Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP Pasal 17Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat…
repeats UU Pasal 17
(1)
Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:
a.
untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas;
b.
harus menampilkan Informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan
c.
tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
what the PP adds
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)
Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(4)
Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan aspek privasi.
(5)
Pemrosesan Data Pribadi melalui alat pemroses atau pengolah data visual dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
its elucidation
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "alat pemroses atau pengolah data visual" tidak hanya alat yang sifatnya statis, tetapi juga yang bergerak, termasuk alat yang dikendalikan secara otomatis. Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah tempat yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada pembatasan, seperti ruang publik terpadu ramah Anak dan pasar. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang" misalnya tidak, dimaksudkan untuk memata-matai kegiatan atau aktivitas orang tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan aspek privasi" adalah bahwa selain mempertimbangkan tujuan pemrosesan Data Pribadi juga mempertimbangkan aspek yang terkait dengan privasi, misalnya lokasi, tempat, dan/atau sudut pengaturan alat pemroses atau pengolah data visual. Ayat (5) Cukup jelas.
PP Pasal 18Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi…
(1)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memastikan perekaman dilakukan secara konsisten dan memastikan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi hanya dapat menempatkan dan menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memantau area yang dituju sesuai dengan tujuan pemantauan.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam memantau area yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Pengendali Data Pribadi mencegah atau meminimalkan rekaman orang atau properti selain dari tujuan pemantauan.
PP Pasal 19Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data…
(1)
Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi menempatkan alat pemroses atau pengolah data visual di area publik atau tempat umum dan melakukan perekaman, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menampilkan Informasi bahwa pada area tersebut terpasang alat pemroses atau pengolah data visual.
(2)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara jelas, lugas, dan ringkas bahwa terdapat alat pemroses atau pengolah data visual yang beroperasi.
(3)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.
Informasi bahwa alat pemroses atau pengolah data visual sedang beroperasi; dan
b.
narahubung dari alat pemroses atau pengolah data visual.
(4)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a.
diletakkan pada pintu masuk area terpasang alat pemroses atau pengolah data visual yang tertutup; atau
b.
diletakkan pada lokasi yang mudah diakses dan dibaca sebelum memasuki area yang terpantau oleh alat pemroses atau pengolah data visual pada area yang terbuka.
PP Pasal 17 to 19 regulate visual processing devices as a regime of their own, requiring signage, purpose limits and rules for devices placed by third parties at Pasal 19. GDPR has no dedicated provision here and reaches the same conduct through general rules, which makes this one of the areas where Indonesian law is more prescriptive rather than less.
3.2Where the GDPR stands
diverges from the GDPRGDPR Articles 5, 6, 9, 13 and 35
What the GDPR provides. The GDPR has no article on cameras or other visual capture devices. Video surveillance is reached through the general apparatus: a lawful basis under GDPR Article 6, in practice legitimate interests under GDPR Article 6(1)(f), the purpose limitation and minimisation principles at GDPR Article 5(1)(b) and (c), and notice at the point of collection under GDPR Article 13.
Where footage is processed to identify a person by biometric means it becomes a special category under GDPR Article 9(1) and needs a condition under GDPR Article 9(2). Systematic monitoring of a publicly accessible area on a large scale triggers an impact assessment under GDPR Article 35(3)(c).
Indonesia legislates the device, the GDPR legislates the processing. UU Pasal 17 ayat (1) huruf a fixes a closed purpose list before any balancing happens, while GDPR Article 6(1)(f) sets no purpose list and leaves the answer to the three limb test the Court applied under the predecessor Article 7(f) in C-13/163 and restated for the common areas of a residential building in C-708/184.
The signage duty at UU Pasal 17 ayat (1) huruf b is a statutory rule with its own addressee, and PP Pasal 19 fixes its minimum content and its placement; in the EU the same outcome is assembled from GDPR Article 13 plus the layered notice method in EDPB Guidelines 3/20195, which binds only through GDPR Article 13.
Huruf c is the sharpest departure, because a flat ban on using the device to identify a person meets a GDPR that conditions biometric identification under GDPR Article 9(2) rather than forbidding it. The EU route tests scope and basis case by case instead of switching a function off, as C-212/136 shows for whether the rules reach a camera that also films public space.
The failure modes therefore differ: an operator outside the huruf a purpose list is in breach whatever the balance of interests, while an EU operator with an accepted purpose can still be in breach of GDPR Article 35 for never having run an assessment, where the monitoring is systematic, on a large scale and of a publicly accessible area.
UU Pasal 17 ayat (2) is where the comparison stops working, since in the EU law enforcement video is not an exception inside the GDPR at all: GDPR Article 2(2)(d) puts it outside the Regulation and into Directive 2016/680, so the Indonesian carve-out stays inside one regulator's remit where the EU one does not.
4Decisions and guidance
Court of Justice of the EU
C-212/13František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů11 December 2014
C-345/17Proceedings brought by Sergejs Buivids14 February 2019
C-708/18TK v Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA11 December 2019
C-13/16Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme"4 May 2017
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
Article 5 GDPRPrinciples relating to processing of personal data5 of 1,976 decisions
The DPO tags 1,976 national decisions since 25 May 2018, from 29 countries, as citing Article 5(1); most come from Italy (340), Spain (193) and Latvia (171). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
163/2026Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit16 July 2026 · fine EUR 5,000
Article 6 GDPRLawfulness of processing5 of 1,182 decisions
The DPO tags 1,182 national decisions since 25 May 2018, from 28 countries, as citing Article 6(1); most come from Italy (131), Belgium (129) and Hungary (116). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
10296755Italy, Garante per la protezione dei dati personali3 September 2026 · fine EUR 5,000
DecisionSpain, Agencia Española de Protección de Datos2026
163/2026Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit16 July 2026 · fine EUR 5,000
Article 9 GDPRProcessing of special categories of personal data5 of 157 decisions
The DPO tags 157 national decisions since 25 May 2018, from 25 countries, as citing Article 9(1) and 9(2); most come from Italy (20), Hungary (16) and Belgium (15). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
Decision of 9 June 2025Ireland, Data Protection CommissionDepartment of Social Protectionfine EUR 550,000
Article 13 GDPRInformation to be provided where personal data are collected from the data subject5 of 838 decisions
The DPO tags 838 national decisions since 25 May 2018, from 29 countries, as citing Article 13; most come from Italy (161), Belgium (92) and Hungary (76). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
10294255Italy, Garante per la protezione dei dati personali3 September 2026 · fine EUR 8,000
Article 35 GDPRData protection impact assessment2 of 8 decisions
The DPO tags 8 national decisions since 25 May 2018, from 4 countries, as citing Article 35(3); most come from Belgium (5), Poland (1) and Greece (1). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
171/2024Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit19 December 2024
Cited on GDPRhub
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Article 5 GDPRPrinciples relating to processing of personal data1 EDPB document
2PP 33/2026, salinan: Pasal 17 to 19 at pp. 13 to 14.
3Case C-13/16 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", 4 May 2017, ECLI:EU:C:2017:336. EUR-Lex.↑
4Case C-708/18 TK v Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA, 11 December 2019, ECLI:EU:C:2019:1064. EUR-Lex.↑
5EDPB, Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices. EDPB.↑
6Case C-212/13 František Ryneš v Úřad pro ochranu osobních údajů, 11 December 2014, ECLI:EU:C:2014:2428. EUR-Lex.↑
7Case C-345/17 Proceedings brought by Sergejs Buivids, 14 February 2019, ECLI:EU:C:2019:122. EUR-Lex.
8EDPB, Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement. EDPB.
9GDPRhub (noyb), commentary on Article 5 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
10GDPRhub (noyb), commentary on Article 6 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
11GDPRhub (noyb), commentary on Article 9 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
12GDPRhub (noyb), commentary on Article 13 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
13GDPRhub (noyb), commentary on Article 35 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.