Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
PP Pasal 70Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau…
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
PP Pasal 71Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki…sanction list
repeats UU Pasal 30
(1)
Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
what the PP adds
(2)
Dalam melaksanakan kewajiban memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(3)
Pengendali Data Pribadi melakukan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi dengan cara mengganti Data Pribadi awal dengan Data Pribadi baru setelah permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terverifikasi.
(4)
Dalam hal tidak dimungkinkan untuk mengganti Data Pribadi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi dapat dilakukan dengan membuat catatan tambahan.
(5)
Pengendali Data Pribadi dapat menolak permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
(6)
Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(7)
Penolakan permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi beserta alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "terverifikasi" merupakan hasil penilaian atas permohonan Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
PP Pasal 72Dalam hal terdapat Pengendali Data Pribadi lain dan/atau…
(1)
Dalam hal terdapat Pengendali Data Pribadi lain dan/atau Prosesor Data Pribadi, kewajiban pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) termasuk penyampaian pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(2)
Penyampaian Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penyampaian keberhasilan dianggap tidak memungkinkan atau melibatkan upaya yang tidak seimbang dari Pengendali Data Pribadi.
its elucidation
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dianggap tidak memungkinkan atau melibatkan upaya yang tidak seimbang" antara lain langkah upaya penyampaian pembaruan membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak proporsional secara signifikan apabila diberitahukan kepada Pengendali Data Pribadi lain. Contoh:
a.
Pengendali Data Pribadi lain yang memperoleh Data Pribadi sudah tidak menggunakan Data Pribadi;
b.
Pengendali Data Pribadi lain yang memperoleh Data Pribadi sudah dibubarkan;
c.
Pengendali Data Pribadi lain memperoleh Data Pribadi yang telah disamarkan; dan
d.
Pemberitahuan perbaikan Data Pribadi lain berdampak minimal terhadap Subjek Data Pribadi.
PP Pasal 70 to 73 carry the statutory correction duty and hold it to the 3x24 hour clock, sanction-backed at Pasal 71(1) and (6). Against GDPR's one-month window under Article 12(3), this is one of the most demanding operational deadlines in the regime.
What the GDPR provides.GDPR Article 16 gives the data subject a right to have inaccurate data rectified without undue delay and incomplete data completed, including by a supplementary statement. Article 12(3) sets the outer clock: the controller must tell the subject what action it took within one month of receiving the request, extendable by two further months for complex or numerous requests provided the subject is told of the extension and the reasons within the first month.
Article 12(6) lets the controller ask for further information first where it has reasonable doubts about the requester's identity. Article 19 then requires the correction to be passed to each recipient of the data unless that proves impossible or disproportionate, and the recipients to be named to the subject on request.
The gap is not only the length of the clock but what has to fit inside it.
Under GDPR Article 12(3) the month absorbs identity checking under GDPR Article 12(6), the assessment of whether the data really is inaccurate, and the reply, and how contested that middle step becomes is visible in C-460/203, where the Court held that a search engine operator answering a de-referencing request cannot be required to investigate the facts and that the requester must establish the manifest inaccuracy of the content.
UU Pasal 30 leaves the same work inside 3 x 24 jam with no extension mechanism, where GDPR Article 12(3) allows two further months for complex or numerous requests, and with no identity check provision of the Article 12(6) kind.
C-434/164 marks the cost of a fast clock, since rectification reaches the record and not the substance of what was recorded, so a controller that simply complies alters something it was never obliged to alter. The assessment step itself is not missing on the Indonesian side.
PP Pasal 71 ayat (2) requires the controller to verify the exercise of the right against the purpose of processing, ayat (3) makes replacement follow that verification, ayat (5) allows refusal, ayat (7) requires the refusal and its reasons to be notified, and ayat (4) allows a supplementary note where the original data cannot be replaced, which answers the supplementary statement in GDPR Article 16.
Downstream the two regimes end up close. UU Pasal 30 ayat (2) stops at telling the subject, but PP Pasal 72 ayat (1) carries the correction on to other controllers and processors and ayat (2) carries the same escape as GDPR Article 19 where transmission is impossible or involves disproportionate effort. What the PP does not carry is the second half of Article 19, the right of the data subject to be told who those recipients were.
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject5 of 359 decisions
The DPO tags 359 national decisions since 25 May 2018, from 23 countries, as citing Article 12(3) and 12(6); most come from Italy (61), Belgium (52) and Greece (48). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
10297150Italy, Garante per la protezione dei dati personali6 August 2026
102/2026Belgium, Gegevensbeschermingsautoriteit12 May 2026Under appeal to the Market Court, as the authority's copy said on 27 September 2026.
2/2026Greece, HDPAVODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ11 February 2026 · fine EUR 30,000
Article 16 GDPRRight to rectification5 of 65 decisions
The DPO tags 65 national decisions since 25 May 2018, from 14 countries, as citing Article 16; most come from Italy (13), Belgium (9) and Lithuania (8). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
10287438Italy, Garante per la protezione dei dati personaliEni Plenitude S.p.A. Società Benefit23 July 2026
Article 19 GDPRNotification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing4 of 32 decisions
The DPO tags 32 national decisions since 25 May 2018, from 12 countries, as citing Article 19; most come from Italy (8), Greece (7) and Lithuania (3). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
10165159Italy, Garante per la protezione dei dati personali10 July 2025 · fine EUR 10,000
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Article 12 GDPRTransparent information, communication and modalities for the exercise of the rights of the data subject1 EDPB document