Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1 UU PDP

Definitions

1Legal text

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. 1.
    Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
  2. 2.
    Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
  3. 3.
    Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  4. 4.
    Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
  5. 5.
    Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
  6. 6.
    Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
  7. 7.
    Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  8. 8.
    Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
  9. 9.
    Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  10. 10.
    Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
  11. 11.
    Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Official copy: salinan p. 2

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 1.

PP Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Data…

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. 1.
    Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
  2. 2.
    Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
  3. 3.
    Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  4. 4.
    Pengendali Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
  5. 5.
    Prosesor Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
  6. 6.
    Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
  7. 7.
    Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
  8. 8.
    Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  9. 9.
    Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
  10. 10.
    Mediasi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi terkait Data Pribadi melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa dengan dibantu Mediator.
  11. 11.
    Mediator adalah seorang atau beberapa orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga dan/atau terdaftar pada badan Arbitrase atau Lembaga Mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk membantu Para Pihak yang Bersengketa mencari kemungkinan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi.
  12. 12.
    Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa Pelindungan Data Pribadi perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang Bersengketa.
  13. 13.
    Para Pihak yang Bersengketa adalah Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, atau Subjek Data Pribadi yang Bersengketa.
  14. 14.
    Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat klausul perdamaian dan ketentuan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi serta ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
  15. 15.
    Lembaga adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi.
  16. 16.
    Lembaga Mediasi adalah lembaga alternatif penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang berkedudukan hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  17. 17.
    Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan yang terjadi antara Para Pihak yang Bersengketa mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak dan/atau kewajiban Pelindungan Data Pribadi salah satu pihak berdasarkan hubungan hukum di antara mereka.
  18. 18.
    Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
  19. 19.
    Hari adalah hari kerja.
  20. 20.
    Pengendali Data Pribadi Bersama adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang secara bersama-sama menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
  21. 21.
    Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
  22. 22.
    Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
  23. 23.
    Masa Retensi adalah periode waktu pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi dan/atau karena kewajiban hukum lainnya.
  24. 24.
    Kerja Sama Internasional dalam Bidang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional adalah kegiatan secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka memberikan Pelindungan Data Pribadi.
  25. 25.
    Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut PPDP adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
  26. 26.
    Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  27. 27.
    Kementerian atau lembaga adalah instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

Read it in the regulationsalinan p. 2

3Commentary

3.1How the regulation implements it

PP Pasal 1 carries the definitional architecture forward and extends it from 25 terms to 27, adding Lembaga, PPDP, Masa Retensi, Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Mediasi and Hari. The additions are not cosmetic: Hari is defined as a working day, which lengthens every deadline in the PP that is denominated in Hari.

3.2Where the GDPR stands

ported from the GDPRGDPR Article 4

What the GDPR provides. GDPR Article 4 is a single definitions article carrying 26 numbered terms that the rest of the Regulation runs on. Article 4(1) defines personal data by reference to an identified or identifiable natural person, names sample identifiers, and covers identification both directly and indirectly.

Article 4(7) defines the controller by the determination of purposes and means, alone or jointly with others, and Article 4(8) defines the processor as one who processes on the controller's behalf. Article 4(2) defines processing as any operation on personal data, automated or not.

The identified-or-identifiable formula in UU Pasal 1 angka 1, with its direct and indirect limbs, tracks GDPR Article 4(1) closely enough to read as a transposition. The controller and processor pair in angka 4 and angka 5 tracks GDPR Article 4(7) and GDPR Article 4(8), including the atas nama construction on the processor side.

One substitution changes the test: the GDPR fixes control by purposes and means, the UU by tujuan and kendali pemrosesan. Both EU limbs work together rather than separately.

C-210/163 made the administrator of a Facebook fan page a controller under the predecessor of GDPR Article 4(7) because it took part in determining purposes and means, and C-683/214 reached an entity that had performed no processing operations on the same combined test, holding that participation in the determination of the purposes and means is enough unless the entity expressly objected before release.

Whether kendali pemrosesan carries the same reach as means is the open question, and neither text answers it. The UU also puts sistem elektronik atau nonelektronik inside the definition of Data Pribadi, but that phrase qualifies how identification happens rather than how processing happens, so it is not the counterpart of the filing-system limb in GDPR Article 2(1).

The UU imposes no filing-system condition at all, which makes its reach over manual processing wider on its face than the GDPR's. Identifiability in EU law is not a property of the data but a test about the means reasonably likely to be used, settled in C-582/145 and stretched to a pseudonymised consent string in C-604/226; nothing in Pasal 1 supplies that test.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-582/14Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland19 October 2016
  • C-434/16Peter Nowak v Data Protection Commissioner20 December 2017
  • C-604/22IAB Europe v Gegevensbeschermingsautoriteit7 March 2024
  • C-210/16Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH5 June 2018
  • C-683/21Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos v Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija5 December 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 4 GDPRDefinitions5 of 417 decisions

The DPO tags 417 national decisions since 25 May 2018, from 27 countries, as citing Article 4; most come from Austria (78), Lithuania (63) and Denmark (41). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • 10234589Italy, Garante per la protezione dei dati personali26 February 2026 · fine EUR 15,000
  • 113/2024Belgium, GegevensbeschermingsautoriteitMediahuis N.V.6 September 2024Annulled by the Market Court on 19 March 2025 (judgment 2024/AR/1690).
  • NAIH-4375-2/2024Hungary, NAIH2024
  • 2023-431-0010Denmark, Datatilsynet14 February 2024
  • DecisionRomania, ANSPDCP2023 · fine EUR 1,000

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 4 GDPRDefinitions17 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 4(1), 4(2), 4(7) and 4(8). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 2.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 1 at p. 2.
  3. 3Case C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, 5 June 2018, ECLI:EU:C:2018:388. EUR-Lex.↑
  4. 4Case C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos v Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 5 December 2023, ECLI:EU:C:2023:949. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-582/14 Patrick Breyer v Bundesrepublik Deutschland, 19 October 2016, ECLI:EU:C:2016:779. EUR-Lex.↑
  6. 6Case C-604/22 IAB Europe v Gegevensbeschermingsautoriteit, 7 March 2024, ECLI:EU:C:2024:214. EUR-Lex.↑
  7. 7Case C-434/16 Peter Nowak v Data Protection Commissioner, 20 December 2017, ECLI:EU:C:2017:994. EUR-Lex.
  8. 8EDPB, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR. EDPB.
  9. 9GDPRhub (noyb), commentary on Article 4 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.