Administrative sanctions
Pasal 57
Official copy: salinan p. 25
Yang dimaksud dengan "pendapatan" adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Implemented by PP 33/2026 Pasal 184 to 199.
Ayat (5) delegates the detail on procedure for administrative sanctions to a government regulation, now PP 33/2026. PP Pasal 187 and 199 pass it down again to a Peraturan Lembaga.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Tingkat atau dampak pelanggaran dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Tingkat atau dampak pelanggaran kuantitatif misalnya jumlah dari Subjek Data Pribadi yang terdampak dan nilai kerugian finansial yang timbul dari pelanggaran. Tingkat atau dampak pelanggaran kualitatif misalnya terkait reputasi atau nama baik dari Subjek Data Pribadi yang haknya terlanggar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud "dasar pertimbangan dan alasan yang jelas" antara lain kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, dan/atau kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (1) Pengenaan denda administratif paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran dibebankan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi oleh Lembaga. Yang dimaksud dengan "pendapatan" merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Lembaga.
Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui tahapan:
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan" adalah pemeriksaan awal yang bertujuan untuk menilai secara administratif dan substantif mengenai pengaduan atau laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan dan penelusuran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tertulis" merupakan pengaduan atau laporan yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya dalam hal pengungkapan identitas berisiko membahayakan keamanan dan/atau keselamatan pihak yang mengadukan atau melaporkan. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan" misalnya apabila ruang lingkup pengaduan tidak termasuk dalam kewenangan Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran.
Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi tidak terbukti, Lembaga:
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 paling sedikit memuat:
Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Lembaga.
PP Pasal 184(1) lists 36 provisions whose breach draws administrative sanctions, ranging from written warning to suspension, erasure or destruction and fines capped at 2% of annual revenue against violation variables at Pasal 185, with the enforcement sequence at Pasal 188 to 199. Pasal 185(3) permits the fine to be set as low as zero, which places a wide and largely unstructured discretion at the centre of the sanctions regime.
diverges from the GDPRGDPR Articles 58, 83 and 84
What the GDPR provides. GDPR Article 83 sets the conditions for administrative fines. Article 83(4) caps one tier at 10 million euro or, for an undertaking, 2 per cent of total worldwide annual turnover of the preceding financial year, whichever is higher, and Article 83(5) caps the other at 20 million euro or 4 per cent on the same basis.
Article 83(2) requires due regard to eleven listed factors at points (a) to (k) in deciding whether to fine and how much, including gravity, degree of responsibility and financial benefit gained, and it makes the fine imposable in addition to or instead of the other corrective measures in GDPR Article 58(2), the fine itself being point (i) of that list of ten.
Article 83(8) subjects the exercise to procedural safeguards including effective judicial remedy, and Article 84 leaves further penalties, criminal ones included, to member state law.
The gap is wider than 2 per cent against 4 per cent. Article 83(4) and (5) fix an alternative maximum, so the cap on an EU fine never falls below 10 million euro however small the turnover, while UU Pasal 57 ayat (3) states a percentage ceiling with no monetary alternative and PP Pasal 185 ayat (3) lets the figure be set at Rp0,00 or 0 per cent.
Neither system sets a minimum. The EU base is larger than it reads: with Recital 150, and as held in C-807/214, turnover is that of the whole undertaking in the competition law sense rather than the fined entity, where PP Pasal 185 ayat (1) takes the annual revenue or receipts of the Pengendali or Prosesor itself. The variabel pelanggaran is not a narrower revenue base.
PP Pasal 185 ayat (2) defines it as a ten-point severity measure covering impact, duration, type of data, number of subjects affected, how the breach came to light, cooperation during examination, business scale, ability to pay, compliance record and any further variable the Lembaga sets, so it is the Indonesian answer to the eleven Article 83(2) factors and reads closely against them.
The difference is where each list sits and what it must survive. Article 83(2) is in the Regulation and its arithmetic is contestable on the face of the instrument, while UU Pasal 57 ayat (5) defers the method of imposition to a Peraturan Pemerintah, and neither instrument carries anything answering to Article 83(8), which subjects the exercise to procedural safeguards including effective judicial remedy, so a challenge falls back on general administrative law.
C-683/215 adds a threshold the Indonesian text never states: a fine requires wrongful conduct, intentional or negligent, so breach of a listed pasal is not by itself enough in the EU.
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
The DPO tags 55 national decisions since 25 May 2018, from 14 countries, as citing Article 58(2); most come from Spain (17), Greece (8) and Poland (7). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
The DPO tags 41 national decisions since 25 May 2018, from 7 countries, as citing Article 83(2), 83(4), 83(5) and 83(8); most come from Romania (19), Latvia (10) and Italy (4). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Cited in its commentary on Article 58(2). Read it on GDPRhub
Cited in its commentary on Article 83(2), 83(4), 83(5) and 83(8). Read it on GDPRhub
The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).