Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB VIKEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Pasal 31 UU PDP

Records of processing activities

sanctioned by Pasal 57 ayat (1)

1Legal text

Pasal 31

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

Official copy: salinan p. 14

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 74 and 75.

PP Pasal 74Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap…sanction list
repeats UU Pasal 31
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
what the PP adds
(2)
Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. a.
    nama dan detail kontak Pengendali Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi Bersama, dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  2. b.
    kontak PPDP;
  3. c.
    sumber pengumpulan dan tujuan pengiriman Data Pribadi;
  4. d.
    dasar pemrosesan Data Pribadi;
  5. e.
    tujuan pemrosesan Data Pribadi;
  6. f.
    jenis Data Pribadi;
  7. g.
    kategori Subjek Data Pribadi;
  8. h.
    pihak selain Pengendali Data Pribadi yang dapat mengakses Data Pribadi;
  9. i.
    pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
  10. j.
    pemetaan aliran Data Pribadi;
  11. k.
    Masa Retensi;
  12. l.
    langkah teknis dan organisasi dalam rangka pengamanan Data Pribadi; dan
  13. m.
    rincian transfer Data Pribadi.
(3)
Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memastikan Prosesor Data Pribadi melakukan perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
(4)
Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban melakukan perekaman oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  1. a.
    nama dan kontak Prosesor Data Pribadi;
  2. b.
    lingkup kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  3. c.
    rincian transfer Data Pribadi; dan
  4. d.
    deskripsi umum langkah organisasi dan teknis pengamanan Data Pribadi.
(6)
Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dikelola dalam bentuk tertulis secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(7)
Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi harus diperbarui dalam hal terdapat perubahan terhadap Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
(8)
Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan dan dikelola oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Dalam hal diminta oleh Lembaga, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus memberikan dokumen hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
(10)
Dalam hal dibutuhkan untuk keperluan audit dan pengawasan, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi harus menyediakan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
its elucidation

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi" merupakan catatan yang memuat inventaris dan pemetaan aliran data dari pemrosesan Data Pribadi. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Pihak selain Pengendali Data Pribadi antara lain Kementerian/Lembaga atau pihak ketiga. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Pengelolaan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi merupakan proses pengendalian hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 37

PP Pasal 75Pengendali Data Pribadi menetapkan Masa Retensi melalui dokumen…
(1)
Pengendali Data Pribadi menetapkan Masa Retensi melalui dokumen kebijakan Masa Retensi.
(2)
Dokumen kebijakan Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
  1. a.
    definisi dan periode Masa Retensi;
  2. b.
    ketentuan Masa Retensi arsip dan ketentuan lainnya;
  3. c.
    Subjek Data Pribadi yang diatur;
  4. d.
    jenis dan komponen Data Pribadi yang diatur;
  5. e.
    ketentuan deidentifikasi, jika digunakan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah;
  6. f.
    metode pemusnahan secara elektronik dan nonelektronik;
  7. g.
    ketentuan untuk Prosesor Data Pribadi;
  8. h.
    penanggung jawab;
  9. i.
    dokumentasi dan pemberitahuan; dan
  10. j.
    dasar hukum pengaturan, jika Masa Retensi karena kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "ketentuan Masa Retensi arsip dan ketentuan lainnya" antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang ada di masing-masing sektor. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 39

3Commentary

3.1How the regulation implements it

PP Pasal 74 requires records of all processing activities and Pasal 75 requires a documented retention policy, sanction-backed at Pasal 74(1). The PP carries no equivalent of the GDPR Article 30(5) exemption for organisations under 250 staff, so the duty falls on every controller regardless of scale.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Article 30

What the GDPR provides. GDPR Article 30 requires a written register, not a log. A controller records the purposes of processing, the categories of data subjects and of personal data, the categories of recipients, transfers to third countries with the safeguards relied on, the envisaged erasure time limits where possible, and a general description of the security measures.

Article 30(2) sets a shorter list for processors, and Article 30(4) makes the register available to the supervisory authority on request. Article 30(5) exempts an organisation employing fewer than 250 persons unless the processing is likely to risk rights and freedoms, is other than occasional, or covers special category or criminal conviction data.

Two differences run here, and the exemption is only the visible one. GDPR Article 30(5) lets an enterprise or organisation employing fewer than 250 persons keep no register, but the relief falls away where the processing is not occasional, where it is likely to result in a risk to rights and freedoms, or where it covers special category or criminal conviction data, and it lifts the register duty alone rather than anything else in the Regulation.

The Indonesian text grants no relief at any size. The second difference is what is being recorded. GDPR Article 30 is an inventory of processing operations, written once and kept current, whereas perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan reads naturally as capturing every processing event, which is a duty of a different order and cost.

PP Pasal 74 ayat (2) settles that as an inventory of thirteen fields, and huruf k already carries Masa Retensi, which is the envisaged erasure time limit that GDPR Article 30(1)(f) folds into the register, with PP Pasal 75 adding a separate retention policy document on top.

The role split survives, but by a different route: GDPR Article 30(2) binds the processor in its own name and GDPR Article 30(4) puts the register in front of the supervisory authority on request, while PP Pasal 74 ayat (3) and ayat (5) make the Pengendali ensure the Prosesor records and prescribe the shorter processor list, so the processor duty runs through the controller rather than directly.

4Decisions and guidance

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 30 GDPRRecords of processing activities4 of 33 decisions

The DPO tags 33 national decisions since 25 May 2018, from 13 countries, as citing Article 30(1), 30(2), 30(4) and 30(5); most come from Belgium (11), Poland (5) and Luxembourg (5). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 14.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 74 and 75 at pp. 37 to 39.
  3. 3EDPB, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR. EDPB.
  4. 4GDPRhub (noyb), commentary on Article 30 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.