Exceptions to subject rights
Pasal 15
Official copy: salinan p. 7
Yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Implemented by PP 33/2026 Pasal 148 to 159.
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Huruf c Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Huruf d Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang" adalah kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah telah diatur dengan Undang-undang dan dalam melaksanakan kepentingan tersebut diperlukan pengecualian terhadap hak Subjek Data Pribadi. Ayat (3) Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
Huruf a Yang dimaksud dengan "proporsional terbatas" yaitu terdapat kesesuaian antara penilaian kebutuhan dan pencapaian tujuan yang diinginkan atas pemrosesan Data Pribadi tersebut. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 149 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:
Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain untuk kepentingan pencegahan dan penanganan kejahatan terkait sektor keuangan misalnya fraud. Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tindak pidana Pelindungan Data Pribadi" merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "instansi atau lembaga" merupakan instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pemberian pendapat atau rekomendasi" misalnya pemberian keterangan ahli.
Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan kerja sama antar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kewajiban melindungi Data Pribadi.
PP Pasal 148 to 159 apply the statutory exceptions interest by interest, covering defence and security, law enforcement, the public interest, financial-sector supervision and scientific research, and adding criminal-case data handling at Pasal 155 to 159. Unlike GDPR Article 23, which requires restrictions to respect the essence of the right, the PP states the interests without an equivalent proportionality control.
diverges from the GDPRGDPR Article 23
What the GDPR provides. GDPR Article 23(1) lets Union or Member State law restrict the rights in Articles 12 to 22 and Article 34, and the Article 5 principles so far as they correspond, but only by a legislative measure that respects the essence of the right and is necessary and proportionate in a democratic society, and only for one of ten listed objectives.
Article 23(2) then tells the restricting measure what it must itself contain: the purposes, the categories of data, the scope of the restriction, safeguards against abuse, the controller, storage periods, the risks to subjects, and whether subjects are told the restriction applies. So Article 23 is not a restriction at all. It is the standard that a separate restricting law has to meet.
GDPR Article 23 assumes two instruments: the Regulation, and a later national law that does the restricting under the GDPR Article 23(2) checklist. UU Pasal 15 is a single instrument that disapplies the rights itself, and ayat (2) supplies only a legality condition, so at statute level nothing plays the part of the GDPR Article 23(2) content list. The implementing regulation is not silent, though.
PP Pasal 150 to 154 attach criteria to each ground: processing must be reasonably necessary and proportionately limited to the interest invoked, the controller must hold and be able to demonstrate a lawful basis, it must run a balancing assessment between compliance and the risk to that interest, and it must hold safeguards against misuse and unlawful transfer or access.
PP Pasal 150 huruf d adds a certificate from the Lembaga or the responsible ministry for the defence and security ground, and PP Pasal 155 ayat (2) makes a criminal-process request specify the data sought, their relevance, the retention period and the requester's authority. So naming an objective is not where the Indonesian test stops.
What is genuinely absent is GDPR Article 23(2)(h): no provision says whether a subject ever learns that a restriction has been applied. In C-307/224 the Court put a national rule through the GDPR Article 23(1) conditions and held at paragraph 69 that a rule charging the subject for a first copy, to protect the controller's economic interest, is not covered by GDPR Article 23(1)(i).
What UU Pasal 15 does that GDPR Article 23 does not is name, inside the same instrument, the specific rights that may be set aside: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, and Pasal 13 ayat (1) and ayat (2).
GDPR Article 23(1) fixes only an outer range, GDPR Articles 12 to 22 and GDPR Article 34 plus GDPR Article 5 so far as it corresponds, and leaves the choice within that range to the restricting national law, which in EU practice most often falls on GDPR Articles 13, 14 and 15.
So an Indonesian security or law-enforcement interest does not on its face displace the information, correction and access rights at Pasal 5, Pasal 6 and Pasal 7. Compensation is out of reach on both sides, since GDPR Article 82 is outside the GDPR Article 23(1) range and Pasal 12 is not in the Pasal 15 list.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).