Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIKEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 32 UU PDP

Access and processing history

sanctioned by Pasal 57 ayat (1)

1Legal text

Pasal 32

(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.
(2)
Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses.

Official copy: salinan p. 14

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 76 to 78.

PP Pasal 76Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh…
(1)
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk Data Pribadi yang tidak berdampak bagi pengungkapan Data Pribadi orang lain.
its elucidation

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendapatkan akses" merupakan suatu mekanisme atau cara untuk mendapatkan Informasi tentang Data Pribadi dan/atau salinan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi. Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya. Ayat (2) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 40

PP Pasal 77Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses dari Subjek Data Pribadi.
(2)
Pengendali Data Pribadi memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi setelah dilakukan verifikasi terhadap permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  1. a.
    akses terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi;
  2. b.
    Informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi terkait konfirmasi permintaan akses; dan
  3. c.
    akses perubahan Data Pribadi.
(4)
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:
  1. a.
    membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
  2. b.
    berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
  3. c.
    bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "konfirmasi permintaan akses" adalah tanggapan Pengendali Data Pribadi atas permintaan akses oleh Subjek Data Pribadi. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain" antara lain perubahan data riwayat penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri dan/atau orang lain. Huruf b Yang dimaksud dengan "berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain" antara lain perubahan Data Pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data Pribadi orang lain. Huruf c Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 40

PP Pasal 78Berdasarkan permohonan salinan Data Pribadi sebagaimana…
(1)
Berdasarkan permohonan salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan salinan Data Pribadi pemohon pada kesempatan pertama.
(2)
Dalam melaksanakan pemenuhan permohonan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi juga melakukan konfirmasi serta penyampaian jangka waktu yang diperlukan dalam penyediaan salinan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima dan terverifikasi.
(3)
Dalam hal salinan Data Pribadi yang dimohonkan tidak dapat disediakan, Pengendali Data Pribadi menyampaikan kepada pemohon disertai dengan alasannya.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jangka waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Data Pribadi untuk menyediakan Data Pribadi dan/atau salinan Data Pribadi beserta rekam jejak Data Pribadi merupakan jangka waktu yang wajar dan tanpa penundaan. Ayat (3) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 41

3Commentary

3.1How the regulation implements it

Access to data and to the record of its processing is operationalised through PP Pasal 76 to 78. The record-of-processing duty at Pasal 74 is what makes this right answerable in practice, since a controller cannot disclose a processing history it has not kept.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 12 and 15

What the GDPR provides. GDPR Article 15(1) gives the data subject confirmation of whether their data is processed and, where it is, access to the data plus a prescribed set of information: purposes, categories of data, recipients or categories of recipients, retention period, the existence of the other rights, the source where the data did not come from the subject, and the logic of automated decision-making.

Article 15(3) adds a right to a copy of the data undergoing processing, the first copy free of charge. Article 15(4) cuts the copy back where it would adversely affect the rights and freedoms of others. The reply is due under Article 12(3) within one month, extendable by two.

Both provisions give access to the data and to something about how it was handled, but the second half was defined very differently.

Article 15 lists metadata and its edges had to be litigated: C-154/213 turned categories of recipients into the actual identity of recipients where the subject asks, C-487/214 made a copy mean a faithful and intelligible reproduction rather than a summary, and C-579/215 held that consultation logs fall inside the right while the identity of the employees who consulted does not, save where that identity is essential to the exercise of the subject's rights.

UU Pasal 32 ayat (1) starts roughly where the EU arrived, with rekam jejak pemrosesan named as an object of the right and bounded by the retention period rather than by a list of fields. The limits then sit in a different place and cut harder. GDPR Article 15(4) keeps the third party ceiling inside the access right, so the controller trims what it releases and hands over the rest.

UU Pasal 32 carries no limit of its own, and the third party question is answered one article later at UU Pasal 33 huruf b, where disclosure of another person's data obliges the controller to refuse. The C-579/21 outcome, log released and names withheld, therefore has no obvious route in the Indonesian text, because the ground that narrows the answer in the EU defeats the request in Indonesia.

Timing compounds it: ayat (2) allows 3 x 24 jam to resolve questions the CJEU needed several references to settle, and the whole right depends on the Pasal 31 records duty, since a controller cannot disclose a processing history it never kept.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-154/21RW v Österreichische Post AG12 January 2023
  • C-487/21F.F. v Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF GmbH4 May 2023
  • C-579/21Proceedings brought by J.M22 June 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject5 of 337 decisions

The DPO tags 337 national decisions since 25 May 2018, from 22 countries, as citing Article 12(3); most come from Italy (61), Greece (48) and Belgium (47). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • 10297150Italy, Garante per la protezione dei dati personali6 August 2026
  • Decision of 30 July 2026Latvia, DVI
  • DecisionRomania, ANSPDCP2026 · fine EUR 11,000
  • 97/2026Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit6 May 2026
  • 2/2026Greece, HDPAVODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ11 February 2026 · fine EUR 30,000
Article 15 GDPRRight of access by the data subject5 of 257 decisions

The DPO tags 257 national decisions since 25 May 2018, from 21 countries, as citing Article 15(1), 15(3) and 15(4); most come from Hungary (55), Lithuania (36) and Greece (35). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 15 GDPRRight of access by the data subject2 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 15(1), 15(3) and 15(4). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 14.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 76 to 78 at pp. 40 to 41.
  3. 3Case C-154/21 RW v Österreichische Post AG, 12 January 2023, ECLI:EU:C:2023:3. EUR-Lex.↑
  4. 4Case C-487/21 F.F. v Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF GmbH, 4 May 2023, ECLI:EU:C:2023:369. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-579/21 Proceedings brought by J.M, 22 June 2023, ECLI:EU:C:2023:501. EUR-Lex.↑
  6. 6EDPB, Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access. EDPB.
  7. 7EDPB, Article 29 Working Party - Guidelines on transparency under Regulation 2016/679. EDPB.
  8. 8GDPRhub (noyb), commentary on Article 12 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  9. 9GDPRhub (noyb), commentary on Article 15 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.