perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi;
Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan" adalah pemberian sarana penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3Implementing regulation
Implemented by PP 33/2026 Pasal 180, 184 and 201 to 206.
PP Pasal 180Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan…Peraturan Lembaga
(1)
Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi.
(2)
Pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan/atau melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Koordinasi dilakukan dalam hal Pengendali Data Pribadi berada di bawah pengawasan Kementerian atau lembaga. Misalnya Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" misalnya menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
c.
penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
d.
denda administratif.
(3)
Lembaga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
(5)
Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
(6)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.
tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
b.
kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
c.
kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
d.
dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
e.
pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan oleh Lembaga.
(7)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan.
(8)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Tingkat atau dampak pelanggaran dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Tingkat atau dampak pelanggaran kuantitatif misalnya jumlah dari Subjek Data Pribadi yang terdampak dan nilai kerugian finansial yang timbul dari pelanggaran. Tingkat atau dampak pelanggaran kualitatif misalnya terkait reputasi atau nama baik dari Subjek Data Pribadi yang haknya terlanggar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud "dasar pertimbangan dan alasan yang jelas" antara lain kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, dan/atau kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
PP Pasal 201Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali…
(1)
Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersengketa dengan iktikad baik dapat menyampaikan laporan terkait Sengketa kepada Lembaga.
(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan Informasi lengkap dan benar berupa:
a.
identitas pihak yang menyampaikan pelaporan dan identitas pihak yang dilaporkan;
b.
ringkasan permasalahan dan kronologis Sengketa;
c.
pernyataan tidak ada duplikasi laporan yang telah disampaikan kepada Lembaga sebelumnya;
d.
bukti terkait permasalahan atau Sengketa; dan
e.
penjelasan atau bukti kedudukan hukum pelapor.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(4)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga memberikan nomor registrasi kepada pihak yang menyampaikan laporan.
(5)
Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat menolak menindaklanjuti laporan.
PP Pasal 203Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
(1)
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)
Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan oleh Lembaga.
(3)
Lembaga memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyampaian hasil verifikasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Pasal 204Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, Lembaga memproses laporan tersebut dalam rangka penegakan hukum administratif.
PP Pasal 205Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana dan/atau unsur pelanggaran administratif, Lembaga memfasilitasi Para Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian Sengketa.
PP Pasal 206Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan…
(1)
Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan Mediasi.
(2)
Fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi berdasarkan laporan dan hasil verifikasi atas Sengketa Para Pihak yang Bersengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilaksanakan oleh Lembaga.
(3)
Pelaksanaan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
a.
hal yang disengketakan tidak termasuk dalam Sengketa; atau
b.
Para Pihak yang Bersengketa telah menentukan mekanisme penyelesaian Sengketa dalam perjanjian.
(4)
Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Lembaga menetapkan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.
Three of the four functions in UU Pasal 59 have a PP counterpart: supervision at PP Pasal 180, administrative enforcement at PP Pasal 184 ayat (3) and facilitation at PP Pasal 201 to 206. Policy and strategy under huruf a has none, the nearest being the guideline on internal processing rules at PP Pasal 28 ayat (2). The elucidation to huruf d names six settlement methods, and only mediation gets its own PP procedure.
What the GDPR provides.GDPR Article 57(1) lists the tasks of a supervisory authority in twenty two limbs at points (a) to (v). They include monitoring and enforcing the Regulation, promoting public awareness, advising the parliament and government, handling complaints lodged by data subjects and investigating them to the extent appropriate, and encouraging codes of conduct and certification.
Article 57(3) requires the tasks to be performed free of charge for the data subject, and Article 57(4) allows a fee or a refusal only for a manifestly unfounded or excessive request, with the burden of showing that character on the authority. GDPR Article 78(2) backs the complaint limb with a judicial remedy against the authority that fails to handle a complaint or to report progress within three months.
The four limbs of UU Pasal 59 cover policy, supervision, administrative enforcement and out of court dispute facilitation. Huruf b tracks GDPR Article 57(1)(a), which makes monitoring and enforcement the first task, and huruf c is the enforcement half of that same limb read with GDPR Article 58(2).
That is how EU authorities publish guidance without holding a policy-making mandate, and it is a different constitutional position from perumusan dan penetapan kebijakan. What is absent matters more than what is present: GDPR Article 57(1)(f) makes handling a complaint a duty owed to the complainant, and GDPR Article 78(2) converts that duty into a remedy by letting the data subject sue the authority that does not handle the complaint or report progress within three months.
In UU 27/2022 complaint handling appears only as a power, at UU Pasal 60 huruf i for receiving a complaint and huruf j for examining it, and neither gives an individual a right to have their complaint dealt with or sets a clock.
The limb the Indonesian text adds, fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan at huruf d, is not an Article 57 task at all, and amicable settlement exists in EU practice only because the EDPB built it into the cooperation procedure and because some member state laws provide for it.
C-768/214 marks the outer edge of the enforcement limb, holding that an authority which establishes a breach need not use a corrective power where that action is not appropriate, necessary or proportionate, so an enforcement mandate on its own never tells you when the body must act.
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
Article 57 GDPRTasks2 of 240 decisions
The DPO tags 240 national decisions since 25 May 2018, from 17 countries, as citing Article 57; most come from Austria (86), Italy (36) and Bulgaria (34). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
Article 78 GDPRRight to an effective judicial remedy against a supervisory authority1 of 45 decisions
The DPO tags 45 national decisions since 25 May 2018, from 8 countries, as citing Article 78; most come from Italy (25), Belgium (11) and Finland (4). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.