Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IIASAS

Pasal 3 UU PDP

Principles

1Legal text

Pasal 3

Undang-Undang ini berasaskan:

  1. a.
    pelindungan; elucidation
  2. b.
    kepastian hukum; elucidation
  3. c.
    kepentingan umum; elucidation
  4. d.
    kemanfaatan; elucidation
  5. e.
    kehati-hatian; elucidation
  6. f.
    keseimbangan; elucidation
  7. g.
    pertanggungjawaban; dan elucidation
  8. h.
    kerahasiaan. elucidation

Official copy: salinan p. 4

2Official elucidation

Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.

Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 9.

PP Pasal 9Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8…

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

  1. a.
    pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
  2. b.
    pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
  3. c.
    pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
  4. d.
    pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  5. e.
    pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
  6. f.
    pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan Data Pribadi, serta Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
  7. g.
    Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah Masa Retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. h.
    pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 9

4Commentary

4.1How the regulation implements it

The statutory principles return in PP Pasal 9 as binding conditions on every processing activity rather than as interpretive guidance. Their operative force comes from elsewhere: each principle is given effect through the specific duties in BAB IV, and it is those duties, not Pasal 9, that appear in the sanction list.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Article 5

What the GDPR provides. GDPR Article 5(1) sets six processing principles: lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; and integrity and confidentiality. Article 5(2) adds accountability, making the controller responsible for compliance and required to demonstrate it. These are operative duties addressed to the controller, not interpretive aids addressed to the reader of the statute.

A breach of Article 5 sits in the higher fine tier under Article 83(5)(a), so a supervisory authority can build a whole case on one of them.

UU Pasal 3 is an asas provision in the Indonesian drafting tradition, addressed to how the statute is read; GDPR Article 5 is addressed to the controller and enforced on its own, in the higher fine tier under GDPR Article 83(5)(a). Only pertanggungjawaban and kerahasiaan have named counterparts, in GDPR Article 5(2) and GDPR Article 5(1)(f).

The four principles that carry most EU enforcement, purpose limitation, minimisation, accuracy and storage limitation, are absent from Pasal 3. They are not absent from the statute: UU Pasal 16 ayat (2) huruf a carries limits, specificity, lawfulness and transparency, huruf b purpose, huruf d accuracy, and huruf g retention and erasure.

PP Pasal 9 reproduces that same list rather than converting the asas into anything, so on this point the regulation adds nothing and the comparison runs between two primary instruments.

What changes is what a regulator has to plead, because the principles bind processing rather than reading: C-77/214 turned on purpose limitation and storage limitation alone, C-175/205 on whether an open-ended tax authority request met minimisation, and the first limb of C-446/216 on whether data may be aggregated for advertising with no limit of time or type. The trade runs the other way too.

Kepentingan umum, kemanfaatan and keseimbangan give an Indonesian court an interpretive lever with no named counterpart among the GDPR principles, since the GDPR keeps that balancing inside GDPR Article 6(1)(e) and 6(1)(f) and GDPR Article 23, where it is tied to a named basis or a legislative restriction, and leaves only fairness in GDPR Article 5(1)(a) as an open-textured test.

5Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-77/21Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. v Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság20 October 2022
  • C-175/20SIA 'SS' v Valsts ieņēmumu dienests24 February 2022
  • C-446/21Maximilian Schrems v Meta Platforms Ireland Limited4 October 2024

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 5 GDPRPrinciples relating to processing of personal data5 of 2,056 decisions

The DPO tags 2,056 national decisions since 25 May 2018, from 29 countries, as citing Article 5(1) and 5(2); most come from Italy (350), Spain (193) and Latvia (171). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 5 GDPRPrinciples relating to processing of personal data7 judgments · 3 EDPB documents

Cited in its commentary on Article 5(1) and 5(2). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 4.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 36, p. 37.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 9 at p. 9.
  4. 4Case C-77/21 Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. v Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 20 October 2022, ECLI:EU:C:2022:805. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-175/20 SIA 'SS' v Valsts ieņēmumu dienests, 24 February 2022, ECLI:EU:C:2022:124. EUR-Lex.↑
  6. 6Case C-446/21 Maximilian Schrems v Meta Platforms Ireland Limited, 4 October 2024, ECLI:EU:C:2024:834. EUR-Lex.↑
  7. 7EDPB, Article 29 Working Party - Guidelines on transparency under Regulation 2016/679. EDPB.
  8. 8GDPRhub (noyb), commentary on Article 5 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.