The article delegates the detail on procedure for the Lembaga's powers to a government regulation, now PP 33/2026. PP Pasal 178, 180, 181, 189 and 194 pass it down again to a Peraturan Lembaga.
PP Pasal 180Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan…Peraturan Lembaga
(1)
Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi.
(2)
Pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan/atau melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Koordinasi dilakukan dalam hal Pengendali Data Pribadi berada di bawah pengawasan Kementerian atau lembaga. Misalnya Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" misalnya menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas.
PP Pasal 181Lembaga berwenang memberikan perintah dalam rangka tindak…Peraturan Lembaga
(1)
Lembaga berwenang memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(2)
Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis.
(3)
Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
a.
memenuhi hak Subjek Data Pribadi;
b.
melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
c.
menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi;
d.
menghentikan atau mengubah perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dengan pihak lain yang diduga merugikan Subjek Data Pribadi atau masyarakat;
e.
melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
f.
melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu untuk mencegah atau mengurangi kerugian Subjek Data Pribadi atau masyarakat.
(4)
Lembaga menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan perintah yang diberikan.
(6)
Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat menetapkan pemenuhan:
a.
penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan/atau
b.
penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam menindaklanjuti perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam perintah untuk menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi antara lain melakukan pembatasan atau penghentian yang bersifat sementara atau permanen terhadap kegiatan pemrosesan Data Pribadi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dalam melakukan kegiatan tertentu antara lain memerintahkan penangguhan transfer Data Pribadi ke pihak lain ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PP Pasal 182Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181…
Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Pengendali Data Pribadi berupa Badan Publik, Lembaga harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Publik.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
c.
penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
d.
denda administratif.
(3)
Lembaga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
(5)
Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
(6)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.
tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
b.
kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
c.
kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
d.
dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
e.
pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan oleh Lembaga.
(7)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan.
(8)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Tingkat atau dampak pelanggaran dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Tingkat atau dampak pelanggaran kuantitatif misalnya jumlah dari Subjek Data Pribadi yang terdampak dan nilai kerugian finansial yang timbul dari pelanggaran. Tingkat atau dampak pelanggaran kualitatif misalnya terkait reputasi atau nama baik dari Subjek Data Pribadi yang haknya terlanggar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud "dasar pertimbangan dan alasan yang jelas" antara lain kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, dan/atau kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
PP Pasal 185Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana…
(1)
Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf d dikenakan paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap variabel pelanggaran.
(2)
Variabel pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
a.
dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
b.
durasi waktu terjadinya pelanggaran;
c.
jenis Data Pribadi yang terdampak;
d.
jumlah Subjek Data Pribadi yang terdampak;
e.
proses temuan pelanggaran;
f.
tingkat keterbukaan dan kerja sama Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam proses pemeriksaan;
g.
skala usaha Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
h.
kemampuan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk membayar;
i.
kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan/atau
j.
variabel lain yang relevan yang ditetapkan oleh Lembaga.
(3)
Dengan pertimbangan tertentu, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(4)
Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
its elucidation
Ayat (1) Pengenaan denda administratif paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran dibebankan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi oleh Lembaga. Yang dimaksud dengan "pendapatan" merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PP Pasal 186Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam…
(1)
Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam keputusan Lembaga, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan kewajiban pembayaran bagi pihak yang dikenai sanksi administratif dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2)
Penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan di bidang piutang negara.
Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui tahapan:
a.
pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi serta hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi;
b.
pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
c.
pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; dan
d.
penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif.
its elucidation
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan" adalah pemeriksaan awal yang bertujuan untuk menilai secara administratif dan substantif mengenai pengaduan atau laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan dan penelusuran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
PP Pasal 189Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat…Peraturan Lembaga
(1)
Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat berasal dari:
a.
pengaduan atau laporan; dan/atau
b.
hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Lembaga.
(3)
Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis yang memuat Informasi paling sedikit:
a.
identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan;
b.
identitas Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan;
c.
dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
d.
keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan dapat dirahasiakan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tertulis" merupakan pengaduan atau laporan yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya dalam hal pengungkapan identitas berisiko membahayakan keamanan dan/atau keselamatan pihak yang mengadukan atau melaporkan. Ayat (5) Cukup jelas.
PP Pasal 190Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen…
(1)
Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
(2)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk melengkapi Informasi.
(3)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan klarifikasi atau penjelasan mengenai hal-hal yang tertuang dalam Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga dapat memanggil pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk mendapatkan penjelasan.
(4)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan terdapat cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga melakukan penelusuran.
(5)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan tidak cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan.
(6)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan Lembaga tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Lembaga menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan dengan memberikan keterangan.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan" misalnya apabila ruang lingkup pengaduan tidak termasuk dalam kewenangan Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan/atau Peraturan Pemerintah ini.
PP Pasal 191Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data…
Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran.
PP Pasal 192Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan…
(1)
Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan Pasal 191.
(2)
Pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diduga melakukan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat:
a.
memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
b.
meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
c.
memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
d.
melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan/atau
e.
melakukan tindakan dalam rangka menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat memanggil Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)
Pemanggilan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(6)
Pemanggilan terhadap Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Setiap Orang, Badan Publik, dan/atau ahli.
(7)
Pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilakukan secara proporsional dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat Informasi:
a.
dasar hukum;
b.
tujuan dan ruang lingkup;
c.
daftar sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan; dan
d.
relevansi antara sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan dan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(8)
Dalam hal Lembaga meminta kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memperoleh akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, permintaan akses dilakukan dengan menyampaikan Informasi paling sedikit mengenai:
a.
dasar hukum;
b.
tujuan dan ruang lingkup;
c.
deskripsi mengenai jenis Data Pribadi yang dimintakan akses;
d.
deskripsi mengenai cara akses terhadap Data Pribadi; dan
e.
jangka waktu pemberian akses terhadap Data Pribadi.
(9)
Dalam hal Lembaga menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, penunjukan harus disertai dengan surat penugasan dari Lembaga.
(10)
Pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran dimulai.
(11)
Apabila diperlukan, jangka waktu pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) Hari.
PP Pasal 193Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan…
Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi tidak terbukti, Lembaga:
a.
menghentikan proses pemeriksaan dan penelusuran; dan
b.
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan serta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan.
PP Pasal 194Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan…Peraturan Lembaga
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
PP Pasal 195Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif…
(1)
Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran diselesaikan.
(2)
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada media resmi Lembaga.
(3)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga.
(4)
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif harus melaksanakan keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
(6)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dapat mengajukan penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lembaga.
(7)
Penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan persetujuan Lembaga.
PP Pasal 197Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang…
(1)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan Lembaga paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan keputusan tersebut.
(2)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.
(3)
Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Lembaga menetapkan keputusan keberatan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pengajuan keberatan diterima.
(4)
Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a.
menerima keberatan sebagian atau seluruhnya; atau
b.
menolak keberatan disertai dengan alasan penolakan.
(5)
Keputusan keberatan disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.
(6)
Apabila pimpinan Lembaga tidak memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
(7)
Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)
Dalam hal keberatan ditolak, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
PP Pasal 198Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada…
Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif.
PP Pasal 200Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Arbitrase, pengadilan,…
(1)
Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian Sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian Sengketa dan/atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Pasal 201Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali…
(1)
Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersengketa dengan iktikad baik dapat menyampaikan laporan terkait Sengketa kepada Lembaga.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan Informasi lengkap dan benar berupa:
a.
identitas pihak yang menyampaikan pelaporan dan identitas pihak yang dilaporkan;
b.
ringkasan permasalahan dan kronologis Sengketa;
c.
pernyataan tidak ada duplikasi laporan yang telah disampaikan kepada Lembaga sebelumnya;
d.
bukti terkait permasalahan atau Sengketa; dan
e.
penjelasan atau bukti kedudukan hukum pelapor.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(4)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga memberikan nomor registrasi kepada pihak yang menyampaikan laporan.
(5)
Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat menolak menindaklanjuti laporan.
PP Pasal 203Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
(1)
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)
Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan oleh Lembaga.
(3)
Lembaga memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyampaian hasil verifikasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Pasal 204Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, Lembaga memproses laporan tersebut dalam rangka penegakan hukum administratif.
PP Pasal 205Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana dan/atau unsur pelanggaran administratif, Lembaga memfasilitasi Para Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian Sengketa.
PP Pasal 206Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan…
(1)
Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan Mediasi.
(2)
Fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi berdasarkan laporan dan hasil verifikasi atas Sengketa Para Pihak yang Bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilaksanakan oleh Lembaga.
(3)
Pelaksanaan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a.
hal yang disengketakan tidak termasuk dalam Sengketa; atau
b.
Para Pihak yang Bersengketa telah menentukan mekanisme penyelesaian Sengketa dalam perjanjian.
(4)
Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Lembaga menetapkan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.
PP Pasal 207Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat…Peraturan Lembaga
(1)
Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator penyelesaian Sengketa.
(2)
Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari:
a.
Mediator yang terdaftar pada Lembaga; atau
b.
Lembaga Mediasi yang terdaftar di Lembaga.
(3)
Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator yang terdaftar pada Lembaga untuk penyelesaian Sengketa.
(4)
Dalam hal Lembaga belum memiliki Mediator atau Mediator tidak tersedia, para pihak dapat menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(5)
Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan penunjukan dirinya kepada pimpinan Lembaga secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(6)
Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Mediasi diatur dalam Peraturan Lembaga.
PP Pasal 208Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai…
(1)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan Mediator, Para Pihak yang Bersengketa menyerahkan penunjukan Mediator kepada pimpinan Lembaga untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).
(2)
Pimpinan Lembaga menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator.
(3)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) kepada pejabat Lembaga.
PP Pasal 209Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan…
(1)
Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan prinsip:
a.
biaya ringan;
b.
efektif;
c.
manfaat;
d.
akses terjangkau;
e.
mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak;
f.
rahasia dan tertutup; dan
g.
keadilan dan kepatutan.
(2)
Mediator dapat menyelenggarakan penyelesaian Sengketa secara luring atau daring yang memungkinkan Para Pihak yang Bersengketa saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pertemuan.
(3)
Penyelenggaraan Mediasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Lembaga, atau tempat lain yang ditetapkan pimpinan Lembaga.
(4)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b, Para Pihak yang Bersengketa harus melaksanakan proses Mediasi sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
its elucidation
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan prinsip "biaya ringan" merupakan biaya penyelesaian Sengketa dapat dijangkau oleh Para Pihak yang Bersengketa. Huruf b Yang dimaksud dengan prinsip "efektif" merupakan penyelesaian Sengketa didasarkan pada mekanisme yang memberikan manfaat bagi pelindungan hak Para Pihak yang Bersengketa. Huruf c Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" merupakan penyelesaian Sengketa dapat mendorong terwujudnya iklim Pelindungan Data Pribadi dan perekonomian yang kondusif. Huruf d Yang dimaksud dengan prinsip "akses terjangkau" merupakan penyelesaian Sengketa dengan memastikan:
a.
Informasi atau dokumen yang penting dan relevan terkait dengan penyelesaian Sengketa mudah diperoleh Para Pihak yang Bersengketa; dan
b.
lokasi atau tempat pertemuan penyelesaian Sengketa dapat dijangkau oleh Para Pihak yang Bersengketa, termasuk melalui pemanfaatan teknologi Informasi, seperti pertemuan virtual. Huruf e Yang dimaksud prinsip "mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak" merupakan penyelesaian Sengketa bertujuan untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak yang Bersengketa dalam rangka mencari solusi terbaik bagi Para Pihak yang Bersengketa (win-win solution). Huruf f Yang dimaksud dengan prinsip "rahasia dan tertutup" merupakan penyelesaian Sengketa dengan memastikan:
a.
dokumen atau catatan serta pembahasan yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa melalui Mediasi hanya untuk kepentingan penyelesaian Sengketa tersebut;
b.
dokumen atau catatan serta pembahasan tersebut harus dimusnahkan setelah Mediasi tersebut berakhir; dan
c.
proses dan pertemuan Mediasi hanya ditujukan bagi Para Pihak yang Bersengketa serta tidak terbuka bagi pihak lain. Huruf g Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan dan kepatutan" merupakan penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
PP Pasal 211Mediator menentukan waktu pertemuan pertama Mediasi. (2)…
(1)
Mediator menentukan waktu pertemuan pertama Mediasi.
(2)
Pertemuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah Mediator ditunjuk.
(3)
Pada pertemuan pertama Mediasi yang dihadiri Para Pihak yang Bersengketa, Mediator dapat meminta Para Pihak yang Bersengketa untuk menyelesaikan Sengketa di antara mereka melalui negosiasi.
(4)
Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permintaan pelaksanaan negosiasi diterima.
PP Pasal 212Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia. (2) Dalam…
(1)
Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia.
(2)
Dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menyusun notula atau catatan negosiasi bersama berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang Bersengketa.
(3)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa menyusun dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian.
(4)
Para Pihak yang Bersengketa menyampaikan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mediator untuk ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
(5)
Mediator harus memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
a.
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b.
merugikan pihak ketiga; atau
c.
tidak dapat dilaksanakan.
(6)
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
(7)
Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Pasal 213Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai…
(1)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa harus menyampaikan ketidaksepakatan tersebut kepada Mediator secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(2)
Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator menentukan pertemuan lanjutan Mediasi.
(3)
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pertemuan lanjutan ditentukan, setiap pihak harus menyerahkan ringkasan permasalahan kepada pihak lainnya dan Mediator.
(4)
Para Pihak yang Bersengketa dapat menyampaikan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2).
(5)
Mediator dapat menggunakan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan Mediasi.
Dalam pertemuan lanjutan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2), Mediator harus menjelaskan kepada Para Pihak yang Bersengketa paling sedikit:
a.
pengertian dan manfaat Mediasi;
b.
prinsip Mediasi dan peran Mediator;
c.
tahapan Mediasi;
d.
kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;
e.
biaya yang mungkin timbul terkait penunjukan Mediator; dan
f.
kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menandatangani formulir kesepakatan dan penjelasan Mediasi.
PP Pasal 215Para Pihak yang Bersengketa harus menghadiri secara langsung…
(1)
Para Pihak yang Bersengketa harus menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.
(2)
Kehadiran Para Pihak yang Bersengketa secara daring merupakan kehadiran langsung Para Pihak yang Bersengketa dalam proses dan pertemuan Mediasi.
its elucidation
Ayat (1) Yang dimaksud "menghadiri secara langsung" antara lain kehadiran oleh orang yang berhak atau pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa, misalnya kehadiran karyawan suatu perseroan terbatas atau orang lain untuk dan atas nama perseroan terbatas berdasarkan surat kuasa dari direksi. Ayat (2) Cukup jelas.
PP Pasal 216Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses…
(1)
Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
(2)
Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
b.
Subjek Data Pribadi belum dewasa atau di bawah pengampuan dan wali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut berdasarkan alasan yang sah; dan/atau
c.
menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
PP Pasal 217Para Pihak yang Bersengketa dengan atau tanpa didampingi…
(1)
Para Pihak yang Bersengketa dengan atau tanpa didampingi kuasanya harus menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
(2)
Mediator dapat menyatakan bahwa pihak yang bersengketa, Para Pihak yang Bersengketa, dan/atau kuasa hukumnya tidak beriktikad dalam hal yang bersangkutan:
a.
tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
b.
menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
c.
ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2);
d.
menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi ringkasan perkara pihak lain; dan/atau
e.
tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2).
(3)
Mediator dapat menghentikan Mediasi dan menyatakan Mediasi gagal mencapai kesepakatan dalam hal terdapat pihak yang tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Lembaga.
(5)
Penyampaian laporan kepada pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
(6)
Para Pihak yang Bersengketa dapat menindaklanjuti hasil Mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan:
a.
penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase atau pengadilan; atau
PP Pasal 218Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga…
(1)
Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pertemuan pertama Mediasi.
(2)
Jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa.
(3)
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Mediator kepada pimpinan Lembaga paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan menyampaikan:
a.
kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa untuk memperpanjang jangka waktu Mediasi; dan
b.
alasan perpanjangan.
(4)
Berdasarkan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Lembaga dapat memberikan perpanjangan Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan.
(6)
Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik kepada pimpinan Lembaga.
(7)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
PP Pasal 219Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasa…
(1)
Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/atau kuasa hukumnya, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat.
(2)
Sebelum Mediator menghadirkan ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat, Para Pihak yang Bersengketa harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli, pihak ketiga, dan/atau tokoh masyarakat.
its elucidation
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang mengetahui langsung permasalahan yang disengketakan.
PP Pasal 220Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai…
(1)
Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian dengan bantuan Mediator dan ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
(2)
Dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
a.
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b.
merugikan pihak ketiga; atau
c.
tidak dapat dilaksanakan.
(3)
Dalam hal proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum Para Pihak yang Bersengketa, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan jika terdapat pernyataan tertulis Para Pihak yang Bersengketa yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
(4)
Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
(5)
Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
The delegation in UU Pasal 61 is discharged across the supervision, sanctions and dispute chapters read together rather than by a single procedural provision. Detail on each remains deferred to Peraturan Lembaga.
What the GDPR provides. The GDPR has no single article on how a supervisory authority exercises its powers. GDPR Article 58(4) requires the exercise of each power to be subject to appropriate safeguards laid down in Union and member state law, including effective judicial remedy and due process.
The procedure the Regulation writes for itself is the cooperation and consistency machinery at GDPR Articles 60 to 67, covering the lead authority, mutual assistance, joint operations and binding dispute resolution by the Board. GDPR Article 78(1) completes the picture by giving each natural or legal person a remedy against a legally binding decision of an authority concerning them, and GDPR Article 78(3) puts those proceedings before the courts of the member state where the authority is established.
Both instruments leave procedure to be filled in, but they leave different things and at different levels. GDPR Article 58(4) delegates only the safeguards, delegates them to law, and keeps the powers themselves and the cooperation machinery in a directly applicable Regulation.
UU Pasal 61 delegates the tata cara for the whole of UU Pasal 60 to a Peraturan Pemerintah, and PP 33/2026 discharges it across the supervision, sanctions and dispute chapters rather than in one place, pushing further detail down to Peraturan Lembaga. That is a two step delegation. On the safeguards side the outcome is closer to the GDPR than the UU alone suggests.
UU 27/2022 says nothing about challenging the Lembaga's own decisions, but PP Pasal 197 supplies the route: a written keberatan to the pimpinan Lembaga within 14 days of notification, a decision within 14 days, the objection deemed granted if that period passes, no suspensive effect, and a gugatan to the pengadilan tata usaha negara if the objection is refused.
That is the functional analogue of GDPR Article 78(1) and GDPR Article 78(3), with two differences worth stating. The Indonesian route runs through the authority first and is time barred at 14 days, where GDPR Article 78(1) is a direct right of action against a legally binding decision.
And PP Pasal 197 ayat (1) names only a Pengendali or Prosesor that has been sanctioned, where GDPR Article 78(1) is open to each natural or legal person concerned by the decision and GDPR Article 78(2) adds a remedy for the complainant whose complaint is not handled.
4Decisions and guidance
Constitutional Court
Permohonan No. 236/PUU-XXIV/2026pending
The petition asks the Court to read into UU Pasal 58 ayat (5) and Pasal 61 a two-year deadline for the Peraturan Presiden that creates the Lembaga and for the regulation on its powers. The fifth hearing, on the petitioners' experts, was held on 11 August 2026.
National supervisory authorities
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
Article 58 GDPRPowers5 of 534 decisions
The DPO tags 534 national decisions since 25 May 2018, from 24 countries, as citing Article 58; most come from Poland (121), Spain (83) and Latvia (43). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
DKE.561.5.2026Poland, UODO5 September 2026 · fine EUR 350
DecisionRomania, ANSPDCPAltex România S.R.L.2026 · fine EUR 8,000
Article 78 GDPRRight to an effective judicial remedy against a supervisory authority1 of 45 decisions
The DPO tags 45 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 78; most come from Italy (25), Belgium (11) and Finland (4). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Article 78 GDPRRight to an effective judicial remedy against a supervisory authority1 judgment · 1 EDPB document
Cited in its commentary on Article 78(1), 78(2) and 78(3). Read it on GDPRhub