Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IVHAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 7 UU PDP

Right of access and to a copy

1Legal text

Pasal 7

Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Official copy: salinan p. 6

2Official elucidation

Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 76 to 78.

PP Pasal 76Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh…
repeats UU Pasal 7
(1)
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
what the PP adds
(2)
Salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk Data Pribadi yang tidak berdampak bagi pengungkapan Data Pribadi orang lain.
its elucidation

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendapatkan akses" merupakan suatu mekanisme atau cara untuk mendapatkan Informasi tentang Data Pribadi dan/atau salinan Data Pribadi dari Subjek Data Pribadi. Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan biaya. Ayat (2) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 40

PP Pasal 77Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses dari Subjek Data Pribadi.
(2)
Pengendali Data Pribadi memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi setelah dilakukan verifikasi terhadap permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  1. a.
    akses terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi;
  2. b.
    Informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi terkait konfirmasi permintaan akses; dan
  3. c.
    akses perubahan Data Pribadi.
(4)
Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal:
  1. a.
    membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain;
  2. b.
    berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
  3. c.
    bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "konfirmasi permintaan akses" adalah tanggapan Pengendali Data Pribadi atas permintaan akses oleh Subjek Data Pribadi. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain" antara lain perubahan data riwayat penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri sendiri dan/atau orang lain. Huruf b Yang dimaksud dengan "berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain" antara lain perubahan Data Pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data Pribadi orang lain. Huruf c Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 40

PP Pasal 78Berdasarkan permohonan salinan Data Pribadi sebagaimana…
(1)
Berdasarkan permohonan salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan salinan Data Pribadi pemohon pada kesempatan pertama.
(2)
Dalam melaksanakan pemenuhan permohonan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi juga melakukan konfirmasi serta penyampaian jangka waktu yang diperlukan dalam penyediaan salinan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima dan terverifikasi.
(3)
Dalam hal salinan Data Pribadi yang dimohonkan tidak dapat disediakan, Pengendali Data Pribadi menyampaikan kepada pemohon disertai dengan alasannya.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jangka waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Data Pribadi untuk menyediakan Data Pribadi dan/atau salinan Data Pribadi beserta rekam jejak Data Pribadi merupakan jangka waktu yang wajar dan tanpa penundaan. Ayat (3) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 41

4Commentary

4.1How the regulation implements it

Access and copy are separated into distinct duties by PP Pasal 76 to 78, with the response window in Pasal 77 and provision of a copy on request in Pasal 78. Both limbs are sanction-backed at Pasal 77(1) and (4), which places access among the enforceable rather than the aspirational rights.

4.2Where the GDPR stands

aligned with the GDPRGDPR Article 15

What the GDPR provides. GDPR Article 15(1) gives the data subject confirmation of whether processing is happening, access to the data itself, and eight named items of information: purposes, categories of data, recipients or categories of recipients, retention period, the rights to rectify, erase, restrict and object, the right to lodge a complaint, the source where the data was not collected from the subject, and the existence and logic of automated decision-making.

Article 15(3) adds a copy of the personal data undergoing processing, free for the first copy and at a reasonable fee for further copies. Article 15(4) limits the copy where it would adversely affect the rights and freedoms of others. Article 12(3) sets the response window at one month, extendable by two.

UU Pasal 7 pairs akses with salinan, the same two-part structure as GDPR Article 15(1) and GDPR Article 15(3), but it transposes none of the content into the right itself. The content sits in the controller duties, and mostly in the statute rather than the regulation.

UU Pasal 32 ayat (1) requires access to the data and to the rekam jejak pemrosesan, and ayat (2) fixes the window at 3 x 24 hours from receipt, against one month extendable by two under GDPR Article 12(3). That timing gap is the largest divergence on this article and it runs in Indonesia's favour.

UU Pasal 33 huruf b then requires refusal where access would disclose another person's personal data, and PP Pasal 76 ayat (2) limits the copy the same way, which is the GDPR Article 15(4) function on the face of both instruments. Two of the EU questions are therefore already answered.

C-579/214 is the closest comparison: the Court held that information about consultation operations, their dates and purposes, is within GDPR Article 15(1), while the identity of the employees who carried them out is not, unless that information is essential to let the subject exercise the rights the Regulation confers and provided those employees' rights and freedoms are taken into account.

Indonesia gives the processing log expressly and answers the rights-of-others half in the statute. What stays open is the copy. C-487/215 held a copy must be a faithful and intelligible reproduction, extending to entire documents where nothing less makes the data intelligible, and C-307/226 held the first copy is free even where the requester wants it for something unrelated to data protection, there a medical malpractice claim, so motive cannot be policed.

Neither question is answered in Indonesia, and PP Pasal 78 leaves the copy itself with no deadline at all, timing only the confirmation. C-154/217, which held that on request the controller must name the actual recipients rather than fall back on categories, unless it is impossible to identify them or the request is manifestly unfounded or excessive, is the third open question, and the rekam jejak in UU Pasal 32 ayat (1) may or may not reach it.

5Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-487/21F.F. v Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF GmbH4 May 2023
  • C-154/21RW v Österreichische Post AG12 January 2023
  • C-307/22FT v DW26 October 2023
  • C-579/21Proceedings brought by J.M22 June 2023

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 15 GDPRRight of access by the data subject5 of 257 decisions

The DPO tags 257 national decisions since 25 May 2018, from 21 countries, as citing Article 15(1), 15(3) and 15(4); most come from Hungary (55), Lithuania (36) and Greece (35). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 15 GDPRRight of access by the data subject2 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 15(1), 15(3) and 15(4). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

  • Pasal 14Mechanism for exercising rightsnames the article

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 6.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 39.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 76 to 78 at pp. 40 to 41.
  4. 4Case C-579/21 Proceedings brought by J.M, 22 June 2023, ECLI:EU:C:2023:501. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-487/21 F.F. v Österreichische Datenschutzbehörde and CRIF GmbH, 4 May 2023, ECLI:EU:C:2023:369. EUR-Lex.↑
  6. 6Case C-307/22 FT v DW, 26 October 2023, ECLI:EU:C:2023:811. EUR-Lex.↑
  7. 7Case C-154/21 RW v Österreichische Post AG, 12 January 2023, ECLI:EU:C:2023:3. EUR-Lex.↑
  8. 8EDPB, Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access. EDPB.
  9. 9GDPRhub (noyb), commentary on Article 15 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.