Powered by
The UU PDP wiki
Salinan v5.8 · 28 Sep 2026
BAB IVHAK SUBJEK DATA PRIBADI

Pasal 13 UU PDP

Right to data portability

awaiting a Peraturan Lembaga

1Legal text

Pasal 13

(1)
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
(2)
Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Subjek Data Pribadi untuk menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Official copy: salinan p. 7

2Implementing regulation

Implemented by PP 33/2026 Pasal 111 to 113.

Ayat (3) delegates the detail on portability to a government regulation, now PP 33/2026. PP Pasal 113 passes it down again to a Peraturan Lembaga.

PP Pasal 111Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan…
repeats UU Pasal 13
(1)
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
what the PP adds
(2)
Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
(3)
Pengajuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  1. a.
    dasar pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan: 1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi; atau 2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; dan
  2. b.
    pemrosesan dilakukan secara otomatis.
its elucidation

Ayat (1) Hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik merupakan hak portabilitas. Ayat (2) Hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya merupakan hak interoperabilitas. Ayat (3) Cukup jelas.

Read it in the regulationsalinan p. 53

PP Pasal 112Pengendali Data Pribadi dalam pelaksanaan hak mendapatkan…

Pengendali Data Pribadi dalam pelaksanaan hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) harus memperhatikan:

  1. a.
    kemampuan Pengendali Data Pribadi dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi yang diinformasikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan
  2. b.
    ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Read it in the regulationsalinan p. 54

PP Pasal 113Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan hak…Peraturan Lembaga

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan hak mendapatkan dan menggunakan portabilitas dan interoperabilitas diatur dalam Peraturan Lembaga.

Read it in the regulationsalinan p. 54

3Commentary

3.1How the regulation implements it

Portability is operationalised at PP Pasal 111 to 113 as a right to obtain and to use personal data in an interoperable form. The technical standard that would make interoperability meaningful is deferred to a Peraturan Lembaga under Pasal 113, which leaves the right dependent on an instrument that does not yet exist.

3.2Where the GDPR stands

diverges from the GDPRGDPR Article 20

What the GDPR provides. GDPR Article 20(1) lets the subject receive the personal data he or she provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format, and transmit it to another controller without hindrance. It applies only where the processing rests on consent or on a contract and is carried out by automated means. Article 20(2) adds direct controller-to-controller transmission where technically feasible.

Article 20(3) excludes processing necessary for a public task, and Article 20(4) protects the rights and freedoms of others.

The format wording in UU Pasal 13 ayat (1) is the part that tracks GDPR Article 20(1); the gates are not in the statute. GDPR Article 20 is deliberately narrow, reaching only data the subject provided and only consent-based or contract-based automated processing, so most public-sector processing and everything resting on legitimate interests falls outside it.

UU Pasal 13 carries neither gate, but PP Pasal 111 ayat (3) puts both back: huruf a limits the right to processing based on explicit valid consent or on a contract with the subject, and huruf b requires the processing to be automated. Those are the GDPR Article 20(1)(a) and (b) conditions almost word for word.

So the Indonesian right is wider than GDPR Article 20 only as to the data it reaches, since UU Pasal 13 speaks of Data Pribadi tentang dirinya rather than data the subject provided. On the lawful basis the two are the same width once the implementing regulation is read, and PP Pasal 112 then adds two limits the GDPR does not have, the controller's own capability and competition law.

The two texts still treat interoperability in opposite directions. In GDPR Article 20(2) technical feasibility limits the controller's duty to transmit directly, and the GDPR Article 20(1) right survives that limit because the subject can still take delivery of the file and move it.

In UU Pasal 13 ayat (2) secure system-to-system communication is written as a condition of the right itself, and PP Pasal 113 defers the standard to a Peraturan Lembaga, so the transmission limb is suspended while the delivery limb in ayat (1) is not. UU Pasal 15 names both limbs among the rights that may be excluded.

4Decisions and guidance

National supervisory authorities

Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.

Article 20 GDPRRight to data portability2 of 31 decisions

The DPO tags 31 national decisions since 25 May 2018, from 13 countries, as citing Article 20; most come from Italy (7), Lithuania (5) and Austria (4). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.

  • 10165159Italy, Garante per la protezione dei dati personali10 July 2025 · fine EUR 10,000
  • DecisionMalta, IDPC2021

The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).

5Cross-references

Referred to by

6Sources

  1. 1UU 27/2022, salinan, p. 7.
  2. 2PP 33/2026, salinan: Pasal 111 to 113 at pp. 53 to 54.
  3. 3GDPRhub (noyb), commentary on Article 20 GDPR, CC BY-NC-SA 4.0, as captured on 26 September 2026. GDPRhub.