Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIKEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 44 UU PDP

Duty to destroy

sanctioned by Pasal 57 ayat (1)awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 44

(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal: elucidation
  1. a.
    telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
  2. b.
    terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
  3. c.
    tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
  4. d.
    Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
(2)
Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Official copy: salinan p. 18

2Official elucidation

Yang dimaksud dengan "memusnahkan" adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 84 to 89.

PP Pasal 84Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam…sanction list
repeats UU Pasal 44
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
  1. a.
    telah habis Masa Retensi-nya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
  2. b.
    terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi;
  3. c.
    tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/atau
  4. d.
    Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
what the PP adds
(2)
Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.
(3)
Kewajiban pemusnahan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk dalam hal pemusnahan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 43

PP Pasal 85Pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data…
(1)
Pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila Masa Retensi belum tercapai.
(2)
Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan pembatalan pemusnahan atau pemulihan Data Pribadi jika pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 44

PP Pasal 86Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82…
(1)
Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Penghapusan dan/atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan paling sedikit:
  1. a.
    identifikasi Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
  2. b.
    identifikasi lokasi/tempat penyimpanan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan;
  3. c.
    pemisahan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan untuk mencegah penghapusan dan/atau pemusnahan yang tidak sengaja;
  4. d.
    pemilihan metode penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi yang sesuai;
  5. e.
    penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara aman;
  6. f.
    penyusunan laporan kegiatan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi ke dalam suatu berita acara penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  7. g.
    audit secara berkala untuk memastikan bahwa Data Pribadi tersebut telah dihapus dan/atau dimusnahkan secara permanen;
  8. h.
    pelaporan kepada Lembaga jika terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi selama proses penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
  9. i.
    evaluasi kebijakan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 44

PP Pasal 87Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan Penghapusan dan/atau Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. a.
    Subjek Data Pribadi;
  2. b.
    Informasi penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  3. c.
    jenis Data Pribadi yang dihapus dan/atau dimusnahkan;
  4. d.
    alasan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi;
  5. e.
    tanggal efektif penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi; dan
  6. f.
    Informasi kontak Pengendali Data Pribadi.
(3)
Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum dan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(4)
Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan setelah penghapusan dan/atau pemusnahan dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 84 ayat (1) huruf b.
(5)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi.
(6)
Penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permohonan dari Subjek Data Pribadi terverifikasi.

Read it in the regulationsalinan p. 45

PP Pasal 88Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data…
(1)
Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan dan memerintahkan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan kepada Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 46

PP Pasal 89Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakhiran…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan pemusnahan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 46

4Commentary

4.1How the regulation implements it

PP Pasal 84 and 85 treat destruction as a duty distinct from erasure, triggered by expiry of the retention period or by request, sanction-backed at Pasal 84(1). GDPR does not draw this distinction, so a compliance programme built on GDPR mappings will not have a corresponding control.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 17 and 89

What the GDPR provides. The GDPR has no destruction duty distinct from erasure. It uses the word destruction in Article 4(2), where destruction is one form of processing, and in Article 4(12), Article 5(1)(f) and Article 32, where it is something a breach does to data.

Disposal in the Regulation runs on three provisions: the storage limitation principle at Article 5(1)(e), the erasure obligation at Article 17, and the processor's duty at Article 28(3)(g) to delete or return the data at the end of the service. The Regulation prescribes no method, so deletion, overwriting and irreversible anonymisation are each capable of discharging it.

Article 17(3)(b), (d) and (e) hold data back where they are needed for a legal obligation, for archiving in the public interest under Article 89(1), or for legal claims, and Article 89(3) lets Union or member state law derogate from the rights in Articles 15, 16, 18, 19, 20 and 21 for archiving in the public interest.

Three of the four Pasal 44 triggers are GDPR erasure grounds wearing another name: huruf a is Article 5(1)(e) with Article 17(1)(a), huruf b is a request under Article 17(1), and huruf d is Article 17(1)(d). What diverges is the architecture and one trigger.

Europe runs a single disposal track, principle at Article 5(1)(e), obligation and right at Article 17, processor clean up at Article 28(3)(g), while Indonesia runs penghapusan at Pasal 43 and pemusnahan at Pasal 44 as separate wajib with separate sanctions, so the destruction duty and its sanction at PP Pasal 84(1) have nowhere to land in a control set derived from GDPR mappings.

Pasal 44 ayat (1) huruf c is the trigger with no European shape at all. The limbs are joined by dan/atau, so on its face the absence of a link to penyelesaian proses hukum can start the duty on its own, a reading that cannot be intended and is better treated as an open drafting question.

Read either way it runs against Article 17(3)(e), which makes the presence of a legal claim a shield against erasure, so the same diligence output is a defence in Europe and a condition on the Indonesian side. The jadwal retensi arsip hook at huruf a ties the trigger to Indonesian archives law, and the GDPR supplies no answer of its own, because Article 89 gives safeguards and a derogation power for archiving rather than an archive schedule.

One design consequence follows: anonymisation can discharge Article 17 because the GDPR test is identifiability, whereas Pasal 44 is keyed to the archive schedule and to lawfulness of acquisition, so one technical measure does not necessarily close both.

5Decisions and guidance

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 17 GDPRRight to erasure ('right to be forgotten')5 of 129 decisions

The DPO tags 129 national decisions since 25 May 2018, from 17 countries, as citing Article 17(1) and 17(3); most come from Hungary (20), Belgium (17) and Finland (17). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 89 GDPRSafeguards and derogations relating to processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes2 of 18 decisions

The DPO tags 18 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 89; most come from Belgium (5), Greece (4) and Austria (2). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • 10234504Italy, Garante per la protezione dei dati personaliMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali26 February 2026
  • 104/2022Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit16 June 2022

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 17 GDPRRight to erasure ('right to be forgotten')7 judgments · 1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 17(1), 17(3)(b) and 17(3)(e). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 18.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 46.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 84 to 89 at pp. 43 to 46.
  4. 4GDPRhub (noyb), commentary on Article 17 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  5. 5GDPRhub (noyb), commentary on Article 89 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.