Principles
Pasal 3
Undang-Undang ini berasaskan:
Official copy: salinan p. 4
Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan Pelindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa dalam menegakkan Pelindungan Data Pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pengaturan Pelindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah sebagai upaya Pelindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan "asas pertanggungjawaban" adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Subjek Data Pribadi.
Yang dimaksud dengan "asas kerahasiaan" adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
Implemented by PP 33/2026 Pasal 9.
Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:
The statutory principles return in PP Pasal 9 as binding conditions on every processing activity rather than as interpretive guidance. Their operative force comes from elsewhere: each principle is given effect through the specific duties in BAB IV, and it is those duties, not Pasal 9, that appear in the sanction list.
diverges from the GDPRGDPR Article 5
What the GDPR provides. GDPR Article 5(1) sets six processing principles: lawfulness, fairness and transparency; purpose limitation; data minimisation; accuracy; storage limitation; and integrity and confidentiality. Article 5(2) adds accountability, making the controller responsible for compliance and required to demonstrate it. These are operative duties addressed to the controller, not interpretive aids addressed to the reader of the statute.
A breach of Article 5 sits in the higher fine tier under Article 83(5)(a), so a supervisory authority can build a whole case on one of them.
UU Pasal 3 is an asas provision in the Indonesian drafting tradition, addressed to how the statute is read; GDPR Article 5 is addressed to the controller and enforced on its own, in the higher fine tier under GDPR Article 83(5)(a). Only pertanggungjawaban and kerahasiaan have named counterparts, in GDPR Article 5(2) and GDPR Article 5(1)(f).
The four principles that carry most EU enforcement, purpose limitation, minimisation, accuracy and storage limitation, are absent from Pasal 3. They are not absent from the statute: UU Pasal 16 ayat (2) huruf a carries limits, specificity, lawfulness and transparency, huruf b purpose, huruf d accuracy, and huruf g retention and erasure.
PP Pasal 9 reproduces that same list rather than converting the asas into anything, so on this point the regulation adds nothing and the comparison runs between two primary instruments.
What changes is what a regulator has to plead, because the principles bind processing rather than reading: C-77/214 turned on purpose limitation and storage limitation alone, C-175/205 on whether an open-ended tax authority request met minimisation, and the first limb of C-446/216 on whether data may be aggregated for advertising with no limit of time or type. The trade runs the other way too.
Kepentingan umum, kemanfaatan and keseimbangan give an Indonesian court an interpretive lever with no named counterpart among the GDPR principles, since the GDPR keeps that balancing inside GDPR Article 6(1)(e) and 6(1)(f) and GDPR Article 23, where it is tied to a named basis or a legislative restriction, and leaves only fairness in GDPR Article 5(1)(a) as an open-textured test.
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
The DPO tags 2,056 national decisions since 25 May 2018, from 29 countries, as citing Article 5(1) and 5(2); most come from Italy (350), Spain (193) and Latvia (171). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Cited in its commentary on Article 5(1) and 5(2). Read it on GDPRhub
The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).