Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IVHAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 8 UU PDP

Right to end processing and erase

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 8

Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Official copy: salinan p. 6

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 79 to 89.

PP Pasal 79Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan,…
repeats UU Pasal 8
(1)
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
what the PP adds
(2)
Penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan bersamaan dengan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 41

PP Pasal 80Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal:
  1. a.
    telah mencapai Masa Retensi;
  2. b.
    tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
  3. c.
    terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
(2)
Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 42

PP Pasal 81Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data…
(1)
Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilakukan dengan cara menghentikan pemrosesan Data Pribadi tersebut.
(2)
Kewajiban pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal pemrosesan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(3)
Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Subjek Data Pribadi.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penyampaian pengakhiran pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan antara lain secara langsung kepada Subjek Data Pribadi atau tidak langsung melalui media massa.

Read it in the regulationsalinan p. 42

PP Pasal 82Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
  1. a.
    Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
  2. b.
    Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
  3. c.
    terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
  4. d.
    Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
(2)
Kewajiban menghapus Data Pribadi dalam hal Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
  1. a.
    perolehan dan/atau pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. b.
    pelaksanaan sanksi administratif berupa penghapusan oleh Lembaga; atau
  3. c.
    terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)
Kewajiban penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam hal penghapusan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(4)
Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghapus Data Pribadi sehingga Data Pribadi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh selain Pengendali Data Pribadi.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penghapusan Data Pribadi antara lain dilakukan dengan menghapus Data Pribadi dari sistem Informasi atau basis data, termasuk salinan cadangan.

Read it in the regulationsalinan p. 42

PP Pasal 83Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan permintaan…

Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan Data Pribadi jika penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang diikuti dengan penghapusan Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.

Read it in the regulationsalinan p. 43

PP Pasal 84Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
  1. a.
    telah habis Masa Retensi-nya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
  2. b.
    terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
  3. c.
    tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
  4. d.
    Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
(2)
Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.
(3)
Kewajiban pemusnahan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam hal pemusnahan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 43

PP Pasal 85Pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data…
(1)
Pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila Masa Retensi belum tercapai.
(2)
Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan pembatalan pemusnahan atau pemulihan Data Pribadi jika pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 44

PP Pasal 86Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82…
(1)
Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penghapusan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan paling sedikit:
  1. a.
    identifikasi Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
  2. b.
    identifikasi lokasi/tempat penyimpanan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
  3. c.
    pemisahan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan untuk mencegah penghapusan dan/atau pemusnahan yang tidak sengaja;
  4. d.
    pemilihan metode penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi yang sesuai;
  5. e.
    penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara aman;
  6. f.
    penyusunan laporan kegiatan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi ke dalam suatu berita acara penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  7. g.
    audit secara berkala untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut telah dihapus dan/atau dimusnahkan secara permanen;
  8. h.
    pelaporan kepada Lembaga jika terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi selama proses penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
  9. i.
    evaluasi kebijakan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 44

PP Pasal 87Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan Penghapusan dan/atau Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. a.
    Subjek Data Pribadi;
  2. b.
    Informasi penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  3. c.
    jenis Data Pribadi yang dihapus dan/atau dimusnahkan;
  4. d.
    alasan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  5. e.
    tanggal efektif penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
  6. f.
    Informasi kontak Pengendali Data Pribadi.
(3)
Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum dan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(4)
Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 84 ayat (1) huruf b.
(5)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
(6)
Penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permohonan dari Subjek Data Pribadi terverifikasi.

Read it in the regulationsalinan p. 45

PP Pasal 88Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data…
(1)
Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan dan memerintahkan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan kepada Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 46

PP Pasal 89Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakhiran…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan pemusnahan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 46

3Commentary

3.1How the regulation implements it

PP Pasal 79 to 89 split what the statute treated as a single right into three regimes: ending processing, erasure and destruction, each with its own triggers, notification duties at Pasal 87 and processor flow-down at Pasal 88. The mechanism itself is deferred to a Peraturan Lembaga under Pasal 89, so the architecture is settled and the procedure is not.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 17, 18 and 21

What the GDPR provides. GDPR Article 17(1) gives a right to erasure on six exhaustive grounds, among them that the data is no longer necessary, that consent is withdrawn with no other basis available, that the subject objects under Article 21 and no overriding legitimate grounds exist, and that processing was unlawful.

Article 17(2) requires a controller who made the data public to take reasonable steps, measured against available technology and cost, to tell other controllers to erase links and copies. Article 17(3) then withholds the right for freedom of expression, legal obligations, public health, archiving and research, and legal claims. Stopping processing short of erasure is a separate right in Article 18, and objection is a separate right in Article 21.

UU Pasal 8 states one right spanning three acts, mengakhiri pemrosesan, menghapus and memusnahkan, with no grounds and no exceptions on the face of the article. Both are in the statute elsewhere, not in general law. UU Pasal 43 ayat (1) lists four erasure grounds at huruf a to huruf d, covering the same ground as GDPR Article 17(1)(a), (b) and (d) plus a bare request from the subject.

UU Pasal 44 ayat (1) lists four destruction grounds and UU Pasal 42 ayat (1) three for ending processing. The exceptions sit at UU Pasal 15 ayat (1), which disapplies the Pasal 8 rights for five named interests, with ayat (2) confining their use to the execution of statute. The divergence is therefore not listed exception against general law.

It is that the grounds in Indonesia are framed as controller duties rather than as conditions on the subject's right, that GDPR Article 17(3) carves out named subject matters, freedom of expression, legal obligations, public health, archiving and research and legal claims, where UU Pasal 15 is a blanket interest list with no proportionality test and no equivalent of the GDPR Article 23(2) content requirements, and that GDPR Article 17(2) has no Indonesian counterpart at all.

Restriction is likewise present, just not in Pasal 8: UU Pasal 11 gives a standalone right to menunda atau membatasi pemrosesan and UU Pasal 41 supplies the duty, a 3 x 24 hour deadline, three exceptions at ayat (2) and a notification duty, so GDPR Article 18 has a counterpart even though its four triggers and its during-a-dispute function do not survive the transposition.

Erasure and destruction are one act in EU terms, both being processing under GDPR Article 4(2). The EU erasure right is a balancing exercise the UU text does not set up: C-131/123 built it out of the necessity ground against the search engine's economic interest and the public's interest in access, C-136/174 carried it to special category data on a stricter test, and C-460/205 hinged it on whether the underlying content is accurate.

C-129/216 marks what is missing rather than what is present: it held that a controller notified of a withdrawal must inform both the operator that supplied it the data and the other controllers it supplied in turn, while PP Pasal 87 reaches only the subject and PP Pasal 88 only an appointed Prosesor Data Pribadi.

4Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-131/12Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González13 May 2014
  • C-136/17GC and Others v Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)24 September 2019
  • C-460/20TU and RE v Google LLC8 December 2022
  • C-129/21Proximus NV v Gegevensbeschermingsautoriteit27 October 2022

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 17 GDPRRight to erasure ('right to be forgotten')5 of 129 decisions

The DPO tags 129 national decisions since 25 May 2018, from 17 countries, as citing Article 17(1), 17(2) and 17(3); most come from Hungary (20), Belgium (17) and Finland (17). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 18 GDPRRight to restriction of processing5 of 49 decisions

The DPO tags 49 national decisions since 25 May 2018, from 15 countries, as citing Article 18; most come from Italy (8), Hungary (8) and Lithuania (6). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 21 GDPRRight to object5 of 245 decisions

The DPO tags 245 national decisions since 25 May 2018, from 24 countries, as citing Article 21; most come from Italy (43), Belgium (28) and Finland (24). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • DecisionRomania, ANSPDCP2026 · fine EUR 2,000
  • 10277005Italy, Garante per la protezione dei dati personaliTIM S.p.A.23 July 2026 · fine EUR 9,516,000
  • 102/2026Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit12 May 2026Under appeal to the Market Court, as the authority's copy said on 27 September 2026.
  • DecisionHungary, NAIH2025
  • Decision of 12 July 2024Estonia, AKI

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 17 GDPRRight to erasure ('right to be forgotten')8 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 17(1), 17(2) and 17(3). Read it on GDPRhub

Article 18 GDPRRight to restriction of processing1 opinion

Cited in its whole commentary on Article 18. Read it on GDPRhub

  • C-655/23Opinion of the Advocate General20 March 2025
Article 21 GDPRRight to object1 judgment · 1 EDPB document

Cited in its whole commentary on Article 21. Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 6.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 79 to 89 at pp. 41 to 46.
  3. 3Case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, 13 May 2014, ECLI:EU:C:2014:317. EUR-Lex.↑
  4. 4Case C-136/17 GC and Others v Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), 24 September 2019, ECLI:EU:C:2019:773. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-460/20 TU and RE v Google LLC, 8 December 2022, ECLI:EU:C:2022:962. EUR-Lex.↑
  6. 6Case C-129/21 Proximus NV v Gegevensbeschermingsautoriteit, 27 October 2022, ECLI:EU:C:2022:833. EUR-Lex.↑
  7. 7EDPB, Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1). EDPB.
  8. 8GDPRhub (noyb), commentary on Article 17 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  9. 9GDPRhub (noyb), commentary on Article 18 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  10. 10GDPRhub (noyb), commentary on Article 21 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.