Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIKEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 41 UU PDP

Delay and restriction

sanctioned by Pasal 57 ayat (1)awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 41

(1)
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2)
Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  1. a.
    terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
  2. b.
    dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
  3. c.
    Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Official copy: salinan p. 17

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 99 to 104.

PP Pasal 99Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan…sanction list
repeats UU Pasal 41
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
what the PP adds
(2)
Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  1. a.
    terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi;
  2. b.
    dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
  3. c.
    Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3)
Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permintaan Subjek Data Pribadi terverifikasi.

Read it in the regulationsalinan p. 50

PP Pasal 100Berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99…
(1)
Berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), Pengendali Data Pribadi menolak permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi disertai dengan alasan dan konsekuensi.
(2)
Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diterima dan terverifikasi.

Read it in the regulationsalinan p. 50

PP Pasal 101Dalam melaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data…

Dalam melaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi hanya dapat melakukan penyimpanan Data Pribadi atas Subjek Data Pribadi yang bersangkutan sampai dengan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi berakhir atau diakhiri oleh Subjek Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 51

PP Pasal 102Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data…
(1)
Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pengendali Data Pribadi dapat:
  1. a.
    memindahkan Data Pribadi ke sistem lain yang tidak terhubung dengan pemrosesan Data Pribadi lainnya untuk sementara;
  2. b.
    membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lainnya;
  3. c.
    mengeluarkan Data Pribadi yang telah dipublikasikan dari situs web yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi untuk sementara; dan/atau
  4. d.
    melakukan langkah teknis lain yang relevan.
(2)
Data Pribadi yang telah ditandai sebagai Data Pribadi yang ditunda dan dibatasi harus teridentifikasi secara jelas dalam sistem yang menyimpan Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 51

PP Pasal 103Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan…sanction list
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 51

PP Pasal 104Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penundaan dan…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 52

3Commentary

3.1How the regulation implements it

Delay and restriction duties mirror the subject-side right through PP Pasal 99 to 104, sanction-backed at Pasal 99(1) and 103(1). Pasal 101 requires the restricted data to be marked, which is what makes the restriction verifiable on inspection.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 12 and 18

What the GDPR provides. GDPR Article 18(1) lets a data subject obtain restriction of processing on four closed grounds: contested accuracy, unlawful processing where the subject prefers restriction to erasure, the controller no longer needing the data while the subject needs them for legal claims, and a pending objection under Article 21(1).

Once restriction bites, Article 18(2) permits storage and nothing else, save with consent, for legal claims, to protect another person's rights, or for important public interest. Article 18(3) requires the controller to tell the subject before the restriction is lifted. The response clock sits in Article 12(3): one month, extendable by two.

The entry gate is inverted. GDPR Article 18(1) opens only on four closed grounds, so a controller can refuse a bare restriction request as outside the article, while UU Pasal 41 ayat (1) starts the duty on receipt and moves the closed list to the exception side at ayat (2).

The exception at Pasal 41 ayat (2) huruf c has no GDPR counterpart of any kind: the Regulation nowhere lets a contract with the controller switch off a data subject right, and Article 12(2) runs the other way by requiring the controller to facilitate the exercise of Articles 15 to 22.

Timing separates them again, since Article 12(3) gives a month to respond while Pasal 41 ayat (1) gives 3 x 24 hours to have the restriction actually in place, which makes it an operational capability rather than a case handling deadline. The notice also lands at a different moment, because Article 18(3) speaks before the restriction is lifted and Pasal 41 ayat (3) speaks after it is imposed.

One caution for a reader reaching for European practice: the marking duty at PP Pasal 101 has no operative equivalent, since the only GDPR text asking for a restriction to be indicated in the system is Recital 67.

4Decisions and guidance

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject5 of 429 decisions

The DPO tags 429 national decisions since 25 May 2018, from 23 countries, as citing Article 12(2) and 12(3); most come from Belgium (71), Italy (69) and Greece (58). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Article 18 GDPRRight to restriction of processing2 of 8 decisions

The DPO tags 8 national decisions since 25 May 2018, from 3 countries, as citing Article 18(1), 18(2) and 18(3); most come from Hungary (6), Greece (1) and Estonia (1). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject1 EDPB document

Cited in its commentary on Article 12(2) and 12(3). Read it on GDPRhub

Article 18 GDPRRight to restriction of processing1 opinion

Cited in its commentary on Article 18(1), 18(2) and 18(3). Read it on GDPRhub

  • C-655/23Opinion of the Advocate General20 March 2025

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 17.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 99 to 104 at pp. 50 to 52.
  3. 3EDPB, Article 29 Working Party - Guidelines on transparency under Regulation 2016/679. EDPB.
  4. 4GDPRhub (noyb), commentary on Article 12 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  5. 5GDPRhub (noyb), commentary on Article 18 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.