Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IXKELEMBAGAAN

Pasal 60 UU PDP

Powers of the institution

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 60

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:

  1. a.
    merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi; elucidation
  2. b.
    melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi;
  3. c.
    menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  4. d.
    membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  5. e.
    bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
  6. f.
    melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
  7. g.
    memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  8. h.
    melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. i.
    menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  10. j.
    melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  11. k.
    memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  12. l.
    meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  13. m.
    memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  14. n.
    melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
  15. o.
    meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

Official copy: salinan p. 26

2Official elucidation

Dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi, lembaga melibatkan organisasi usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 156, 165, 167, 168, 177, 178, 180 to 199, 203 and 221.

PP Pasal 156Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam…
(1)
Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat meminta bantuan Lembaga dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Lembaga memberikan bantuan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pemberian pendapat atau rekomendasi" misalnya pemberian keterangan ahli.

Read it in the regulationsalinan p. 81

PP Pasal 165Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud…sanction list
(1)
Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
(3)
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.
(4)
Lembaga berwenang melakukan penilaian pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Read it in the regulationsalinan p. 85

PP Pasal 167Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau…

Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 86

PP Pasal 168Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara…Peraturan Lembaga
(1)
Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  1. a.
    negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  2. b.
    negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki lembaga atau otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi; dan
  3. c.
    negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki komitmen internasional atau tunduk pada kewajiban lain yang timbul dari perjanjian internasional atau instrumen yang mengikat secara hukum, serta dari partisipasinya dalam sistem multilateral atau regional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Dalam melakukan penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga harus menetapkan daftar negara dan/atau Organisasi Internasional yang memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi.
(3)
Dalam hal transfer Data Pribadi dilakukan ke negara dan/atau Organisasi Internasional yang termasuk ke dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi dengan tetap memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Huruf a Memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi termasuk melakukan pertimbangan terhadap aspek pertahanan, keamanan nasional, dan penerapan hukum pidana di negara penerima transfer Data Pribadi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 86

PP Pasal 177Lembaga dapat bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data…

Lembaga dapat bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.

Read it in the regulationsalinan p. 91

PP Pasal 178Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal…Peraturan Lembaga
(1)
Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Lembaga dapat:
  1. a.
    mengembangkan tata cara kerja sama yang memfasilitasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  2. b.
    melaksanakan kerja sama yang bersifat bantuan timbal balik; dan/atau
  3. c.
    melaksanakan kerja sama lainnya dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama terkait Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kerja sama yang bersifat bantuan timbal balik antara lain penegakan hukum bersama, pemberian data dan Informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 92

PP Pasal 180Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan…Peraturan Lembaga
(1)
Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi.
(2)
Pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan/atau melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Koordinasi dilakukan dalam hal Pengendali Data Pribadi berada di bawah pengawasan Kementerian atau lembaga. Misalnya Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat" misalnya menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 92

PP Pasal 181Lembaga berwenang memberikan perintah dalam rangka tindak…Peraturan Lembaga
(1)
Lembaga berwenang memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(2)
Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis.
(3)
Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  1. a.
    memenuhi hak Subjek Data Pribadi;
  2. b.
    melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  3. c.
    menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi;
  4. d.
    menghentikan atau mengubah perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dengan pihak lain yang diduga merugikan Subjek Data Pribadi atau masyarakat;
  5. e.
    melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan/atau
  6. f.
    melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu untuk mencegah atau mengurangi kerugian Subjek Data Pribadi atau masyarakat.
(4)
Lembaga menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/atau pertimbangan kompleksitas cakupan perintah yang diberikan.
(6)
Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat menetapkan pemenuhan:
  1. a.
    penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan/atau
  2. b.
    penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam menindaklanjuti perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Termasuk dalam perintah untuk menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi antara lain melakukan pembatasan atau penghentian yang bersifat sementara atau permanen terhadap kegiatan pemrosesan Data Pribadi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dalam melakukan kegiatan tertentu antara lain memerintahkan penangguhan transfer Data Pribadi ke pihak lain ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 93

PP Pasal 182Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181…

Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Pengendali Data Pribadi berupa Badan Publik, Lembaga harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Publik.

Read it in the regulationsalinan p. 94

PP Pasal 183Lembaga berwenang melakukan publikasi hasil pelaksanaan…
(1)
Lembaga berwenang melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pelaksanaan publikasi dilakukan melalui pengumuman terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Read it in the regulationsalinan p. 94

PP Pasal 184Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29,…
(1)
Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 58, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 74 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 129, Pasal 130 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 138 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140, Pasal 142 ayat (1), Pasal 160 ayat (2), dan Pasal 165 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  1. a.
    peringatan tertulis;
  2. b.
    penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
  3. c.
    penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
  4. d.
    denda administratif.
(3)
Lembaga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
(5)
Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
(6)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  1. a.
    tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  2. b.
    kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  3. c.
    kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;
  4. d.
    dasar pertimbangan dan alasan yang jelas; dan
  5. e.
    pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan oleh Lembaga.
(7)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan.
(8)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Tingkat atau dampak pelanggaran dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Tingkat atau dampak pelanggaran kuantitatif misalnya jumlah dari Subjek Data Pribadi yang terdampak dan nilai kerugian finansial yang timbul dari pelanggaran. Tingkat atau dampak pelanggaran kualitatif misalnya terkait reputasi atau nama baik dari Subjek Data Pribadi yang haknya terlanggar. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud "dasar pertimbangan dan alasan yang jelas" antara lain kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, dan/atau kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 95

PP Pasal 185Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana…
(1)
Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf d dikenakan paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap variabel pelanggaran.
(2)
Variabel pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  1. a.
    dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
  2. b.
    durasi waktu terjadinya pelanggaran;
  3. c.
    jenis Data Pribadi yang terdampak;
  4. d.
    jumlah Subjek Data Pribadi yang terdampak;
  5. e.
    proses temuan pelanggaran;
  6. f.
    tingkat keterbukaan dan kerja sama Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dalam proses pemeriksaan;
  7. g.
    skala usaha Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  8. h.
    kemampuan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk membayar;
  9. i.
    kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan/atau
  10. j.
    variabel lain yang relevan yang ditetapkan oleh Lembaga.
(3)
Dengan pertimbangan tertentu, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(4)
Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
its elucidation

Ayat (1) Pengenaan denda administratif paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran dibebankan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi oleh Lembaga. Yang dimaksud dengan "pendapatan" merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 96

PP Pasal 186Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam…
(1)
Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam keputusan Lembaga, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan kewajiban pembayaran bagi pihak yang dikenai sanksi administratif dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2)
Penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan di bidang piutang negara.

Read it in the regulationsalinan p. 97

PP Pasal 187Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 98

PP Pasal 188Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data…

Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui tahapan:

  1. a.
    pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi serta hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi;
  2. b.
    pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; dan
  4. d.
    penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif.
its elucidation

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan" adalah pemeriksaan awal yang bertujuan untuk menilai secara administratif dan substantif mengenai pengaduan atau laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan dan penelusuran. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 98

PP Pasal 189Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat…Peraturan Lembaga
(1)
Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat berasal dari:
  1. a.
    pengaduan atau laporan; dan/atau
  2. b.
    hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi.
(2)
Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Lembaga.
(3)
Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis yang memuat Informasi paling sedikit:
  1. a.
    identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan;
  2. b.
    identitas Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan;
  3. c.
    dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
  4. d.
    keterangan dan/atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(4)
Dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan dapat dirahasiakan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tertulis" merupakan pengaduan atau laporan yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya dalam hal pengungkapan identitas berisiko membahayakan keamanan dan/atau keselamatan pihak yang mengadukan atau melaporkan. Ayat (5) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 99

PP Pasal 190Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen…
(1)
Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
(2)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk melengkapi Informasi.
(3)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan klarifikasi atau penjelasan mengenai hal-hal yang tertuang dalam Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga dapat memanggil pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk mendapatkan penjelasan.
(4)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan terdapat cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga melakukan penelusuran.
(5)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan tidak cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan.
(6)
Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan Lembaga tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Lembaga menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan dengan memberikan keterangan.
its elucidation

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan" misalnya apabila ruang lingkup pengaduan tidak termasuk dalam kewenangan Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan/atau Peraturan Pemerintah ini.

Read it in the regulationsalinan p. 100

PP Pasal 191Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data…

Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran.

Read it in the regulationsalinan p. 101

PP Pasal 192Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan…
(1)
Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan Pasal 191.
(2)
Pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diduga melakukan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat:
  1. a.
    memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  2. b.
    meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  4. d.
    melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan/atau
  5. e.
    melakukan tindakan dalam rangka menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat memanggil Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)
Pemanggilan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(6)
Pemanggilan terhadap Setiap Orang dan/atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Setiap Orang, Badan Publik, dan/atau ahli.
(7)
Pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilakukan secara proporsional dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat Informasi:
  1. a.
    dasar hukum;
  2. b.
    tujuan dan ruang lingkup;
  3. c.
    daftar sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan; dan
  4. d.
    relevansi antara sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan dan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(8)
Dalam hal Lembaga meminta kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi untuk memperoleh akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, permintaan akses dilakukan dengan menyampaikan Informasi paling sedikit mengenai:
  1. a.
    dasar hukum;
  2. b.
    tujuan dan ruang lingkup;
  3. c.
    deskripsi mengenai jenis Data Pribadi yang dimintakan akses;
  4. d.
    deskripsi mengenai cara akses terhadap Data Pribadi; dan
  5. e.
    jangka waktu pemberian akses terhadap Data Pribadi.
(9)
Dalam hal Lembaga menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, penunjukan harus disertai dengan surat penugasan dari Lembaga.
(10)
Pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran dimulai.
(11)
Apabila diperlukan, jangka waktu pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) Hari.

Read it in the regulationsalinan p. 101

PP Pasal 193Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan…

Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi tidak terbukti, Lembaga:

  1. a.
    menghentikan proses pemeriksaan dan penelusuran; dan
  2. b.
    memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan serta Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan.

Read it in the regulationsalinan p. 103

PP Pasal 194Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 104

PP Pasal 195Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif…
(1)
Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran diselesaikan.
(2)
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada media resmi Lembaga.
(3)
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga.
(4)
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif harus melaksanakan keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
(6)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi dapat mengajukan penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lembaga.
(7)
Penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan persetujuan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 104

PP Pasal 196Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud…

Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 paling sedikit memuat:

  1. a.
    nama dan alamat Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  2. b.
    jenis pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
  3. c.
    ketentuan yang dilanggar;
  4. d.
    jenis sanksi administratif yang dikenai kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
  5. e.
    uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; dan
  6. f.
    jangka waktu pemenuhan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.

Read it in the regulationsalinan p. 105

PP Pasal 197Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang…
(1)
Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan Lembaga paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan keputusan tersebut.
(2)
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.
(3)
Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Lembaga menetapkan keputusan keberatan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pengajuan keberatan diterima.
(4)
Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  1. a.
    menerima keberatan sebagian atau seluruhnya; atau
  2. b.
    menolak keberatan disertai dengan alasan penolakan.
(5)
Keputusan keberatan disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.
(6)
Apabila pimpinan Lembaga tidak memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
(7)
Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)
Dalam hal keberatan ditolak, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 105

PP Pasal 198Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada…

Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif.

Read it in the regulationsalinan p. 106

PP Pasal 199Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 107

PP Pasal 203Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap…
(1)
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)
Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan oleh Lembaga.
(3)
Lembaga memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyampaian hasil verifikasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 108

PP Pasal 221Lembaga dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam…
(1)
Lembaga dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian Sengketa.
(2)
Permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Read it in the regulationsalinan p. 118

4Commentary

4.1How the regulation implements it

Most powers in UU Pasal 60 gain a procedure at PP Pasal 180 to 199. PP Pasal 190 ayat (1) allows 3 Hari to check a complaint's documents and PP Pasal 192 ayat (10) and (11) allow 14 Hari, extendable by up to 60 Hari, to finish an examination. Missing either has no consequence in the PP, while PP Pasal 197 ayat (6) deems a sanctioned party's objection granted on the Lembaga's silence.

4.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Articles 58 and 84

What the GDPR provides. GDPR Article 58 splits the authority's powers into three sets. Article 58(1) gives investigative powers, including ordering the provision of information, carrying out audits, and obtaining access to premises and equipment. Article 58(2) gives ten corrective powers. They run from a warning, through an order to comply with a subject request and an order to rectify or erase, to a temporary or definitive ban on processing and suspension of flows to a third country.

Article 58(3) adds advisory and authorisation powers, Article 58(4) subjects every one of these powers to appropriate safeguards including effective judicial remedy and due process, and Article 58(5) lets the authority bring legal proceedings.

The lettered list in UU Pasal 60 reaches many of the same places by a route of its own: huruf j to huruf n answer most of GDPR Article 58(1), huruf c and huruf g answer part of GDPR Article 58(2), and huruf f, read with PP Pasal 170 and PP Pasal 171 ayat (3), answers the authorisation powers at GDPR Article 58(3)(g) to (j) rather than any corrective power.

Three asymmetries decide the grade. GDPR Article 58(2)(c) lets the authority order a controller to comply with a data subject request, which turns an individual right into an enforceable supervisory order.

UU Pasal 60 has no dedicated equivalent, and the nearest route is indirect: huruf i receives the complaint, huruf j examines it, and huruf g supplies a general power to order follow-up to the result of supervision, so a refused access request under UU Pasal 7, against the controller's duty at UU Pasal 32, reaches an order only through the supervision limb and never as a remedy the subject can invoke.

In the other direction huruf k and huruf m let the Lembaga compel the attendance of any person, any public body and any expert, which GDPR Article 58(1) does not reach. Huruf d has the Lembaga assist law enforcement on suspected offences under the same statute.

The GDPR splits that function between Article 58(5), which requires the authority to be able to bring infringements to the judicial authorities, and Article 84, which leaves the offences themselves to member state law. The clause with no Indonesian counterpart at all is GDPR Article 58(4): in the EU each power carries its safeguards with it, while UU Pasal 61 sends the procedure elsewhere.

C-311/184 shows what happens when one of these powers hardens into a duty, the authority being required, where no valid adequacy decision is in force, to suspend or prohibit a transfer the clauses cannot support, and C-645/195 shows the limits on a single authority acting alone in a cross border case.

5Decisions and guidance

Court of Justice of the EU

  • C-311/18Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems16 July 2020
  • C-645/19Facebook Ireland Ltd and Others v Gegevensbeschermingsautoriteit15 June 2021

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 58 GDPRPowers5 of 269 decisions

The DPO tags 269 national decisions since 25 May 2018, from 17 countries, as citing Article 58(1), 58(2), 58(3), 58(4) and 58(5); most come from Poland (108), Spain (51) and Romania (27). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

Cited on GDPRhub

What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.

Article 58 GDPRPowers2 judgments

Cited in its commentary on Article 58(1), 58(2), 58(3), 58(4) and 58(5). Read it on GDPRhub

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

6Cross-references

Referred to by

  • Pasal 61Procedures for exercising powersnames the article

Refers to

  • Pasal 58The supervisory institutionayat (2)

7Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 26.
  2. 2Penjelasan UU 27/2022, salinan, p. 48.
  3. 3PP 33/2026, salinan: Pasal 156 at p. 81; Pasal 165 at p. 85; Pasal 167 and 168 at p. 86; Pasal 177 and 178 at pp. 91 to 92; Pasal 180 to 199 at pp. 92 to 107; Pasal 203 at p. 108; Pasal 221 at p. 118.
  4. 4Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems, 16 July 2020, ECLI:EU:C:2020:559. EUR-Lex.↑
  5. 5Case C-645/19 Facebook Ireland Ltd and Others v Gegevensbeschermingsautoriteit, 15 June 2021, ECLI:EU:C:2021:483. EUR-Lex.↑
  6. 6GDPRhub (noyb), commentary on Article 58 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.
  7. 7GDPRhub (noyb), commentary on Article 84 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.