Implemented by PP 33/2026 Pasal 82, 83 and 86 to 89.
PP Pasal 82Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:…sanction list
repeats UU Pasal 43
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
a.
Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
b.
Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi;
c.
terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau
d.
Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
what the PP adds
(2)
Kewajiban menghapus Data Pribadi dalam hal Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
a.
perolehan dan/atau pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
pelaksanaan sanksi administratif berupa penghapusan oleh Lembaga; atau
c.
terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)
Kewajiban penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam hal penghapusan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(4)
Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghapus Data Pribadi sehingga Data Pribadi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh selain Pengendali Data Pribadi.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penghapusan Data Pribadi antara lain dilakukan dengan menghapus Data Pribadi dari sistem Informasi atau basis data, termasuk salinan cadangan.
PP Pasal 83Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan permintaan…
Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan Data Pribadi jika penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang diikuti dengan penghapusan Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.
PP Pasal 86Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82…
(1)
Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penghapusan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan paling sedikit:
a.
identifikasi Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
b.
identifikasi lokasi/tempat penyimpanan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
c.
pemisahan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan untuk mencegah penghapusan dan/atau pemusnahan yang tidak sengaja;
d.
pemilihan metode penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi yang sesuai;
e.
penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara aman;
f.
penyusunan laporan kegiatan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi ke dalam suatu berita acara penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
g.
audit secara berkala untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut telah dihapus dan/atau dimusnahkan secara permanen;
h.
pelaporan kepada Lembaga jika terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi selama proses penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
i.
evaluasi kebijakan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Pasal 87Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan Penghapusan dan/atau Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
Subjek Data Pribadi;
b.
Informasi penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
c.
jenis Data Pribadi yang dihapus dan/atau dimusnahkan;
d.
alasan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
e.
tanggal efektif penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
f.
Informasi kontak Pengendali Data Pribadi.
(3)
Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum dan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(4)
Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 84 ayat (1) huruf b.
(5)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
(6)
Penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permohonan dari Subjek Data Pribadi terverifikasi.
PP Pasal 88Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data…
(1)
Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan dan memerintahkan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan kepada Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi.
PP Pasal 82 sets the erasure triggers, Pasal 83 its limits, Pasal 86 the method and Pasal 87 the notification, with flow-down to processors at Pasal 88. Both the duty and the notification are sanction-backed, at Pasal 82(1) and 87(1).
What the GDPR provides.GDPR Article 17(1) gives a right to erasure without undue delay on six grounds, among them that the data are no longer necessary for the purposes, that consent has been withdrawn and no other basis applies, and that the data have been unlawfully processed. Article 17(2) adds that a controller who made the data public must take reasonable steps to inform other controllers of the request.
Article 17(3) then removes the right where processing is needed for freedom of expression, a legal obligation, public health, archiving under Article 89(1), or legal claims. Article 7(3) supplies the withdrawal mechanism that feeds the second ground.
The limbs track Article 17(1) and in its order. Pasal 43 ayat (1) huruf a is Article 17(1)(a), huruf b is Article 17(1)(b) read with Article 7(3), and huruf d is Article 17(1)(d), the omitted grounds being the objection route at Article 17(1)(c), the legal obligation route at (e) and the child and information society route at (f).
One limb was widened in transit: Article 17(1)(b) erases only where consent is withdrawn and no other legal ground applies, while huruf b states bare withdrawal, so a controller holding a second basis keeps the data in Europe and loses that argument on the face of the Indonesian text. What was not carried across matters more.
The statute has no counterpart to the Article 17(3) balance with free expression, public health or archiving. The exceptions that do reach Pasal 43 are the four state interests at UU Pasal 50 ayat (1), which cover huruf a to huruf c only and overlap Article 17(3) at nothing wider than the public task limb of Article 17(3)(b), so the rest of that balance sits a tier lower, at PP Pasal 83.
Article 17(2) has no Indonesian counterpart either, and C-129/213 shows what that costs: the Court held that Article 17(2) does not preclude a supervisory authority ordering a directory provider to take reasonable steps to inform search engine providers of a withdrawal, and it grounded the parallel duty to inform the originating operator and other directory providers in Article 5(2) and Article 24.
Note finally the drafting effect of huruf c: naming a subject request as one trigger among four leaves the other three as duties the controller runs on its own initiative, whereas Article 17(1) is built as a right the subject exercises and the search engine practice in C-131/124 and C-460/205 assumes a claimant who asks.
4Decisions and guidance
Court of Justice of the EU
C-131/12Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González13 May 2014
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
Article 7 GDPRConditions for consent4 of 27 decisions
The DPO tags 27 national decisions since 25 May 2018, from 11 countries, as citing Article 7(3); most come from Belgium (14), France (3) and Italy (2). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
10238293Italy, Garante per la protezione dei dati personali12 February 2026 · fine EUR 1,000
113/2024Belgium, GegevensbeschermingsautoriteitMediahuis N.V.6 September 2024Annulled by the Market Court on 19 March 2025 (judgment 2024/AR/1690).
ZSPR.421.7.2019Poland, UODO16 October 2019 · fine EUR 47,000
Article 17 GDPRRight to erasure ('right to be forgotten')5 of 129 decisions
The DPO tags 129 national decisions since 25 May 2018, from 17 countries, as citing Article 17(1), 17(2) and 17(3); most come from Hungary (20), Belgium (17) and Finland (17). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Article 17 GDPRRight to erasure ('right to be forgotten')8 judgments · 1 EDPB document
Cited in its commentary on Article 17(1), 17(2) and 17(3). Read it on GDPRhub
2PP 33/2026, salinan: Pasal 82 and 83 at pp. 42 to 43; Pasal 86 to 89 at pp. 44 to 46.
3Case C-129/21 Proximus NV v Gegevensbeschermingsautoriteit, 27 October 2022, ECLI:EU:C:2022:833. EUR-Lex.↑
4Case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González, 13 May 2014, ECLI:EU:C:2014:317. EUR-Lex.↑
5Case C-460/20 TU and RE v Google LLC, 8 December 2022, ECLI:EU:C:2022:962. EUR-Lex.↑
6EDPB, Guidelines 5/2019 on the criteria of the Right to be Forgotten in the search engines cases under the GDPR (part 1). EDPB.
7EDPB, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679. EDPB.
8GDPRhub (noyb), commentary on Article 7 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
9GDPRhub (noyb), commentary on Article 17 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.