Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IVHAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 5 UU PDP

Right to information

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Official copy: salinan p. 5

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 61 to 66.

PP Pasal 61Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang…
repeats UU Pasal 5

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

its elucidation

Yang dimaksud dengan "pihak yang meminta Data Pribadi" adalah Pengendali Data Pribadi atau pihak yang bertindak untuk kepentingan Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 31

PP Pasal 62Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:
  1. a.
    legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
  2. b.
    tujuan pemrosesan Data Pribadi;
  3. c.
    jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;
  4. d.
    Masa Retensi Data Pribadi;
  5. e.
    rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
  6. f.
    jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan
  7. g.
    hak Subjek Data Pribadi.
(2)
Kewajiban menyampaikan Informasi berlaku terhadap semua dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi dan tersedia selama pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
(4)
Kewajiban menyampaikan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebelum pemrosesan Data Pribadi.
(5)
Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.
its elucidation

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "legalitas dari pemrosesan Data Pribadi" meliputi identitas Pengendali Data Pribadi yang terdiri atas nama, deskripsi singkat, kontak, representatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kontak PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dasar pemrosesan Data Pribadi; dan dasar hukum. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "Masa Retensi Data Pribadi" meliputi bagaimana penyimpanan dan pengelolaan Data Pribadi dilakukan. Huruf e Yang dimaksud dengan "rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan" meliputi sumber pengumpulan dan tujuan pengiriman Data Pribadi, Informasi pihak yang akan menggunakan Data Pribadi dalam hal Pengendali Data Pribadi melibatkan Prosesor Data Pribadi, dan langkah keamanan untuk melindungi Data Pribadi. Huruf f Yang dimaksud dengan "jangka waktu pemrosesan Data Pribadi" meliputi jangka waktu Data Pribadi akan digunakan, jangka waktu Data Pribadi akan disimpan, dan jangka waktu Data Pribadi akan dimusnahkan. Huruf g Yang dimaksud dengan "hak Subjek Data Pribadi" meliputi mekanisme persetujuan dan penarikan persetujuan dalam hal pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi, mekanisme memperoleh akses dan/atau salinan, mekanisme menyampaikan keberatan, dan mekanisme akses, salinan, verifikasi, dan perbaikan Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media elektronik maupun nonelektronik. Yang dimaksud dengan "mudah diakses" merupakan Informasi dapat diakses setiap saat untuk Pengendali Data Pribadi yang memproses Data Pribadi secara elektronik atau dapat diakses pada jangka waktu tertentu untuk Pengendali Data Pribadi yang memproses Data Pribadi secara nonelektronik. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pemberitahuan mengenai perubahan Informasi menjadikan Informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi merupakan Informasi yang akurat dan terkini.

Read it in the regulationsalinan p. 32

PP Pasal 63Kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam…
(1)
Kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku juga untuk pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
(2)
Dalam melaksanakan kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi Bersama juga menyampaikan Informasi tambahan yang memuat paling sedikit:
  1. a.
    Informasi Pengendali Data Pribadi yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi secara bersama-sama;
  2. b.
    keterkaitan antartujuan pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi;
  3. c.
    cara pemrosesan Data Pribadi; dan
  4. d.
    narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

Read it in the regulationsalinan p. 32

PP Pasal 64Dalam hal Data Pribadi didapatkan secara tidak langsung dari…

Dalam hal Data Pribadi didapatkan secara tidak langsung dari Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi melaksanakan kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Data Pribadi dikumpulkan atau diperoleh.

its elucidation

Yang dimaksud dengan "penyampaian Informasi" adalah penyampaian Informasi kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Read it in the regulationsalinan p. 33

PP Pasal 65Pengendali Data Pribadi tidak dapat mencantumkan klausul…

Pengendali Data Pribadi tidak dapat mencantumkan klausul eksonerasi dalam pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

its elucidation

Yang dimaksud dengan "klausul eksonerasi" adalah klausul yang isinya mengurangi, membatasi, dan/atau membebaskan kewajiban atau tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 33

PP Pasal 66Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan dan penyampain…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan dan penyampain Informasi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 33

3Commentary

3.1How the regulation implements it

The right to information becomes an affirmative controller duty under PP Pasal 62, which fixes the minimum content of a privacy notice, and Pasal 65 voids exoneration clauses within it. Detail on the request channel is deferred to a Peraturan Lembaga under Pasal 66, so the content standard is settled while the delivery mechanism is not.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 12, 13 and 14

What the GDPR provides. GDPR Article 13 requires the controller to hand over a fixed list of information at the moment data is collected from the data subject: identity and contact details, the data protection officer, purposes and legal basis, any legitimate interests relied on, recipients and transfers under GDPR Article 13(1), and then under GDPR Article 13(2) the retention period, the data subject rights, the right to complain, whether provision is statutory or contractual, and any automated decision-making.

GDPR Article 14 does the same job where the data came from somewhere else, adds the categories of data and the source, sets an outer limit of one month in GDPR Article 14(3)(a), and allows exemptions including disproportionate effort. GDPR Article 12(1) governs the manner: concise, transparent, intelligible, easily accessible and in clear and plain language, and GDPR Article 12(5) makes it free of charge.

The one-month window in GDPR Article 12(3) is for requests under GDPR Articles 15 to 22, not for the Article 13 and 14 duty, which those articles time themselves.

UU Pasal 5 names four heads, identity, dasar kepentingan hukum, tujuan, and akuntabilitas of the party seeking the data. Three of those sit inside GDPR Article 13(1)(a) and GDPR Article 13(1)(c); the fourth has no counterpart in the information duty at all, because the GDPR treats accountability as a controller obligation under GDPR Article 5(2) and GDPR Article 24 rather than as something disclosed to the subject.

Pasal 5 answers to none of GDPR Article 13(2), but the UU is not silent on that content: UU Pasal 21 ayat (1) huruf d carries the retention period and huruf g carries the subject's rights, with a duty at ayat (2) to notify changes in advance. The divergence is therefore about reach, not absence.

UU Pasal 21 is triggered only where the basis is persetujuan under UU Pasal 20 ayat (2) huruf a, so Indonesia has no general at-collection notice duty across the other five bases, where GDPR Article 13 attaches to every basis. Nothing in either pasal answers to GDPR Article 14, the article that governs data the subject never handed over.

Timing divides the two: the GDPR fixes disclosure at the moment of collection under GDPR Article 13(1) and at one month under GDPR Article 14(3)(a), while Pasal 5 fixes no moment at all. Pasal 5 also sits outside UU Pasal 14, which routes only Pasal 6 to Pasal 11 through a permohonan tercatat, so the right has no statutory request channel, and PP Pasal 66 defers that channel again to a Peraturan Lembaga.

Pasal 5 is drafted around a party requesting data, which reads as a moment-of-collection right, and C-201/143 is the EU case for the situation it does not reach: one public body could not pass data to another without informing the subject, which is what GDPR Article 14 exists for. C-757/224 shows how far the same duty carries in the EU, letting a consumer association sue on a breach of GDPR Article 12(1) and GDPR Article 13(1)(c) and (e) standing alone.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-201/14Smaranda Bara and Others v Casa Naţională de Asigurări de Sănătate and Others1 October 2015
  • C-757/22Meta Platforms Ireland Limited v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V11 July 2024

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject5 of 561 decisions

The DPO tags 561 national decisions since 25 May 2018, from 25 countries, as citing Article 12(1), 12(3) and 12(5); most come from Belgium (96), Italy (85) and Hungary (71). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 13 GDPRInformation to be provided where personal data are collected from the data subject5 of 226 decisions

The DPO tags 226 national decisions since 25 May 2018, from 21 countries, as citing Article 13(1) and 13(2); most come from Hungary (54), Croatia (43) and Belgium (34). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 14 GDPRInformation to be provided where personal data have not been obtained from the data subject5 of 17 decisions

The DPO tags 17 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 14(3); most come from Denmark (4), Finland (4) and Hungary (3). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject4 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 12(1), 12(3) and 12(5). Read it on GDPRhub

Article 13 GDPRInformation to be provided where personal data are collected from the data subject4 judgments · 2 EDPB documents

Cited in its commentary on Article 13(1) and 13(2). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

  • No other article of the Law refers to this one.

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 5.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 61 to 66 at pp. 31 to 33.
  3. 3Case C-201/14 Smaranda Bara and Others v Casa Naţională de Asigurări de Sănătate and Others, 1 October 2015, ECLI:EU:C:2015:638. EUR-Lex.↑
  4. 4Case C-757/22 Meta Platforms Ireland Limited v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V, 11 July 2024, ECLI:EU:C:2024:598. EUR-Lex.↑
  5. 5EDPB, Article 29 Working Party - Guidelines on transparency under Regulation 2016/679. EDPB.
  6. 6EDPB, Guidelines 03/2022 on deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them. EDPB.
  7. 7GDPRhub (noyb), commentary on Article 12 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  8. 8GDPRhub (noyb), commentary on Article 13 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  9. 9GDPRhub (noyb), commentary on Article 14 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.