romania (19), Latvia (10) and Italy (4). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 58 GDPRPowers2 judgments

Cited in its commentary on Article 58(2). Read it on GDPRhub

Article 83 GDPRGeneral conditions for imposing administrative fines1 judgment

Cited in its commentary on Article 83(2), 83(4), 83(5) and 83(8). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

Refers to

  • Pasal 20Lawful bases for processingayat (1)
  • Pasal 21Information before consentthe article
  • Pasal 24Proof of consentthe article
  • Pasal 25Children's dataayat (2)
  • Pasal 26Data of persons with disabilitiesayat (3)
  • Pasal 27Limited and specific processingthe article
  • Pasal 28Processing in line with purposethe article
  • Pasal 29Accuracy and verificationthe article
  • Pasal 30Correction within 3x24 hoursthe article
  • Pasal 31Records of processing activitiesthe article
  • Pasal 32Access and processing historyayat (1)
  • Pasal 33Refusing access or changethe article
  • Pasal 34Data protection impact assessmentayat (1)
  • Pasal 35Security of personal datathe article
  • Pasal 36Duty of confidentialitythe article
  • Pasal 37Supervision of processing partiesthe article
  • Pasal 38Protection from unlawful processingthe article
  • Pasal 39Prevention of unauthorised accessayat (1)
  • Pasal 40Halting on withdrawal of consentayat (1)
  • Pasal 41Delay and restrictionayat (1) and ayat (3)
  • Pasal 42Ending processingayat (1)
  • Pasal 43Duty to eraseayat (1)
  • Pasal 44Duty to destroyayat (1)
  • Pasal 45Notification of erasurethe article
  • Pasal 46Personal data breach notificationayat (1) and ayat (3)
  • Pasal 47Controller accountabilitythe article
  • Pasal 48Corporate actionsayat (1)
  • Pasal 49Carrying out orders of the Lembagathe article
  • Pasal 51Appointing a processorayat (1) and ayat (5)
  • Pasal 52Processor obligationsthe article
  • Pasal 53Appointing a PPDPayat (1)
  • Pasal 55Domestic transferayat (2)
  • Pasal 56Transfer outside Indonesiaayat (2), ayat (3) and ayat (4)

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 25.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 48.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 184 to 199 at pp. 95 to 107.
  4. 4Case C-807/21 Deutsche Wohnen SE v Staatsanwaltschaft Berlin, 5 December 2023, ECLI:EU:C:2023:950. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos v Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 5 December 2023, ECLI:EU:C:2023:949. EUR-Lex.↑
  6. 6EDPB, Guidelines 04/2022 on the calculation of administrative fines under the GDPR. EDPB.
  7. 7GDPRhub (noyb), commentary on Article 58 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  8. 8GDPRhub (noyb), commentary on Article 83 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  9. 9GDPRhub (noyb), commentary on Article 84 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.