Mechanism for exercising rights
Pasal 14
Official copy: salinan p. 7
Implemented by PP 33/2026 Pasal 20 to 28.
Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "secara elektronik" misalnya melalui platform web atau aplikasi, telepon, dan surat elektronik. Yang dimaksud dengan "secara nonelektronik" misalnya melalui surat dan tatap muka.
Waktu penerimaan atas permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan sebagai berikut:
Permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan oleh:
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "pihak kuasa" termasuk kuasa secara kolektif bagi lebih dari satu Subjek Data Pribadi.
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas pihak yang mengajukan permohonan" adalah identitas Subjek Data Pribadi dan dalam hal Subjek Data Pribadi diwakili oleh orang tua, wali, atau kuasa, identitas dari wakil tersebut. Identitas pihak yang mengajukan permohonan dapat berupa identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau identitas lain sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "uraian permohonan Subjek Data Pribadi atas Data Pribadi yang diproses" adalah penjelasan Subjek Data Pribadi mengenai misalnya Data Pribadi yang akan dihapus, diperbarui, atau pemrosesan yang dibatasi. Ayat (2) Cukup jelas.
Pengendali Data Pribadi harus melakukan verifikasi atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dengan mekanisme proporsional.
Verifikasi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi adalah pemeriksaan kelengkapan persyaratan atas permohonan Subjek Data Pribadi dan kesesuaian Subjek Data Pribadi yang mengajukan permohonan merupakan pihak yang Data Pribadinya diproses oleh Pengendali Data Pribadi. Termasuk dalam melakukan verifikasi adalah pemeriksaan terhadap keabsahan identitas dan/atau hak pemohon untuk mengajukan permohonan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi. Yang dimaksud dengan "mekanisme proporsional" adalah cara yang digunakan oleh Pengendali Data Pribadi untuk melakukan verifikasi sesuai dengan tujuan permohonan Subjek Data Pribadi, teknologi, metode, dan waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Data Pribadi untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut. Oleh karena itu, Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi tidak lebih lama dari waktu yang dibutuhkan, sehingga hak Subjek Data Pribadi dapat dipenuhi secara optimal.
Pengendali Data Pribadi menentukan kondisi pemenuhan dan/atau penolakan atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (1) Laporan kepada Lembaga misalnya laporan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. Ayat (2) Cukup jelas.
PP Pasal 20 to 28 build the recorded-request machinery the statute presupposed: channels at Pasal 21, receipt timing at Pasal 22, mandatory request content at Pasal 24, verification at Pasal 25, fulfilment or refusal conditions at Pasal 26 and remedies for controller inaction at Pasal 27. This is the single most consequential addition for day-to-day compliance, because every subject right now runs through it.
diverges from the GDPRGDPR Article 12
What the GDPR provides. GDPR Article 12 governs how rights are exercised and answered. Requests need take no particular form, the information may be given orally if the subject asks for that and proves identity by other means, and Article 12(2) puts the controller under a positive duty to facilitate the exercise of rights.
Article 12(3) requires a reply without undue delay and in any event within one month of receipt, extendable by two further months for complexity or volume, and Article 12(4) requires a reasoned answer plus notice of remedies where the controller takes no action. Article 12(5) makes the response free and permits a fee or refusal only for manifestly unfounded or excessive requests, with the burden of showing that on the controller.
Two things separate these. Form first. GDPR Article 12 imposes no formality on the subject and loads the duty onto the controller, and in C-307/223 the Court held at paragraph 38 that the controller may not demand reasons for an access request.
UU Pasal 14 makes a permohonan tercatat the gateway and PP Pasal 24 prescribes what the request must contain, so the Indonesian design puts an admissibility burden precisely where the GDPR puts a facilitation duty. Clock second. GDPR Article 12(3) sets one general period for every right, one month from receipt, extendable by two months. The PP sets no general period.
PP Pasal 25 requires verification by a proportionate mechanism and fixes no time limit, and PP Pasal 26 leaves fulfilment or refusal to other legislation. The 3x24 hour clocks are right by right, at PP Pasal 71, 77, 78, 87, 92, 99, 100 and 103, and they start differently: PP Pasal 71, 77, 92 and 99 run from receipt, while PP Pasal 78 ayat (2) and PP Pasal 100 ayat (2) run from receipt and verification.
So the Indonesian clock looks faster than one month, but only for the rights that carry one, and for two of them only after an untimed verification step. GDPR Article 12(6) lets the controller ask for more identity information and says nothing about the GDPR Article 12(3) period. There is also a coverage gap.
UU Pasal 14 reaches Pasal 6 to Pasal 11 only, so the information right at Pasal 5, compensation at Pasal 12 and portability at Pasal 13 sit outside the statutory route, while GDPR Article 12 covers the rights in GDPR Articles 15 to 22 and the information duties in GDPR Articles 13 and 14.
PP Pasal 20 is drafted without that limit and reaches the exercise of rights generally, so the regulation is wider here than the statute it implements. The PP remedy for controller inaction at Pasal 27 is the Indonesian answer to GDPR Article 12(4), but GDPR Article 12(4) also hands the subject the complaint and judicial routes in the same breath, which is what makes silence expensive.
Decisions of national data protection authorities on the same GDPR provisions, found through The DPO (thedpo.eu), an index of European enforcement decisions, and linked to the authority's own copy. A reference, a date or a fine is shown only where that copy states it. The DPO's summaries are machine-written and none is used here.
The DPO tags 491 national decisions since 25 May 2018, from 24 countries, as citing Article 12(2), 12(3), 12(4), 12(5) and 12(6); most come from Belgium (80), Italy (69) and Greece (60). Listed here are the most recent, one per country, each opened at the authority and found to cite the article.
What GDPRhub's commentary on the same GDPR provisions cites, less what is listed above, each linked to the official copy. It is further reading: the commentary on this page does not rest on it.
Cited in its commentary on Article 12(2), 12(3), 12(4), 12(5) and 12(6). Read it on GDPRhub
The Lembaga. No decision of the Lembaga exists, because it has not been established (CNBC Indonesia, 16 September 2026).