General provisions and processing

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. 1.
   Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. 2.
   Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
3. 3.
   Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. 4.
   Pengendali Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
5. 5.
   Prosesor Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
6. 6.
   Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. 7.
   Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
8. 8.
   Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
9. 9.
   Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
10. 10.
    Mediasi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi terkait Data Pribadi melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa dengan dibantu Mediator.
11. 11.
    Mediator adalah seorang atau beberapa orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga dan/atau terdaftar pada badan Arbitrase atau Lembaga Mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk membantu Para Pihak yang Bersengketa mencari kemungkinan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi.
12. 12.
    Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa Pelindungan Data Pribadi perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang Bersengketa.
13. 13.
    Para Pihak yang Bersengketa adalah Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, atau Subjek Data Pribadi yang Bersengketa.
14. 14.
    Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat klausul perdamaian dan ketentuan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi serta ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
15. 15.
    Lembaga adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi.
16. 16.
    Lembaga Mediasi adalah lembaga alternatif penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang berkedudukan hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. 17.
    Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan yang terjadi antara Para Pihak yang Bersengketa mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak dan/atau kewajiban Pelindungan Data Pribadi salah satu pihak berdasarkan hubungan hukum di antara mereka.
18. 18.
    Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.
19. 19.
    Hari adalah hari kerja.
20. 20.
    Pengendali Data Pribadi Bersama adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang secara bersama-sama menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
21. 21.
    Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
22. 22.
    Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
23. 23.
    Masa Retensi adalah periode waktu pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi dan/atau karena kewajiban hukum lainnya.
24. 24.
    Kerja Sama Internasional dalam Bidang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Kerja Sama Internasional adalah kegiatan secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka memberikan Pelindungan Data Pribadi.
25. 25.
    Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut PPDP adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
26. 26.
    Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. 27.
    Kementerian atau lembaga adalah instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.

Peraturan Pemerintah ini mengatur Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi yang berada:

1. a.
   di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan
2. b.
   di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum: 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. a.
   Data Pribadi;
2. b.
   pemrosesan Data Pribadi;
3. c.
   hak dan kewajiban;
4. d.
   transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
5. e.
   Kerja Sama Internasional;
6. f.
   partisipasi masyarakat;
7. g.
   pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
8. h.
   sanksi administratif; dan
9. i.
   penyelesaian Sengketa.

Data Pribadi terdiri atas:

1. a.
   Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
2. b.
   Data Pribadi yang bersifat umum.

Pemrosesan Data Pribadi meliputi:

1. a.
   pemerolehan dan pengumpulan;
2. b.
   pengolahan dan penganalisisan;
3. c.
   penyimpanan;
4. d.
   perbaikan dan pembaruan;
5. e.
   penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
6. f.
   penghapusan atau pemusnahan.

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

1. a.
   pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. b.
   pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. c.
   pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
4. d.
   pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. e.
   pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
6. f.
   pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan Data Pribadi, serta Kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
7. g.
   Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah Masa Retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. h.
   pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pihak dalam pemrosesan Data Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

1. a.
   Subjek Data Pribadi;
2. b.
   Pengendali Data Pribadi; dan/atau
3. c.
   Prosesor Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab hukum secara tanggung renteng atas pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penunjukan Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

1. a.
   cakupan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi;
2. b.
   cara pemrosesan Data Pribadi;
3. c.
   jenis dan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
4. d.
   jenis Data Pribadi yang diproses;
5. e.
   kategori Subjek Data Pribadi;
6. f.
   jangka waktu pemrosesan Data Pribadi;
7. g.
   hak dan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
8. h.
   mekanisme pengawasan, pendokumentasian, audit, dan inspeksi;
9. i.
   penyelesaian Sengketa;
10. j.
    pelibatan Prosesor Data Pribadi lain berdasarkan kesepakatan; dan
11. k.
    penunjukan narahubung yang ditunjuk bersama.