Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IVHAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 15 UU PDP

Exceptions to subject rights

1Legal text

Pasal 15

(1)
Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk:
  1. a.
    kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    kepentingan proses penegakan hukum; elucidation
  3. c.
    kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; elucidation
  4. d.
    kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau elucidation
  5. e.
    kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.

Official copy: salinan p. 7

2Official elucidation

Yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 148 to 159.

PP Pasal 148Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79…
repeats UU Pasal 15
(1)
Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat
what the PP adds
(2)
dikecualikan untuk:
  1. a.
    kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    kepentingan proses penegakan hukum;
  3. c.
    kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  4. d.
    kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  5. e.
    kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
(3)
Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian hak Subjek Data Pribadi.
its elucidation

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Huruf c Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Huruf d Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang" adalah kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah telah diatur dengan Undang-undang dan dalam melaksanakan kepentingan tersebut diperlukan pengecualian terhadap hak Subjek Data Pribadi. Ayat (3) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 74

PP Pasal 149Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam…
(1)
Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 84 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) huruf a, dan Pasal 125 ayat (1) dikecualikan untuk:
  1. a.
    kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    kepentingan proses penegakan hukum;
  3. c.
    kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; atau
  4. d.
    kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
(2)
Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
(3)
Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 75

PP Pasal 150Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap pertahanan dan keamanan nasional;
  4. d.
    mendapatkan surat keterangan dari Lembaga atau Kementerian atau lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan; dan
  5. e.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Huruf a Yang dimaksud dengan "proporsional terbatas" yaitu terdapat kesesuaian antara penilaian kebutuhan dan pencapaian tujuan yang diinginkan atas pemrosesan Data Pribadi tersebut. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 76

PP Pasal 151Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi tujuan penegakan hukum;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan proses penegakan hukum; dan
  4. d.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 76

PP Pasal 152Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; dan
  4. d.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 77

PP Pasal 153Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk…

Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 149 ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; dan
  4. d.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
its elucidation

Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara antara lain untuk kepentingan pencegahan dan penanganan kejahatan terkait sektor keuangan misalnya fraud. Huruf a Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 78

PP Pasal 154Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan…

Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria:

  1. a.
    kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang sifatnya nonkomersial;
  2. b.
    memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    melakukan penilaian keseimbangan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dan kebutuhan pengecualian hak Subjek Data Pribadi;
  4. d.
    hasil statistik atau penelitian ilmiah tidak digunakan untuk menilai atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Subjek Data Pribadi; dan
  5. e.
    memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.

Read it in the regulationsalinan p. 79

PP Pasal 155Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana…
(1)
Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memberikan Data Pribadi yang diprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam surat permintaan Data Pribadi dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik paling sedikit memuat:
  1. a.
    nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  2. b.
    identitas pihak yang terindikasi sebagai tersangka atau terdakwa;
  3. c.
    uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan;
  4. d.
    jenis Data Pribadi yang diminta dan relevansinya dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi;
  5. e.
    jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
  6. f.
    pernyataan telah memiliki dan menerapkan mekanisme pelindungan dan pengamanan yang layak dan memadai dalam memproses Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan
  7. g.
    dasar kewenangan untuk meminta Data Pribadi.
(3)
Jenis Data Pribadi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus bersifat terbatas dan relevan dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi yang disangkakan atau didakwakan.
(4)
Surat permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
  1. a.
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala kepolisian daerah, kepala kepolisian resor, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. b.
    pimpinan instansi atau lembaga, atau penjabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. c.
    Jaksa Agung, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang kejaksaan negeri, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa dan/atau penuntut umum; atau
  4. d.
    Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan dalam hal permintaan diajukan oleh hakim.
(5)
Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada pimpinan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tindak pidana Pelindungan Data Pribadi" merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "instansi atau lembaga" merupakan instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 79

PP Pasal 156Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam…
(1)
Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat meminta bantuan Lembaga dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Lembaga memberikan bantuan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pemberian pendapat atau rekomendasi" misalnya pemberian keterangan ahli.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 157Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana…
(1)
Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi memberikan Data Pribadi yang diproses atas permintaan Data Pribadi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.
(2)
Pemberian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan pelindungan dan keamanan Data Pribadi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 158Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali…
(1)
Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi merupakan Pengendali Data Pribadi atas Data Pribadi yang diprosesnya.
(2)
Pemrosesan Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 159Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan…

Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan kerja sama antar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kewajiban melindungi Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 82

4Commentary

4.1How the regulation implements it

PP Pasal 148 to 159 apply the statutory exceptions interest by interest, covering defence and security, law enforcement, the public interest, financial-sector supervision and scientific research, and adding criminal-case data handling at Pasal 155 to 159. Unlike GDPR Article 23, which requires restrictions to respect the essence of the right, the PP states the interests without an equivalent proportionality control.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Article 23

What the GDPR provides. GDPR Article 23(1) lets Union or Member State law restrict the rights in Articles 12 to 22 and Article 34, and the Article 5 principles so far as they correspond, but only by a legislative measure that respects the essence of the right and is necessary and proportionate in a democratic society, and only for one of ten listed objectives.

Article 23(2) then tells the restricting measure what it must itself contain: the purposes, the categories of data, the scope of the restriction, safeguards against abuse, the controller, storage periods, the risks to subjects, and whether subjects are told the restriction applies. So Article 23 is not a restriction at all. It is the standard that a separate restricting law has to meet.

GDPR Article 23 assumes two instruments: the Regulation, and a later national law that does the restricting under the GDPR Article 23(2) checklist. UU Pasal 15 is a single instrument that disapplies the rights itself, and ayat (2) supplies only a legality condition, so at statute level nothing plays the part of the GDPR Article 23(2) content list. The implementing regulation is not silent, though.

PP Pasal 150 to 154 attach criteria to each ground: processing must be reasonably necessary and proportionately limited to the interest invoked, the controller must hold and be able to demonstrate a lawful basis, it must run a balancing assessment between compliance and the risk to that interest, and it must hold safeguards against misuse and unlawful transfer or access.

PP Pasal 150 huruf d adds a certificate from the Lembaga or the responsible ministry for the defence and security ground, and PP Pasal 155 ayat (2) makes a criminal-process request specify the data sought, their relevance, the retention period and the requester's authority. So naming an objective is not where the Indonesian test stops.

What is genuinely absent is GDPR Article 23(2)(h): no provision says whether a subject ever learns that a restriction has been applied. In C-307/224 the Court put a national rule through the GDPR Article 23(1) conditions and held at paragraph 69 that a rule charging the subject for a first copy, to protect the controller's economic interest, is not covered by GDPR Article 23(1)(i).

What UU Pasal 15 does that GDPR Article 23 does not is name, inside the same instrument, the specific rights that may be set aside: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, and Pasal 13 ayat (1) and ayat (2).

GDPR Article 23(1) fixes only an outer range, GDPR Articles 12 to 22 and GDPR Article 34 plus GDPR Article 5 so far as it corresponds, and leaves the choice within that range to the restricting national law, which in EU practice most often falls on GDPR Articles 13, 14 and 15.

So an Indonesian security or law-enforcement interest does not on its face displace the information, correction and access rights at Pasal 5, Pasal 6 and Pasal 7. Compensation is out of reach on both sides, since GDPR Article 82 is outside the GDPR Article 23(1) range and Pasal 12 is not in the Pasal 15 list.

5Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 23 GDPRRestrictions5 judgments

Cited in its commentary on Article 23(1) and 23(2). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

Refers to

  • Pasal 8Right to end processing and erasethe article
  • Pasal 9Right to withdraw consentthe article
  • Pasal 10Right to object to automated decisionsayat (1)
  • Pasal 11Right to delay or restrictthe article
  • Pasal 13Right to data portabilityayat (1) and ayat (2)

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 7.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 40, p. 41.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 148 to 159 at pp. 74 to 82.
  4. 4Case C-307/22 FT v DW, 26 October 2023, ECLI:EU:C:2023:811. EUR-Lex.↑
  5. 5EDPB, Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR. EDPB.
  6. 6GDPRhub (noyb), commentary on Article 23 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.